Warga penyandang disabilitas membatik kain di Difabel Zone, Pandak, Bantul, Yogyakarta, Kamis (27/5). Warga penyandang disabilitas membatik dan kemudian di jual ke masyarakat. Sejak 2017 Difabel Zone menjadi rumah untuk berkarya mereka. Bahkan karya merek | Wihdan Hidayat / Republika
31 Jul 2021, 09:36 WIB

Penyandang Disabilitas: Jangan Lupakan Kami

Penyandang disabilitas membutuhkan perhatian pemerintah dalam menghadapi pandemi.

Pandemi Covid-19 membuat masyarakat kalangan menengah ke bawah dirundung kesulitan ekonomi. Tak terkecuali para penyandang disabilitas. Mereka kehilangan sumber penghasilan.

Sejumlah penyandang disabilitas dari berbagai daerah meminta perhatian pemerintah. Mereka meminta pemerintah tidak melupakan keberadaan mereka.

Sekretaris Jenderal Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI), Yogi Madsuni, mengatakan, sejauh ini yang ramai dibicarakan adalah dampak pandemi Covid-19 dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) terhadap masyarakat umum. Sementara itu, dampak pandemi dan PPKM terhadap masyarakat penyandang disabilitas terlupakan.

"Penyandang disabilitas untuk memenuhi kebutuhan keluarganya biasanya bergantung pada upah harian," kata Yogi saat diwawancarai Republika, Rabu (28/7).

Terkait

Menurut dia, berdasarkan hasil sensus terakhir ada sekitar 4.566.200 penyandang difabel netra secara nasional. Mereka membutuhkan perhatian pemerintah, seperti masyarakat umum lainnya yang mengalami kesulitan di masa pandemi.

Yogi juga menyampaikan, sebagian besar atau 90 persen penyandang difabel netra berprofesi sebagai tukang pijat. Pandemi ini dampaknya sangat luar biasa terhadap profesi mereka. Karena tukang pijat bersentuhan langsung dengan pasien, muncul rasa takut terpapar Covid-19, baik yang dipijat maupun tukang pijatnya. Kondisi ini membuat penghasilan mereka yang menggantungkan hidup dengan menjual jasa pijat merosot ke titik terendah.

Di sektor dagang yang dijalani penyandang disabilitas juga terjadi kemerosotan penghasilan. Biasanya ada yang berdagang keliling seperti menjual kerupuk, tapi kini terkena dampak pandemi dan PPKM.

"Ada juga penyandang disabilitas yang jadi pengamen karena terdesak keadaan demi memenuhi kebutuhan di masa pandemi, dan ketika ada yang memaksakan diri berdagang ke pasar, bukan berarti mereka tidak tahu dengan risiko penularan Covid-19," ujar Yogi menggambarkan hal-hal yang terpaksa dilakukan penyandang disabilitas di masa sulit akibat pandemi.

ITMI, menurut Yogi, sangat memahami pemerintah menerapkan berbagai macam aturan di masa pandemi Covid-19 termasuk memberlakukan PPKM. ITMI tahu itu demi memutus penularan dan penyebaran Covid-19, dan ITMI pun setuju dengan kebijakan itu.

Namun, dia menegaskan, kebijakan tersebut harus diimbangi dengan kebijakan yang memperhatikan penyandang disabilitas. Pemerintah seharusnya membuat kebijakan sambil memberikan solusi apa yang seharusnya penyandang disabilitas lakukan di masa sulit ini.

Mewakili para penyandang disabilitas, Yogi meminta pemerintah untuk melihat dan memastikan apakah bantuan untuk masyarakat sudah sampai ke sasaran yang tepat. Dia juga mengusulkan penyaluran bantuan khusus untuk penyandang disabilitas agar melibatkan komunitas yang resmi dan jelas anggotanya. Sehingga, akan mempermudah penyaluran bantuan dan bisa lebih tepat sasaran.

"Ayo bersama-sama (bekerja), kesehatan, ekonomi dan sosial itu harus berjalan seiringan, Insya Allah, dengan kita bersama semua bisa teratasi," katanya.

Di masa sulit akibat pandemi Covid-19 ini, ada penyandang disabilitas yang harus menjual rumahnya demi bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Bahkan, ada penyandang disabilitas yang berkumpul di rumah kontrakan untuk bekerja bersama-sama dan saling menutupi kekurangan, demi untuk bisa hidup di masa sulit ini. Semuanya menyuarakan hal yang sama, yakni meminta perhatian dan solusi dari pemerintah.


×