OLEH EVA RIANTI 

Warga penerima bantuan sosial (bansos) program keluarga harapan (PKH) berinisial S di RT 03, RW 03, Kelurahan/Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten, menyampaikan pernyataan berbeda terkait dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang dialaminya.

S sempat mengatakan adanya pemotongan dalam pembagian bansos kepada Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini kala melakukan inspeksi dadakan (sidak) ke kediamannya pada Rabu (28/7). Kini, pengakuan S berbeda lagi, Dia menyanggah pernah berkata bansos yang diterimanya hanya Rp 177 ribu dari seharusnya Rp 200 ribu per bulan.

“Enggak ada sama sekali (pungutan),” ujar S saat ditemui Republika di rumahnya pada Jumat (30/7).

Perempuan berusia 42 tahun ini mengaku gugup saat didatangi Mensos yang didampingi banyak orang. Saat dicecar sejumlah pertanyaan oleh Mensos, S mengaku, kala itu, mengeluarkan kata-kata yang tidak disadarinya.

“Saya enggak pernah ngobrol sama banyak orang. Saya grogi aja tiba-tiba orang datang banyak. Ada polisi TNI juga. Saya juga enggak kenal itu (Mensos Tri Rismaharini),” ujarnya dengan nada suara yang pelan, sembari sesekali menjatuhkan tatapan ke arah bawah.

S dalam kesehariannya adalah buruh cuci di luar status sebagai seorang ibu rumah tangga. Dia dan keempat anaknya kehilangan tulang punggung keluarga, sejak sang suami mengalami stroke dua tahun lalu.

Dengan kondisi ekonomi memprihatinkan, S mengatakan, bansos dari Kemensos yang diterimanya selama sekitar tiga tahun belakangan cukup membantu memenuhi kebutuhan kehidupannya sehari-hari, terlebih pada masa pandemi. “Bisa memenuhi kebutuhan sekitar satu pekan,” ujar S.

Disinggung mengapa keterangan yang disampaikan sekarang berbeda, S menegaskan jika ia tidak mendapat tekanan atau paksaan dari pejabat tertentu. “Iya, saya beneran jujur ini. Enggak ada (diteror),” ucap S menekankan.

Hal senada disampaikan oleh warga lainnya berinisial M yang tinggal bertetangga dengan S. M mengatakan, tidak benar jika ada pungli dalam pembagian bansos yang diterimanya.

“Enggak ada pungutan apa pun, enggak pernah. Emang benar enggak ada pungutan sedikit pun. Kan ngambil sendiri di ATM, kita sendiri yang megang (kartu) ATM-nya,” kata M menjelaskan.

S dan M, yang diwakili oleh anaknya, yakni N, telah menjalani pemeriksaan di Mapolres Metro Tangerang Kota sehari usai sidak Mensos. Polisi kini mendalami adanya dugaan pungli yang terjadi di Kota Tangerang.

Ketua RT 03 Karang Tengah, Puji Hadi Yudiansah, mengatakan, memang ada sejumlah pengaduan bansos dari warganya yang merupakan penerima bansos program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan nontunai (BPNT). Hanya saja, ia tidak mengetahui, data penerima program Kemensos tersebut karena menjadi ranah Dinsos Kota Tangerang. 

“Ada warga yang sebulannya rutin (dapat bansos sembako), ada yang katanya limit. Jadi ada yang setiap bulan dapat dan ada yang biasanya dapat, tapi tidak dapat. Enggak dapatnya itu sekitar dua bulan,” kata Puji.

Dia menyebut, dari program bansos PKH, warganya memperoleh Rp 500 ribu per tiga bulan dan sembako senilai Rp 200 ribu, berisi beras, telur, tempe, tahu, sayur asem, dan sebagainya. Adapun dari program BPNT berupa sembako senilai Rp 200 ribu.

Puji juga mengklarifikasi, tidak betul jika ada pemotongan nominal bansos. Secara umum, sambung dia, selama ini, pengaduan yang muncul adalah ada warga yang berhak, tapi tidak kunjung menerima bansos dari pusat.

“Mungkin kemarin (S) salah ucap. Sebenarnya bukan pemotongan, melainkan ada uang plastik Rp 5.000, jadi pas pengambilan sembako di pendamping, diterapkan Rp 5.000 untuk plastik. Kalau dapat sembako senilai Rp 200 ribu, lalu dipotong Rp 50 ribu kan enggak mungkin, jadi plastik aja, Rp 5.000,” kata Puji.

Dalam video sidak Mensos, awalnya warga penerima bansos enggan untuk membeberkan nama oknum petugas yang melakukan pemotongan. Warga takut jika melaporkan hal itu tidak mendapatkan bansos lagi nantinya. Namun, Risma terus mencecarnya dan menjamin warga tersebut tetap menerima bansos.

Lantas muncullah nama Maryani, yang merupakan pendamping bansos di wilayah RT 03 Karang Tengah. Kepolisian telah mengantongi sosok tersebut, yang aslinya bernama Maryati. Hingga saat ini, polisi sudah memeriksa lima orang terkait pungli bansos, termasuk Maryati.

“Permasalahan, adanya dugaan pemotongan uang bantuan sosial PKH yang dilakukan oleh pendamping PKH di Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang,” ujar Kasubag Humas Polres Metro Tangerang Kota Kompol Abdul Rachim.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat