JAKARTA -- Myanmar akhirnya menyetujui penunjukan utusan khusus ASEAN untuk Myanmar, Rabu (4/8). ASEAN menunjuk Menteri Luar Negeri Kedua Brunei Darussalam Erywan Yusof sebagai utusan khusus untuk mengaji krisis politik di negara tersebut.

"Komunike ASEAN pada Senin sempat tertunda karena belum ada pernyataan dari Myanmar, pada hari ini, Rabu (3/8), Myanmar menyetujui penunjukkan utusan khusus dalam lima poin konsensus untuk Myanmar," ujar Dirjen Kerja Sama ASEAN Kemenlu RI Sidharto Suryodipuro, dalam jumpa pers secara virtual, Rabu.

Sidharto mengatakan, Komunike ASEAN tidak menunjukkan pengakuan ASEAN terhadap pemerintahan junta Myanmar. “Kini Myanmar harus bekerja sama dalam konteks ASEAN karena keberhasilan utusan khusus adalah juga keberhasilan bagi Myanmar untuk keluar dari krisis yang kini sudah berlapis-lapis, tidak saja melibatkan isu politis namun juga kemanusiaan,” katanya.  

Seluruh menlu negara ASEAN menganggap isu Myanmar mendesak. Meski berjalan alot, utusan khusus ASEAN akhirnya ditunjuk untuk mengamati dan turut memfasilitasi dialog pihak-pihak yang bertikai di Myanmar.

Sidartho mengatakan, para menlu ASEAN juga menegaskan kembali peran Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan dalam Manajemen Bencana atau AHA Center. Pusat tersebut berfungsi memberikan bantuan kemanusiaan di Myanmar sebagaimana diamanatkan dalam Konsensus Lima Poin yang diputuskan dalam pertemuan para pemimpin ASEAN, April lalu.

Utusan ASEAN itu diharapkan dapat memfasilitasi mediasi dialog di antara semua pihak terkait untuk mencari solusi damai untuk kepentingan rakyat Myanmar. "Dato Erywan Pehin Yusof adalah tangan ASEAN yang sangat berpengalaman, dia adalah pilihan yang sangat baik," ujar Bilahari Kausikan, mantan sekretaris tetap Kementerian Luar Negeri Singapura, dikutip Kyodo News, Rabu.

"Tapi saya berharap teman-teman dan mitra ASEAN tidak akan membebani dia dengan harapan yang tidak realistis dan dengan menebak-nebak setiap langkahnya,’’ ujarnya menambahkan.

Pada 1 Februari lalu, militer Myanmar melancarkan kudeta terhadap pemerintahan sipil di negara tersebut. Mereka menangkap pemimpin de facto Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan beberapa tokoh senior partai National League for Democracy (NLD).

Kudeta dan penangkapan sejumlah tokoh itu merupakan respons militer Myanmar atas dugaan kecurangan pemilu pada November tahun lalu. Dalam pemilu itu, NLD pimpinan Suu Kyi menang telak dengan mengamankan 396 dari 476 kursi parlemen yang tersedia. Itu merupakan kemenangan kedua NLD sejak berakhirnya pemerintahan militer di sana pada 2011.

Setelah kudeta, hampir seluruh wilayah di Myanmar diguncang gelombang demonstrasi. Massa menentang kudeta dan menyerukan agar para pemimpin sipil yang ditangkap dibebaskan. Namun militer Myanmar merespons aksi tersebut secara represif dan brutal. Sekitar 900 orang dilaporkan gugur di tangan militer. 

Keputusan penunjukkan kemarin menyusul desakan AS kepada negara-negara ASEAN untuk segera bertindak atas situasi di Myanmar pada Selasa (3/8). 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat