JAKARTA — Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin menegaskan, saat ini pemerintah terus mempercepat penyediaan fasilitas internet berkecepatan tinggi atau pembangunan tol langit di 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Menurut Wapres, infrastruktur percepatan berupa pembangunan Palapa Ring serta target peluncuran Satelit Republik Indonesia (SATRIA) I pada 2023 mendatang dengan transmisi data tinggi sebesar 150 Gigabits per second (Gbps). Wapres menuturkan, pembangunan tol langit ini bisa mendukung pembelajaran jarak jauh (PJJ).

"Prasarana dasar ini tidak saja ditujukan untuk mendukung pembelajaran jarak jauh (PJJ), tapi lebih luas lagi, yakni sebagai modal penting menuju Indonesia digital," ujar Wapres saat memberi kuliah umum Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 62 dan Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) 23 Tahun 2021 di Lemhannas, Selasa (6/7).

Wapres mengaku membangun sumber daya manusia yang unggul di kondisi pandemi Covid-19 menjadi tantangan tersendiri, khususnya bagi dunia pendidikan. Apalagi, sistem pembelajaran yang semula dilaksanakan secara tatap muka saat ini belum memungkinkan untuk dilakukan sehingga dilakukan melalui daring.

Namun, pembelajaran daring dihadapkan pada kondisi faktual. Antara lain, persebaran geografis penduduk Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dengan kemampuan dan ketersediaan dukungan teknologi yang berbeda-beda.

"Dibutuhkan suatu strategi yang tepat untuk mengatasinya melalui berbagai upaya yang kreatif dan inovatif," ujarnya. Karena itu, pembangunan tol langit ini diharapkan membuat pemerataan internet di seluruh wilayah sehingga hambatan pembelajaran jarak jauh bisa sedikit teratasi.

"Pemerintah memiliki komitmen serta perhatian khusus terkait hal tersebut untuk memastikan pendidikan harus terus berjalan karena pendidikan merupakan solusi, harapan, serta masa depan bangsa untuk mencapai Indonesia Maju," katanya.

Terkait ketimpangan akses internet ini pernah diungkapkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim. Nadiem mencontohkan, ketimpangan jumlah sekolah yang memiliki akses internet sangat jelas terjadi di daerah pedalaman, pegunungan, dan pulau-pulau. Misalnya, rerata proporsi sekolah yang memiliki akses internet di Papua masih rendah, yakni 29 persen dan 37 persen untuk Papua Barat.

Ia menyebut, sekolah yang mempunyai akses internet di Kota Jayapura mencapai 99 persen, berbanding terbalik dengan Kabupaten Nduga dan Daiyai yang hanya enam persen dan delapan persen. Begitu juga ketimpangan yang terjadi di Papua Barat meskipun lebih baik dibandingkan Papua. Sekolah yang memiliki akses internet di Kota Sorong sebesar 90 persen, tetapi di Kabupaten Pegunungan Arfak hanya 18 persen.

Menurut Nadiem, dampak akses internet ini sangat dirasakan dalam masa pandemi Covid-19 ketika diterapkan kebijakan PJJ. Namun, akses internet bukan hanya untuk kebutuhan PJJ, melainkan juga kepentingan guru dalam mengakses materi pembelajaran terbaik dan koordinasi yang lebih efektif dengan pemerintah daerah maupun pusat.

"Jadi, ini merupakan PR berat pemerintah daerah maupun pusat. Kami berkoordinasi dengan Menkominfo untuk memastikan koneksi internet sekolah itu menjadi prioritas," kata Nadiem. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat