Presiden Joko Widodo berpidato saat menghadiri Kongres XXII PGRI tahun 2019 di Jakarta, Jumat (5/7/2019). | ANTARA FOTO
29 Jul 2021, 03:45 WIB

Guru Minta Survei Diperbaiki

Pertanyaan dalam survei dinilai berpotensi membenturkan Pancasila dan kearifan lokal.

JAKARTA—Asosiasi guru meminta Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) memperbaiki pertanyaan dalam survei lingkungan belajar. Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Jejen Musfah menilai salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam survei tersebut, yakni ketidaksesuaian dengan kondisi pandemi.

"Dalam konteks pandemi, kedua topik ini memang kurang relevan karena seharusnya lebih lebih fokus pada variabel efektivitas pembelajaran daring, luring, atau bauran," kata Jejen, dihubungi Republika, Rabu (28/7).

Ia mengatakan, Kemendikbudristek perlu menjelaskan mengapa pertanyaan terkait toleransi muncul dalam survei tersebut. Penjelasan ini, menurutnya, penting agar masyarakat tidak mengalami mispersepsi.

Sedangkan, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) berpendapat agar soal-soal di dalam survei tersebut dievaluasi kembali. Sebab, pertanyaan di dalam survei dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik.

Terkait

Sekjen FSGI Heru Purnomo mengatakan, soal-soal survei tersebut terkesan memberi justifikasi kepada guru dan kepala sekolah yang menjawabnya. Kemendikbudristek perlu lebih menyesuaikan soal-soal survei dengan Permendikbudristek 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional.

Survei lingkungan belajar adalah bagian dari Asesmen Nasional (AN). Di dalam AN mencakup tiga komponen utama, yakni Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) literasi dan numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar.

photo
Tangkapan layar survei lingkungan belajar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). - (Istimewa)

Heru mengatakan, jika dihubungkan dengan Permendikbudristek 17/2021 maka survei lingkungan belajar mestinya lebih menonjolkan kepada pertanyaan soal keamanan dan kondisi kebinekaan. Namun, jangan sampai pertanyaannya bersifat tendensius dan menimbulkan potensi justifikasi.

"Memang harus diperbaiki. Supaya tidak menimbulkan konflik potensial yang mengarah pada intoleransi," kata Heru.

Salah satu guru sekolah swasta di Jakarta Selatan, Ali Rahmat, juga memiliki pendapat serupa. Sebagai guru yang pernah mengisi survei lingkungan belajar, Ali mengatakan, perlu ada evaluasi terkait soal survei tersebut. "Kalau ini memang ada evaluasi, jangan lagi memasukkan poin-poin yang sifatnya lebih politis. Jadi, yang profesional saja," kata Ali.

Ia berpendapat, survei lingkungan belajar mestinya lebih berfokus kepada lingkungan pendidikan atau satuan pendidikan. Perlu ada juga pertanyaan tentang potensi perundungan dan kondisi sosial siswa serta guru. "Misal tentang keamanannya, kebersihannya, jaraknya dengan jalanan. Kira-kira begitu," kata dia.

Benturkan Pancasila

Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Illiza Sa'adudin Djamal menilai pertanyaan dalam survei tersebut berbenturan dengan Pancasila dan kearifan lokal. "Survei ini berpotensi berbenturan dengan kearifan lokal dan Bhinneka Tunggal Ika serta memuat pertanyaan yang tidak relevan sebagai Asesmen Nasional," kata Illiza.

Illiza menegaskan, PPP sangat menyayangkan adanya variabel dan pertanyaan dalam survei ini. PPP meminta agar variabel dan pertanyaan dievaluasi secara menyeluruh.

Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdul Fikri Faqih juga mendesak Mendikbudristek Nadiem Makariem untuk meninjau ulang survei lingkungan belajar. Menurutnya, pertanyaan survei bermuatan politis dan SARA.

“Alih-alih memberi gambaran lengkap terhadap kondisi lingkungan belajar terhadap peserta didik kita, survei ini malah seperti survei jelang pilpres,” ujar Fikri kepada wartawan, Rabu (28/7). 


×