JAKARTA -- Kebijakan pemangkasan produksi ayam melalui pemusnahan telur atau cutting hatching egg (HE) umur 18 hari dinilai tidak dapat dilakukan terus-menerus dalam menjaga stabilitas harga ayam agar. Industri perunggasan harus segera dibenahi agar daya saing meningkat dan tidak terus disibukkan oleh masalah kelebihan suplai.

Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan (Kemendag) Isy Karim mengatakan, kebijakan cutting HE memang dapat membantu menjaga stabilitas harga karena potensi kelebihan suplai setiap bulannya dapat terkendali. Namun, ia mengatakan, kebijakan itu hanya bersifat sementara dan tidak bisa terus diandalkan.

"Cutting ini memang tidak kita harapkan dan menguntungkan semua pihak karena sifatnya sementara. Mudah-mudahan ini tidak berlangsung terus-menerus karena tidak sehat bagi industri perunggasan secara nasional," kata Karim dalam webinar yang digelar Pataka, Senin (16/8).

Ia menilai, diperlukan kebijakan yang lebih mendasar untuk mengendalikan produksi ayam dalam negeri. Salah satunya pengendalian impor ayam galur murni atau grand parent stock (GPS) berdasarkan tingkat konsumsi nasional yang akurat.

"Mengenai ini kita sedang diskusikan dan melakukan penghitungan mendalam terkait wacana pengaturan impor GPS," ujar dia.

Berlebihnya pasokan GPS akan berdampak pada tingkat produksi ayam di dalam negeri dan berdampak pada harga. Para peternak pun telah meminta agar pemerintah mengatur importasi GPS.

Lebih lanjut, Karim menyampaikan, Kemendag juga tengah merumuskan skema intervensi pemerintah dalam sektor perunggasan melalui BUMN dalam upaya stabilitasi harga ayam di tingkat peternak.

Guru Besar Fakultas Peternakan IPB University, Muladno, mengatakan, sejak awal tahun sudah ada enam kali penerbitan surat edaran cutting HE dan afkir dini ayam. Langkah cutting HE telah dilakukan 39 perusahaan dengan total realisasi 298 juta telur dan afkir dini diikuti 31 perusahaan sebanyak 8,74 juta ekor ayam.

Muladno mengatakan, terdapat pihak yang tidak setuju kebijakan itu dengan argumentasi yang kuat. Namun, di sisi lain, ada juga pihak yang setuju dengan argumentasi yang realistis.

"Baik yang setuju maupun tidak setuju, ternyata berasal juga dari perusahaan besar maupun peternakan kecil. Jadi, ini menunjukkan industri unggas belum mampu atau tidak ditata secara profesional," ujarnya.

Warga binaan Lapas beternak ayam

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur mencatat lebih dari sepuluh ribu ekor ayam hasil budidaya para warga binaan telah dipasok untuk memenuhi permintaan pasar lokal.

"Budidaya ayam potong yang dijalankan ini sudah memasuki lima kali periode panen dengan sekali panen sekitar dua ribuan ekor," kata Kepala Lapas Kelas IIB Atambua Edward Hadi.

Program budidaya ayam yang sudah berjalan sekitar 4 tahun ini bekerjasama dengan PT Mitra Alam Sejahtera Kupang yang berperan memasok bibit ayam, pakan, dan obat-obatan. Saat masa panen, kata dia mitra kerja sama tersebut yang melakukan distribusi ke pasar-pasar lokal seperti di Kota Kupang maupun wilayah lainnya di Pulau Timor.

Edward Hadi menjelaskan usaha budidaya ayam ini merupakan bagian dari program pemberdayaan ekonomi terhadap warga binaan Lapas setempat. "Warga binaan yang menjalankan kegiatan budidaya sehari-hari seperti pemeriliharaan ayam, memberi makan-minum, membersihkan kandang dan sebagainya," katanya.

Keuntungan dari hasil budidaya ini juga dibagi dalam tiga bagian yakni untuk warga binaan sendiri, biaya operasional serta pemasukan untuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). "Keuntungan untuk warga binaan ini biasanya mereka pakai untuk membelanjakan kebutuhan sehari-hari, ada juga yang disimpan untuk diberikan kepada keluarga mereka," katanya.

Edward Hadi menambahkan selain keuntungan ekonomi, tujuan utama dari program ini yakni membekali warga binaan agar dapat memiliki keterampilan dalam menjalankan usaha peternakan ayam."Dengan keterampilan ini diharapkan ketika warga binaan kembali ke masyarakat bisa menjalankan usaha seperti ini untuk keberlangsungan hidupnya," katanya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat