JAKARTA -- Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif, Hotman Tambunan, mempertanyakan komitmen transparansi dan akuntabilitas lembaga antirasuah itu. Ia meminta pimpinan KPK berhenti mencari-cari alasan untuk tidak membuka hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

TWK yang merupakan proses peralihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negera (ASN) menuai polemik setelah menyingkirkan 75 pegawai yang dinilai berintegritas. Belakangan, TWK diketahui bermasalah dan dilaporkan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komanas HAM) dan lembaga lain. Namun, pimpinan KPK menggunakan hasil TWK itu untuk menonaktifkan para penyidik dan pegawai KPK tersebut.

Hotman mengatakan, para pegawai tak kunjung mendapatkan jawaban atas permintaan informasi hasil TWK yang sudah diajukan sejak beberapa waktu lalu. Padahal, hasil yang diminta adalah data dan informasi yang telah diserahkan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) kepada KPK pada Selasa (27/4).

Sebelumnya, KPK menyatakan akan berkoordinasi dulu dengan BKN. Sementara BKN menyatakan dokumen itu sudah di tangan KPK.

"Seharusnya kami tidak perlu menunggu koordinasi antara dua lembaga tersebut karena hasil yang kami minta spesifik, yakni yang telah diserahkan dari BKN kepada KPK," kata Hotman Tambunan, Senin (19/7).

Dia mengatakan, pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID), sekretaris jenderal hingga pimpinan KPK tidak merespons sama sekali permintaan keterbukaan informasi sejak (30/6). Hal itu telah melewati waktu yang ditentukan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Di sana disebut badan publik wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 10 hari kerja.

"Selama belum ada penjelasan tentang hasil TWK, maka seharusnya tidak ada alasan untuk melakukan pembinaan lanjutan karena tidak jelas area mana yang perlu penguatan," kata Hotman.

Hasil TWK penting untuk diketahui, ungkap Hotman, sebab tes tersebut memberikan dampak yang signifikan kepada pegawai KPK. Salah satunya, mereka diminta menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung.

"Tak perlu lagi ada alasan atau pembenaran untuk tidak memberikan hasil kepada kami. KPK sebagai lembaga publik yang juga jualannya adalah antikorupsi, seharusnya menjaga transparansi dan akuntabilitasnya sebagai roh pemberantasan korupsi untuk tetap dipercaya publik," katanya.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri pada Selasa (15/6) mengatakan, KPK masih melakukan koordinasi dengan BKN terkait permohonan untuk membuka hasil TWK. Ia mengakui KPK telah menerima 30 surat permohonan terkait data TWK. KPK, kata dia, berkomitmen pada UU Nomor 14 Tahun 2008. Setelah 10 hari, KPK bisa memperpanjang tujuh hari lagi.

"KPK berupaya untuk bisa memenuhi salinan permintaan tersebut sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku," kata Ali.

Diklat Bela Negara

KPK kini sedang mempersiapkan diklat bela negara dan wawasan kebangsaan bagi pegawai yang tidak lolos TWK. Sebanyak 24 dari 75 pegawai KPK yang tidak lulus masih dimungkinkan dibina sebelum diangkat menjadi ASN.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, sebanyak 18 pegawai yang dimaksud bersedia mengikuti diklat. "Sampai saat ini sudah 18 orang yang telah menyatakan kesediaan untuk mengikuti diklat bela negara," kata Ghufron dalam keterangannya, Selasa (20/7).

KPK, kata dia, mempersilakan 24 pegawai tersebut menggunakan haknya untuk mengikuti diklat sebagai syarat diangkat menjadi ASN. KPK juga telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Pertahanan dalam menyelenggarakan diklat. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat