JAKARTA -- Pemerintah meluncurkan kembali layanan perizinan berusaha terintegrasi atau online single submission (OSS). Layanan teranyar yang dibidani Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Keuangan itu merupakan reformasi perizinan berbasis daring dengan memperhatikan tingkat risiko. OSS diharapkan dapat menutup celah suap dan meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia.

"Perizinan antara UMKM dan usaha besar tidak sama. Risiko tinggi, perizinan berusaha berupa izin. Risiko menengah, perizinan berusaha berupa sertifikat standar dan risiko rendah cukup pendaftaran berupa nomor induk usaha dari OSS. Hal ini akan membuat iklim kemudahan berusaha di Indonesia semakin baik," ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutannya, Senin (9/8).

Jokowi pun meminta pemerintah daerah untuk langsung menyelaraskan diri dengan mekanisme OSS. Bahkan, Jokowi menegaskan akan mengawasi langsung proses perbaikan perizinan di daerah. Kendati izin dipermudah, Jokowi menekankan, kebijakan ini tidak mengebiri kewenangan daerah. OSS, ujarnya, merupakan standardisasi layanan perizinan untuk semua skala usaha.

"Saya tidak mau lagi mendengar ada kesulitan yang dihadapi pengusaha, saya tidak mau ada lagi yang melakukan suap, semua harus dilakukan terbuka, secara transparan, dan memudahkan para pengusaha. Jika ada aparat pemerintah yang tidak bersih yang mencoba-coba laporkan kepada saya," kata Jokowi.

Jokowi menyebut, kemudahan berusaha atau ease of doing business Indonesia masih berada di peringkat ke-73 dari 190 negara di dunia. Meskipun sudah masuk dalam kategori mudah dalam memulai bisnis, Jokowi meminta agar peringkat tersebut terus ditingkatkan sehingga bisa lebih memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha.

“Dalam laporan Bank Dunia pada 2020, negara kita masih peringkat ke-73 dari 190 negara dalam kemudahan berusaha atau ease of doing business. Itu artinya sudah masuk kategori mudah, tapi kategori itu belum cukup, kita harus mampu meningkatkan lagi, tingkatkan lagi dari mudah menjadi sangat mudah, itu target kita,” ujar Jokowi.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyatakan, tingkat keberhasilan OSS berbasis risiko mencapai 83 persen. Kesimpulan itu diambil setelah uji coba terhadap sistem dilakukan.

"Kami memiliki keyakinan setelah mengetes. Insya Allah tingkat keberhasilan aplikasi ini 83 persen dan 17 persen masih dilakukan penyesuaian," ujarnya.

Bahlil menjelaskan, OSS berbasis risiko dibangun sejak Maret 2021 setelah penandatanganan peraturan pemerintah (PP) soal implementasinya berdasarkan UU Cipta Kerja. Sistem tersebut dirancang oleh perusahaan seluler PT Indosat Tbk.

"Kami jujur sampaikan yang kerjakan ini adalah Indosat, jadi bukan perusahaan kaleng-kaleng. Kalau ada trouble, Indosat dan kami sebagai menteri investasi yang akan bertanggung jawab," tegas dia.

Aplikasi itu akan menghubungkan empat aspek, yakni izin usaha dengan ruang lingkup kabupaten/kota, provinsi, kementerian/lembaga dan di Kementerian Investasi. Bahlil optimistis OSS akan memudahkan pelaku usaha terutama pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) dalam mengurus perizinan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap, pemulihan ekonomi bisa berjalan sehat dengan didorong oleh investasi. Ia mengatakan, peluncuran OSS merupakan upaya pemerintah dalam memulihkan ekonomi akibat pandemi. “Kita harapkan akan memberikan kepastian dengan adanya investasi tinggi," ujarnya.

Sri menuturkan, sistem OSS akan memberikan kepastian kepada dunia usaha. Terutama terkait izin berusaha dan kemudahan berusaha. “Jadi, pengusaha tidak perlu keluar rumah, bisa langsung di tempat usahanya langsung mendapatkan izin. Tidak ada ongkos dan tidak ada berbagai peraturan yang memberatkannya,” tegas dia.

Salah satu unsur penting yang ada dalam OSS, lanjutnya, yaitu deklarasi mandiri atau self declaration. "Bagi usaha kecil dan menengah berisiko rendah, izin langsung keluar tanpa persyaratan. Kalau izin usahanya memang membutuhkan suatu izin lingkungan karena memiliki kategori (risiko) tinggi maka dia akan melalui satu persyaratan,” ujar Sri. n sapto andika candra ed: ahmad fikri noor

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat