OLEH DEA ALVI SORAYA, ZAHROTUL OKTAVIANI

Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat telah membatasi berbagai sendi kehidupan, termasuk sisi religi. Penutupan masjid dan peniadaan kegiatan yang melibatkan kerumunan membuat banyak pendakwah kehilangan pekerjaan.

Ini pun berujung pada berkurangnya pemasukan, khususnya bagi mereka yang mengandalkan dakwah sebagai ladang pekerjaan utama. 

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhwah KH Cholil Nafis mengatakan, tidak banyak bantuan yang dapat diberikan MUI kepada para dai yang terimbas langsung dari PPKM Darurat. Sejauh ini, bantuan yang diberikan masih bersifat terbatas dan hanya dapat menjangkau sebagian kecil saja.

“Dulu ada pemberian bantuan bagi 1.000 dai, kemudian ada pula bantuan untuk 100-200 dai. Jadi ketika kami ada kerja sama, akan langsung memberikannya kepada para dai, baik langsung dikirim ke rekening masing-masing maupun dalam bentuk sembako, tapi itu masih sangat terbatas,” ujar Kiai  Cholil kepada Republika, Rabu (21/7).

Dia mengaku kerap menerima keluhan dari para dai yang tidak bisa mendapatkan pemasukan karena adanya penutupan masjid dan peniadaan kegiatan dakwah sebagai konsekuensi penerapan PPKM Darurat. Menurut dia, tak sedikit dari mereka yang masuk dalam kategori kelompok miskin baru karena terimbas pandemi.

“Mereka kehilangan pekerjaan yang sifatnya harian. Ini tidak berlaku bagi penyuluh agama yang memiliki gaji tetap,” jelas dia.

 

Mereka kehilangan pekerjaan yang sifatnya harian. Ini tidak berlaku bagi penyuluh agama yang memiliki gaji tetap

 

 

SHARE    

Ketua Umum Ikatan Dai Indonesia (Ikadi) Prof KH Achmad Satori Ismail mengatakan, banyak dai dan penceramah yang merasakan imbas langsung dari penerapan PPKM Darurat. Kiai Satori mengaku, Ikadi belum dapat memberikan bantuan bagi para pendakwah karena keterbatasan dana yang ada.

Sejauh ini, ujar dia, sudah ada program bantuan dari Kementerian Agama meski tidak banyak. “Ikadi ini bergerak dari dana donatur dan sampai saat ini kegiatan rutin saja masih belum bisa berjalan,” ujar dia, Rabu (21/7).

Prof Satori berharap, meski di tengah keterbatasan, para dai dapat terus melanjutkan jihadnya untuk berdakwah kepada umat. “Mudah-mudahan dengan bermodal keikhlasan, para pendakwah dapat tetap aktif berdakwah, khususnya secara virtual, atau di wilayah sekitar tempat tinggalnya. Alhamdulillah dengan keikhlasan, rasa syukur masih banyak diucapkan oleh para pendakwah kami meski di tengah keterbatasan,” tambah dia. 

KH Sodik M Nawawi menyampaikan dakwah secara virtual di Masjid Raya Bandung, Jalan Dalem Kaum, Kota Bandung, Senin (27/4/2020). Meski di tengah keterbatasan, para dai dapat terus melanjutkan jihadnya untuk berdakwah.  - (ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA)

SHARE    

Ketua PP 'Aisyiyah, Shoimah Kastolani, menyebut ulama, dai, mubaligh, mubalighat, serta ustaz dan ustazah dipercaya memiliki peran strategis dalam mengedukasi masyarakat. Pesan-pesan terkait pentingnya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 harus terus disampaikan.

"Ulama memiliki peran mengingatkan masyarakat agar patuh prokes. Informasi ini bisa disampaikan sembari memberikan gambaran bagaimana pandemi terjadi di masa hidup Rasulullah SAW," ujar dia.

Menurut dia, pesan edukasi yang disampaikan harus dengan dalil hadis yang shahih. Ulama dan dai juga memiliki tanggung jawab mengedukasi pentingnya menyaring berita agar jangan sampai membagikan berita bohong atau hoaks.

Ketua Umum Pengurus Pusat Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Syifa Fauzia menyebut sejauh ini masyarakat sudah banyak mendapat informasi, baik secara daring maupun media konvensional terkait Covid-19. Peran ulama dan dai pun sangat besar dalam membantu penyebaran informasi ini.

Di tengah ketidakpastian saat ini, ia menyebut banyak masyarakat yang merasa resah, takut dan waswas. Dai dan ulama memiliki andil dalam menenangkan masyarakat.

“Ulama bisa memberikan pemahaman tentang cara mengambil hikmah dari musibah yang ada, doa apa saja yang bisa dipanjatkan saat sakit, serta bagaimana memberi perhatian kepada keluarga atau kerabat yang sedang sakit," lanjutnya.

Foto ilustrasi menyimak materi pengajian melalui perangkat elektronik. Meski di tengah keterbatasan, para dai dapat terus melanjutkan jihadnya untuk berdakwah. - (ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA)

SHARE    

Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Saadi mengajak ulama mensosialisasikan fikih pandemi. Menurut dia, kebijakan PPKM Darurat dilakukan untuk menjaga keselamatan jiwa. "Dalam kondisi semacam ini, umat diajak untuk sementara beribadah di rumah masing-masing," kata Wamenag.

Kondisi pandemi yang terjadi saat ini menjadikan hifdzu an-nafsi sebagai pertimbangan paling utama dalam penetapan fatwa, dibanding kewajiban agama lainnya. Kewajiban yang dimaksud, antara lain, hifdzu ad-din (menjaga agama), hifdzu al-mal (menjaga harta), hifdzu al-‘aql (menjaga akal), dan hifdzu an-nasl (menjaga keturunan).

Menjaga keselamatan jiwa belum ada alternatif penggantinya. Sedangkan hifdzu ad-din menjadi urutan berikutnya karena ada alternatif penerapan keringanan atau rukhshah.

"Saya kira rukhshah menjadi pijakan dari ijtihad para ulama dalam menetapkan fatwa baru, fikih pandemi, sebagai panduan umat Islam dalam melaksanakan ibadah di tengah pendemi ini, baik untuk tenaga medis, para penderita, ataupun umat Islam pada umumnya," kata dia.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat