BOGOR -- DPRD Kota Bogor menindaklanjuti Rancangan Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) Kota Bogor tahun 2022 yang telah disampaikan Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto.

Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto, mengatakan, dewan akan melakukan pendalaman dan pembahasan KUA/PPAS di tingkat komisi. Menurut Atang, dari empat komisi di DPRD Kota Bogor, masing-masing mendalami dan membahas materi KUA/PPAS sesuai dengan mitra kerjanya di Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.

Pembahasan di tingkat komisi, sambung dia, dilaksanakan untuk mendalami usulan program yang disampaikan Pemkot Bogor. Hal itu kemudian, dikaitkan dengan peta kebutuhan dan permasalahan di lapangan.

Setelah selesai pembahasan di tingkat komisi, kata Atang, hasilnya disampaikan di rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor. "Kemudian, Banggar melakukan pembahasan bersama TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah)," kata Atang di Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (17/7).

Politikus PKS tersebut menjelaskan, dalam pembahasan antara Banggar DPRD dan TAPD Pemkot Bogor, dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi secara komprehensif semua program pembangunan. Sehingga, program pembangunan disesuaikan dengan prioritas kebutuhan masyarakat dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor yang sudah diputuskan sebelumnya.

Wali Kota Bima Arya menyampaikan, Rancangan KUA/PPAS Kota Bogor tahun 2022 kepada dewan dalam forum rapat paripurna DPRD pada Rabu (14/7). Dalam KUA/PPAS Kota Bogor tahun 2022, diusulkan rancangan target pendapatan daerah sebesar Rp 2,1 triliun dan target belanja daerah Rp 3,4 triliun.

Menurut Bima, ancangan KUA/PPAS Kota Bogor tahun 2022, disusun berdasarkan arahan dari pemerintah pusat. Karena itu, APBD 2022 disusun dengan mempertimbangkan dampak pandemi Covid-19. “Dan, fokus pada penanggulangan Covid-19, baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi belanja," kata Bima pada akhir pekan kemarin.

Bangun GOR

Pemkot Bogor merencanakan pembangunan gelanggang olahraga (GOR) yang terintegrasi dengan pusat kuliner di tingkat kecamatan pada 2022. Rencana tersebut tertuang dalam Rancangan KUA/PPAS tahun 2022. Adapun usulan plafon anggaran sebesar Rp 19 miliar.

"Rencana pembangunan GOR ini, sasarannya untuk mendorong aktivitas olahraga, sekaligus mendorong perekonomian warga di tingkat kecamatan," kata Bima.

Saat ini, menurut Bima, Pemkot Bogor baru memiliki GOR Pajajaran di Jalan Pemuda, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, yang memiliki fasilitas lengkap. GOR terdiri atas stadion, lapangan, hall basket, dan bulu tangkis, hingga kantor Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bogor.

Sedangkan, di tingkat kecamatan dan kelurahan di Kota Bogor, kata dia, baru ada GOR untuk bulu tangkis yang dibangun masyarakat.  Di antaranya, GOR Landbouw di Jalan Pasir Mulya, Kecamatan Bogor Barat, GOR Panaragan dan Sawojajar di Kecamatan Bogor Tengah, GOR Minabhakti di Kecamatan Bogor Selatan, hingga GOR Taman Yasmin di Kecamatan Bogor Barat.

Bima menyinggung, saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Bogor Utara, masyarakat mengusulkan pembangunan GOR di Kelurahan Cimahpar, dan pembangunan pusat kuliner di bangunan bekas kantor Kelurahan Tegal Gundil. Usulan tersebut sebenarnya harus direalisasikan pada 2021, tapi ditunda pada 2022 karena anggaran terkena refocusing untuk penanganan pandemi.

Kolaborasi

Wali Kota Bogor, Bima Arya menyatakan pekerjaan rumah terbesar saat ini adalah bagaimana agar ada sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam proses vaksinasi. Terutama agar masyarakat bisa lebih mudah dalam mengakses vaksin Covid-19.

"Kita masih dihadapkan dengan PR besar, di mana warga mendapatkan informasi yang transparan, mekanisme dan alur yang simpel sederhana. Hari ini, itu yang harus kita atur, sehingga bagaimana (supaya) sinkron," kata Bima dalam paparan survei LSI, Ahad (18/7).

Ia mencontohkan, di lapangan Pemerintah pusat menggalang berbagai macam aktor, memperbanyak proses vaksinasi, salah satunya melalui aplikasi peduli lindungi. Namun persoalannya di sini kata dia, ketika warga daftar melalui aplikasi peduli lindungi, warga berhak melakukan vaksin di mana saja, sedangkan pemerintah daerah sudah memiliki skema sendiri.

Misalnya untuk vaksinasi di sentra vaksin A untuk sekian orang dari jam sekian hingga jam sekian. Tapi orang yang datang dengan mendaftar melalui aplikasi peduli lindungi ini membludak sehingga terjadi kerumunan. "Ini persoalan di lapangan, ini tidak sinkron," ungkap Bima.

"Kita berkali-kali menghadapi persoalan ini, malah terjadi kerumunan karena warga go show dengan aplikasi ini. Akhirnya kita buat kebijakan, walaupun sudah daftar di aplikasi tetap harus booking tempat lagi," jelas Bima.

Bima juga meminta agar fokus proses vaksinasi yang diperintahkan oleh Pemerintah pusat agar berjalan selaras dan teratur. Karena berdasarkan pengalaman yang sudah terjadi, pemerintah kerap memberikan intruksi yang berpindah-pindah.

Misalnya saja pemerintah daerah (pemda) kala itu diminta untuk fokus pada pelayanan publik, tapi saat pelayanan publik belum selesai pemda diminta untuk fokus pada peran lansia di atas 50. Belum juga fokus selesai, pemda kembali diminta geser ke kelompok komunal tertutup seperti rusunawa, pesantres, lapas, asrama, kemudian diminta geser fokus lagi kepada anak-anak dan remaja. 

"Ini yang saya maksud harus seirama selaras dan terkoordinasi," ungkapnya.

Poin selanjutnya kata Bima, terjadi pada  proses jangkauan vaksin. Bima berharap agar pemerintah pusat lebih transparan dengan pemda, termasuk soal pasokan dan pendistribusian vaksin.

Karena selama ini ungkap Bima, Pemda kerap masih meraba-raba kapan vaksin datang lagi, berapa banyak yang akan datang, berapa banyak yang diberikan pusat untuk warganya.

"Sekarang kita tahu bahwa ada sinovak sekian juta, moderna sekian juta, ada yang lain juga, ini saya kira butuh kejelasan alokasi untuk daerah kapan datangnya, berapa banyak, dan sebagainya. Kota Bogor sendiri mengalokasikan cukup besar hampir Rp 80 miliyar untuk mendukung pelaksanaan vaksin ini," jelas Bima.

Pasalnya, saat ini distribusi vaksin tidak lagi ke pemerintah kota atau daerah, tetapi langsung ke TNI, Polri, Ormas. Sedangkan tenaga kesehatan tetap dari pemda setempat yang menyiapkan.

"Saya kira bagus untuk memperluas jangkauan penerima vaksin, tapi persoalannya adalah nakes kan dari kita. Jadi ini kalau tidak disiapkan dengan serius, tidak akan memperluas cakupan vaksin atau mempercepat, karena sama juga kita yang menyiapkan nakesnya. Artinya ini harus sinkron semua," kata Bima.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat