JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bergerak cepat untuk menyalurkan bantuan sosial tunai (BST) kepada masyarakat yang terdampak pelaksanaan PPKM Darurat pada 3-20 Juli 2021. Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan menjelaskan, penyaluran BST untuk warga terdampak pandemi Covid-19 di Ibu Kota, mulai disalurkan pada Senin (19/7).

Menurut Anies, BST akan disalurkan kepada 1.844.833 kepala keluarga (KK) penerima bantuan. “Jadi, 1,8 juta kepala keluarga yang menerima bantuan," ucapnya usai rapat evaluasi PPKM Darurat bersama Forkompinda DKI Jakarta di Monas, Jakarta Pusat, Ahad (18/7).

Anies menjelaskan, alokasi BST untuk satu juta KK menggunakan alokasi dari APBD DKI tahun 2021. Sedangkan, sisanya atau sekitar 837 ribu KK ditanggung oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Dia menyebut, Pemprov DKI menyiapkan anggaran sebesar Rp 604 miliar untuk membiayai BST bagi satu juta KK. Proses penyaluran BST di Jakarta dikirim langsung ke nomor rekening Bank DKI penerima. Sehingga, pemilik tabungan bisa langsung ke ATM Bank DKI terdekat untuk mengambil bantuan.

"Yang dari Pemprov DKI transfer dilakukan besok (Senin) melalui rekening penerima sehingga mereka langsung bisa menerima di rekeningnya masing-masing," ujar Anies.

Mengutip laman corona.jakarta.go.id, disebutkan, yang ditanggung APBD diberikan kepada setiap KK sebesar Rp 300 ribu per bulan. Adapun pencairan BST kali ini, dirapel sekaligus untuk Mei dan Juni. Jika BST dari Pemprov DKI menggunakan Bank DKI, bantuan dari Kemensos menggunakan APBN disalurkan lewat PT Pos Indonesia.

Namun, Anies tak memberikan penjelasan terperinci soal penyaluran BST yang ditanggung Kemensos. Dia malah menyinggung, ada pula bantuan sosial (bansos) dari Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya. Kedua instansi tersebut siap mulai menyalurkan beras mulai Senin, ke warga prasejahtera.

Anies juga menjamin, semua bantuan yang disalurkan tak akan tumpang tindih. Dia menegaskan, Pemprov DKI, Polda Metro Jaya, dan Kodam Jaya menggunakan data yang sama. Sehingga, tak akan ada KK yang menerima bantuan dobel atau berkali-kali.

"Sehingga, targetnya pun tidak beririsan. Kita pastikan ini berjalan dengan baik mulai besok," kata Anies menegaskan.

Anggota DPRD DKI, Gilbert Simanjuntak, mengatakan, data warga penerima BST memang sudah diperbarui oleh Pemprov DKI bersama Kemensos. Meski begitu, ia mengingatkan, masih terdapat kemungkinan adanya KK yang menerima dua kali BST.

"Kemungkinan double (dapat BST) pasti ada karena cleansing data sudah dikerjakan sebelum ini, tapi tidak mungkin 100 persen datanya tepat," kata Gilbert.

Selain itu, lanjut dia, tak tertutup pula kemungkinan adanya keluarga miskin yang tak terdata. Sebab, ada kemungkinan keluarga miskin baru bermunculan di tengah pandemi Covid-19, dan nama mereka belum masuk di data Kemensos.

Oleh karena itu, Gilbert meminta pihak rukun tetangga (RT) proaktif mendata warga ataupun menerima aduan warga terkait BST ini. "Bila ada warga yang protes, harus ada mekanisme untuk memeriksa ulang, bukan tertutup," ujarnya.

Menurut Gilbert, BST sebesar Rp 300 ribu per bulan per KK jelas tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup satu keluarga. Namun, ia mengaku, kemampuan ABPD DKI hanya sanggup memberikan BST sebesar itu.

"APBD sangat sulit menopang bansos. Akhirnya pembangunan juga dikorbankan," kata Gilbert. Karena nilainya kecil, kata dia, jangan sampai pula BST ini salah sasaran.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono, meyakini, Pemprov DKI sudah memperbaiki data penerima BST. Karena itu, peluang adanya penerima bantuan ganda semakin kecil. "Sehingga, APBD yang dialokasikan untuk bansos itu benar-benar tepat sasaran," ujar Gembong.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat