Sejumlah petugas gabungan dari TNI dan Polri memeriksa dokumen perjalanan pengemudi yang akan melintas di Tol Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (14/7/2021). | ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah

Kabar Utama

Ribuan Titik Disekat

Jumlah titik penyekatan menjelang Idul Adha melonjak.

JAKARTA -- Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono mengungkapkan jadwal penutupan ribuan titik penyekatan untuk mengamankan mobilitas selama libur Idul Adha 2021. Penyekatan terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat tersebut akan diberlakukan mulai 16-22 Juli 2021.

"Kita bangun 1.065 titik penyekatan di wilayah Lampung sampai Jawa dan Bali," kata Istiono dalam konferensi video bersama Kemenhub, Rabu (14/7). 

Menurut Istiono, titik-titik itu tersebar dari Lampung hingga Bali. Titik penyekatan terbanyak berada di Jawa Barat, yakni 332 titik penyekatan di jalur nontol serta 21 titik di jalur tol.

Kemudian, disusul Jawa Tengah dengan 27 lokasi penyekatan di jalan tol dan 271 di lokasi nontol. Selain jalan raya, dua pelabuhan di Lampung, satu di Banten, dan satu di Bali juga disekat.

Istiono menegaskan, semua penyekatan tersebut dibuat untuk membatasi mobilisasi selama libur Idul Adha atau sesuai evaluasi di lapangan. Dia menjanjikan, bagi sektor esensial dan kritikal tetap diperbolehkan melintas dengan memenuhi ketentuan syarat perjalanan yang ada. 

"Penyekatan ini berlangsung mulai 16-22 Juli, tetapi juga melihat fluktuasi perkembangan berkaitan dengan penyebaran Covid-19. Bila terus seperti ini, akan dipertahankan hingga PPKM darurat selesai dilaksanakan," kata Istiono. 

photo
Sejumlah petugas aparat bersiaga di kawasan yang ditutup saat penyekatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (12/7/2021). - (ANTARA FOTO/JESSICA HELENA WUYSANG)

Jumlah penambahan titik penyekatan ini melonjak hampir seratus persen dari jumlah titik pada mula pemberlakuan PPKM Darurat awal Juli ini. Pada mula PPKM darurat, titik penyekatan se-Jawa-Bali yang didirkan sebanyak 651 titik.

Sementara, aparat gabungan TNI, Polri, dan pemerintah provinsi sepakat melakukan penambahan titik pos penyekatan di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Dengan adanya penambahan ini, secara keseluruhan ada 100 titik pos penyekatan.

"Akan kita laksanakan besok pagi mulai pukul 06.00 WIB. Hari ini kita sosialisasikan," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Yusri Yunus, saat konferensi pers di Polda Metro Jaya, Rabu (14/7).

Sebanyak 100 titik pos penyekatan masing-masing tersebar di dalam kota 19 titik, tol 15 titik, batas kota 10 titik, wilayah penyangga sebagai ring tiganya Jakarta, Bekasi, dan Depok 29 titik, serta ruas Jalan Sudirman-Thamrin sebagai simbol ikon PPKM Darurat 27 titik.

Menurut Yusri, penambahan titik pos penyekatan itu karena masih ada masyarakat di luar sektor esensial dan kritikal yang melakukan aktivitas di luar rumah. "Sempat terjadi penurunan di Google Traffic kita lihat sampai 50 persen dan sekarang ada kenaikan 30 persen. Memang betul penyangga sepi, tapi ada upaya masyarakat ini lewat jalan tikus," kata Yusri.

 
Memang betul penyangga sepi, tapi ada upaya masyarakat ini lewat jalan tikus.
 
 

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan siap mendukung rencana penyekatan jalan tol yang akan dilakukan selama masa libur Idul Adha 2021. "Kami selalu koordinasi sudah diinstruksikan kepada BUJT mengikuti apa yang menjadi kebijakan yang diterapkan Korlantas," kata Kepala BPJT Danang Parikesit dalam konferensi kemarin.

Danang mengatakan, akan menyerahkan sepenuhnya kepada Korlantas untuk menentukan titik mana saja yang akan diterapkan penyekatan di jalan tol. Dia menuturkan, upaya tersebut dalam pelaksanaannya selalu mengikuti rekomendasi Korlantas Polri. "Kami intinya apa yang diputuskan Korlantas kita dukung sepenuhnya," ujar Danang. 

Community Development Group Head Jasa Marga Dwimawan Heru juga mengatakan, kebijakan pembatasan penyekatan lalu lintas pada saat PPKM Darurat sepenuhnya merupakan diskresi pihak kepolisian.

Di pihak lain, pengusaha angkutan barang berharap kebijakan penutupan exit tol tidak semakin memberatkan nasib pengusaha serta kru angkutan barang. “Bagi para pengusaha angkutan barang –harapannya—semoga masih tetap ada solusi dari pemerintah,” kata Ketua DPC Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Semarang, Hadi Mustofa, Rabu (14/7).

Misalnya, kata Hadi Mustofa, para awak angkutan barang yang sudah divaksinasi tetap diizinkan melintas. Demikian juga yang membawa surat keterangan tes usap antigen dan dinyatakan sehat (negatif) seharusnya tetap diperbolehkan. 

Terkait penutupan seluruh exit tol di Jawa Tengah, Hadi Mustofa mengaku sudah banyak dikontak pengusaha angkutan barang, termasuk sejumlah paguyuban awak truk. “Walaupun pahit dan berat, kalau memang harus vaksin atau swab antigen, ya monggo segera bagi mereka yang mau membawa barang keluar Jawa Tengah,” kata dia.

Logistik Diprediksi Lancar

Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) memperkirakan, rencana penutupan seluruh exit tol di Jawa Tengah akan semakin memperlancar arus logistik. Khususnya, selama masa PPKM Darurat di Jawa dan Bali saat ini. 

"Dampak pasti ada, tapi lebih ke positif karena sektor logistik kan masuk ke sektor esensial ya selama PPKM Darurat ini," kata Ketua Umum ALI Mahendra Rianto kepada Republika, Rabu (14/7). 

Mahendra mengatakan, sejak PPKM Darurat diberlakukan pada 3 Juli 2021, tidak ada dampak negatif terhadap arus logistik. Meskipun, saat awal penerapan PPKM Darurat dan sejumlah pembatasan yang dilakukan di daerah sempat terjadi kendala. 

"Mungkin pas awal saja waktu pertama kali PPKM Darurat kaget, langsung ada macet. Tapi untuk hari-hari berikutnya, sepi, justru semakin lancar," ujar Mahendra. 

photo
Petugas kesehatan melakukan tes swab antigen Covid-19 terhadap penumpang kapal yang baru tiba dari Pulau Sabang di Posko Pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Banda Aceh, Aceh, Senin (12/7/2021). - (ANTARA FOTO/AMPELSA)

Pada dasarnya, Mahendra mengatakan, pembatasan untuk kendaraan penumpang atau mobilitas masyarakat berdampak positif terhadap arus logistik. Terlebih pemerintah menekankan logistik tidak boleh terganggu. 

"Justru kami berharapnya, jalur logistik seperti itu tidak bertemu dengan kendaran pribadi atau motor sehingga tidak membahayakan, dan bisa lebih cepat. Kita berharapnya kan begitu, tapi kan tidak bisa selama ini," ujar Mahendra. 

Sebelumnya, Polda Jawa Tengah mengambil langkah optimal membatasi aktivitas dan pergerakan masyarakat selama pelaksanaan PPKM Darurat Jawa dan Bali di Provinsi Jawa Tengah. Polda Jawa Tengah menutup seluruh exit tol yang ada di wilayah Jawa Tengah mulai Jumat (16/7). 

Selain itu, akan ada pengetatan pengawasan di 224 titik masuk wilayah Provinsi Jawa Tengah dari daerah lain. Terlebih, hal ini akan diterapkan untuk mengantisipasi libur Lebaran Idul Adha 2021. 

"Oleh karena itu, Polda Jawa Tengah telah melaksanakan rapat koordinasi lintas sektoral bahwa terhitung mulai 16 hingga 22 Juli 2021, seluruh exit tol wilayah Jawa Tengah akan kita tutup," ujar Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Luthfi. 

Polda Jatim telah melakukan penutupan di beberapa gerbang tol guna mengurangi mobilitas warga selama PPKM Darurat berlaku. Meskipun demikian, proses pengiriman logistik tetap diperbolehkan dengan persyaratan tertentu.

Kepala Satuan Patroli Jalan Raya Kepolisian Daerah Jawa Timur, AKBP Dwi Sumrahadi Rakhmanto mengatakan, aturan pengiriman logistik selama PPKM Darurat sebenarnya sudah tertera dalam Inmendagri. Perjalanan angkutan barang masih diperbolehkan beroperasi, dengan syarat menunjukkan hasil negatif berdasarkan tes PCR atau swab antigen. "Dengan masa berlaku (hasil tes) 2x24 jam," kata Dwi kepada Republika, Rabu (14/7).

Pada prosesnya, Dwi tak menampik, banyak pengirim logistik tidak memiliki hasil tes usap (swab) antigen atau PCR. Melihat situasi ini, Polda Jatim pun memberikan solusi agar bisa dilaksanakan, yakni tes usap atau PCR terhadap para pengendara di tempat.

Dwi juga menyadari aturan kebijakan PPKM Darurat belum sepenuhnya diterima baik masyarakat. Namun, demi keselamatan bersama, aturan tersebut harus dilaksanakan di Jatim. Dengan pembatasan mobilitas warga ini diharapkan, kasus Covid-19 di Indonesia bisa menurun.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat