Warga duduk di depan rumahnya di Kampung Akuarium, Jakarta, Rabu (17/2/2021). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia pada September 2020 mencapai 27,55 juta orang setara dengan 10,19 persen dari jumlah penduduk, meningkat 2, | ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Jakarta

Harapan Warga Kampung Akuarium untuk Hidup Aman

Pembangunan Kampung Akuarium adalah hasil kerja sama warga dengan Pemprov DKI Jakarta

OLEH FLORI ANASTASIA SIDEBANG 

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan telah meresmikan tahap pertama pembangunan Kampung Susun Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (17/8). Pembangunan tersebut memakan waktu selama satu tahun sejak dilakukan groundbreaking pada tanggal 17 Agustus 2020 lalu.

Terdapat dua tower atau bangunan yang telah rampung dibangun, yakni blok B dan D. Bangunan itu tersebut masing-masing terdiri atas lima lantai. Adapun Pemprov DKI menargetkan sebanyak lima blok bangunan yang akan didirikan di atas lahan seluas 10.575 meter persegi dengan total hunian yang tersedia sebanyak 241 unit.

Ketua RT 12, RW 004, Kampung Akuarium, Topas Juanda pun menyambut baik pembangunan Kampung Susun Akuarium tersebut. Dia menyebut, pembangunan ini merupakan hasil kerja sama yang baik antara warga dan Pemprov DKI.

"Sangat gembira enggak nyangka bisa kolaborasi sama pemprov. Keberpihakan pemprov itu memang nyata di sini. Apa maunya warga tertuang dan benar ditetapkan Pemprov DKI," kata Topas saat ditemui Republika di lokasi, Rabu (18/8).

Selama ini warga Kampung Akuarium membutuhkan hunian yang layak dan aman untuk jangka waktu yang panjang. Menurut dia, hal tersebut telah terwujud melalui pembangunan Kampung Susun Akuarium.

Topas menjelaskan, kebutuhan warga di kawasan tersebut bukan hanya bentuk bangunan yang nyaman untuk ditinggali. Namun, kata dia, lebih mengarah pada jaminan keamanan dan kebijakan dari pemerintah. Sehingga, masyarakat tidak perlu lagi tergusur dari permukimannya, seperti yang terjadi saat tahun 2016 silam.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Pemprov DKI Jakarta (dkijakarta)

"Jadi, bukan bentuk fisik yang kita kejar, tapi birokrasi di dalamnya yang kita sampaikan, keamanan bermukim, kenyamanan bertempat tinggal yang sampai panjang dan tidak diganggu oleh politik-politik lima tahunan," ujar dia.

"Nanti ganti pemimpin, digusur kita. Itu yang kita takutkan, dan itu yang kita perjuangkan, jangan sampai ganti pemimpin, ganti juga kebijakannya. Jangan sampai kita digusur lagi," tambahnya.

Pihaknya pun telah mengajukan permohonan mengenai penjelasan hukum atas Kampung Susun Akuarium. Namun, Topas menyebut, hingga saat ini belum ada keputusan dari Pemprov DKI terkait hal tersebut.  

"Yang penting sudah kita ajukan, bagaimana keputusannya belum ada jawaban dari Pemprov DKI. Apakah bangunannya hibah, apa bangunannya hak guna bangunan (HGB), nanti satuan unitnya jadi hak milik, itu belum ada (jawaban)," tutur dia.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, mengatakan, pengelolaan hunian di Kampung Susun Akuarium, Jakarta Utara akan diserahkan kepada warga yang sejak awal menghuni permukiman tersebut melalui sistem koperasi. Anies menyebut, hal ini merupakan terobosan yang pertama kalinya digunakan dalam pengelolaan hunian masyarakat di DKI Jakarta.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Anies Baswedan (aniesbaswedan)

"Dan ini adalah salah satu terobosan administratif legal sehingga masyarakat memiliki ruang untuk mengelola dan kepastian jangka panjang. Di sisi lain, kita tertib, taat pada ketentuan hukum yang ada," kata Anies kepada wartawan, Selasa (17/8).

Seluruh fasilitas yang ada di Kampung Susun Akuarium akan dikelola oleh Koperasi Akuarium Bangkit Mandiri. Anies menyampaikan, semua warga yang tinggal di hunian ini pun harus menjadi anggota koperasi. Sehingga, bisa terlibat langsung dalam setiap komitmen yang disepakati bersama.

Tidak hanya dalam hal pengelolaan, Anies menjelaskan, sejak awal proses pembangunan Kampung Susun Akuarium, pihaknya juga sudah melibatkan warga tinggal di kawasan itu. Dia menuturkan, Pemprov DKI tidak memanggil ahli untuk membuat gambar desain pembangunan kampung tersebut, tetapi justru menggunakan ide berdasarkan kebutuhan warga.

"Kami duduk bersama merancang, termasuk rencana ini. Artinya, desainnya dibahas bersama-sama, prosesnya dibalik, masyarakat butuhnya apa, dibicarakan bersama, dan muncul solusinya," ujarnya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat