JAKARTA -- Volume kendaraan di berbagai titik penyekatan pada hari kerja kedua saat penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, Selasa (6/7), dilaporkan mengalami penurunan dibandingkan Senin (5/7). Namun, petugas masih menemukan adanya masyarakat atau pekerja yang menghindari titik penyekatan dengan menggunakan 'jalan tikus'. 

Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengatakan, pihaknya telah melakukan evaluasi bersama dengan Pangdam Jaya Mayjen TNI Mulyo Aji terkait penyekatan. Agar penyekatan selama PPKM Darurat tak mengganggu tenaga kesehatan (nakes) dan pekerja pada sektor esensial, akan dibuat jalur kendaraan khusus.

"Rabu ini kita akan buat jalur-jalur yang lebih baik lagi untuk nakes, (pekerja) kritikal, esensial, masing-masing roda dua dan roda empat," kata Fadil di pos penyekatan PPKM Darurat Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (6/7).

Fadil menjelaskan, pembuatan jalur untuk para pekerja kritikal dan esensial ini untuk memudahkan mereka dalam memasuki wilayah Ibu Kota saat masuk kerja serta jalur yang lebih tertata. Namun, petugas juga akan mempertajam dan memerinci sasaran pekerja karena jalur khusus tersebut akan dibatasi dan ditentukan pekerja yang lebih berhak melintas.

"Contohnya dia kerja di apotek, apakah karyawan biasa, apoteker, atau tukang parkir, tukang buat teh dari apotek tersebut masih dalam kategori? Jadi, kami mulai mempertajam. Nanti kita atur dulu jalurnya, supaya tidak semua. Itu kan ada batasannya," ujar Fadil.

Pada hari kerja kedua selama PPKM Darurat diterapkan, Kapolda mengakui bahwa petugas hanya meloloskan sedikit pekerja pada sektor kritikal dan esensial agar bisa melintasi jalur penyekatan. Menurut Fadil, penyekatan ini bertujuan agar tidak meloloskan warga atau pekerja yang berpotensi membawa virus dan menambah jumlah kasus yang berasal dari tingginya mobilitas.

Oleh karena itu, ia juga meminta keterlibatan dari masyarakat, terutama RT dan RW, agar tidak meloloskan pengendara melewati kawasan rumah. "Saya dengan sangat memohon kepada RT, RW tolong jaga kampungnya, jangan kasih lolos. Itu sama saja kita memberikan peluang penyakit ini menyebar. Warga, jangan kasih kampungnya dilewati oleh orang yang tetap nekat melakukan mobilitas tanpa ada keperluan," kata Fadil.

Untuk mendukung PPKM Darurat, khususnya di DKI Jakarta, Polda Metro Jaya telah mendirikan 72 lokasi penyekatan dan pembatasan. Penyekatan dilakukan di sekitar perbatasan, ruas jalan protokol, dan tol dalam kota.

Panglima Kodam atau Pangdam Jaya Mayjen TNI Mulyo Aji mengaku sangat geram dengan banyaknya pengendara yang memaksa masuk ke Jakarta dengan melewati jalan kecil atau 'jalan tikus'. Parahnya lagi, kata dia, jalan tikus itu dibuka oleh warga setempat. 

Mulyo mengatakan, dia bersama Kapolda Metro Jaya sudah mengecek sejumlah titik penyekatan di perbatasan Jakarta pada Selasa (6/7). Hasilnya, masih didapati pengendara yang menghindari penyekatan dengan melewati 'jalan tikus'. 

Mulyo menyebut, jalan tersebut dibuka oleh warga. "Sebagian di antara rekan-rekan yang seharusnya membantu kami berusaha untuk mengurangi mobilitas, justru mereka membuka peluang," kata Mulyo di titik penyekatan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa. 

Mereka, kata Mulyo, membuka jalan tikus di area perkampungan atau perumahan. Alhasil, pengendara tetap bisa masuk ke Jakarta. 

"Maka dari itu, kita perlu memberikan penekanan kepada RT, RW, kemudian yang memiliki wilayah di perumahan supaya membantu. Karena, ini adalah demi kemanusiaan," ujar Mulyo. 

Petugas gabungan melakukan penyekatan kendaraan di gerbang keluar Tol Pasteur, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (6/7). Penyekatan merupakan tindak lanjut dari penerapan PPKM Darurat Jawa dan Bali untuk menekan mobilitas kendaraan agar tidak masuk ke wilayah Kota Bandung demi mencegah penyebaran Covid-19. Foto: Republika/Abdan Syakura - (REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA)

SHARE    

Pemerintah menerapkan aturan PPKM Darurat pada 3-20 Juli untuk menekan lonjakan kasus Covid-19 di Ibu Kota. Perusahaan sektor esensial diperbolehkan 50 persen karyawannya masuk kerja, sedangkan sektor kritikal diperbolehkan 100 persen. Penyekatan pun dilakukan di sejumlah titik masuk Jakarta agar pekerja nonesensial dan nonkritikal tak masuk ke Ibu Kota.

Polda Metro Jaya melaporkan, tingkat kemacetan di sejumlah titik pos penyekatan berkurang pada Selasa (6/7). Hal itu salah satunya terlihat di posko penyekatan di Jalan Lampiri, Kalimalang, Kota Bekasi. Berkurangnya kemacetan dinilai karena masyarakat sudah mengetahui adanya aturan PPKM Darurat.

"Alhamdulillah, di titik perbatasan Lampiri ini kira-kira sudah turun 85 persen. Sudah tidak terjadi kemacetan," kata Inspektur Pengawas Daerah (Irwasda) Polda Metro Jaya Kombes Herukoco, kemarin. 

Menurut Herukoco, kemacetan panjang pada Senin (5/7) terjadi terjadi karena adanya pemeriksaan kendaraan. Saat ini, kata dia, Satuan Tugas (Satgas) Penegakan Hukum tengah menelusuri sejumlah perusahaan di luar sektor esensial dan kritikal yang masih beroperasi selama PPKM Darurat. Jika ditemukan, pihaknya tak segan untuk menindak tegas.

Ia mengatakan, kepolisian juga telah menambah jumlah personel di wilayah Lampiri untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan. Penambahan personel diperlukan mengingat jalur ini merupakan salah satu jalur utama warga Bekasi yang bekerja di Jakarta.

Di sektor transportasi umum, volume pengguna KRL pada Selasa juga disebut mengalami penurunan. VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba mengatakan, hingga pukul 08.00 WIB, volume pengguna KRL tercatat mencapai 64.870 orang. Jumlah tersebut turun 12 persen dibanding hari sebelumnya, pada waktu yang sama, yaitu sejumlah 73.808 pengguna.

Anne menyampaikan, layanan KRL berjalan kondusif. Meski jumlah pengguna terus menurun, KAI Commuter tetap memperketat protokol kesehatan dengan berbagai upaya, salah satunya dengan pembatasan pengguna KRL.

Sejumlah penumpang KRL Commuterline berjalan di Stasiun Bogor, Jawa Barat, Senin (5/7/2021). Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan kapasitas angkut KRL Commuterline Jabodetabek akan dikurangi selama pemberlakuan PPKM Darurat dari sebelumnya 45 persen menjadi 32 persen dan jam operasional dibatasi mulai pukul 04.00 hingga 21.00 WIB. - (ANTARA FOTO/Arif Firmansyah)

SHARE    

Harapan pekerja

Rencana pembuatan jalur khusus untuk akses masuk ke DKI bagi pekerja di sektor kritikal dan esensial sangat dinantikan. Sebab, tak sedikit dari mereka yang seharusnya mendapat pengecualian untuk bekerja dari kantor, terkena imbas kemacetan. 

Hal itu seperti yang dialmi Syaftri (27 tahun) saat hendak berangkat kerja pada Senin kemarin. Saat itu, Syafitri yang merupakan tenaga kesehatan (nakes) terjebak berjam-jam dalam kemacetan di Jalan Raya Kalimalang. 

Syafitri yang merupakan warga Kota Bekasi itu bekerja pada bagian laboratorium di salah satu RS di DKI Jakarta. "Iya, kena macet. Padahal, saya termasuk nakes, dan memang harus masuk. Jangankan WFH, cuti pun belum dibolehkan," kata dia kepada Republika, Selasa (6/7).

Sebelum wabah Covid-19, ia bekerja menggunakan moda transportasi umum, yaitu commuter line. Namun, sudah satu tahun belakangan ia memilih kendaraan pribadi. Tujuannya hanya satu, yaitu meminimalkan kontak dengan banyak orang di transportasi umum.

"Pekerjaan saya di lab sudah penuh risiko, ya saya berikhtiar saja dengan menggunakan kendaraan pribadi meski kena macet," tutur dia.

Personel kepolisian Satlantas Polres Demak memeriksa kelengkapan surat melintas kota/kabupaten terhadap pengendara bernomor polisi luar kota saat operasi penyekatan PPKM Darurat di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Selasa (6/7/2021).  - (ANTARA FOTO/Aji Styawan)

SHARE    

Syafitri yang merupakan ibu dari satu orang anak ini mengaku tak diminta surat tanda registrasi pekerja (STRP) sebagai syarat boleh melanjutkan perjalanan saat disekat petugas. Ia hanya menunjukkan kartu identitas karyawan tempatnya bekerja.

Hal serupa dialami pegawai bank swasta asal Cibinong, Kabupaten Bogor, Dinar (25 tahun). Pada Senin, ia harus berangkat ke kantornya di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Meski mengantongi surat jalan dari kantornya, ia harus ikut antre panjang di berbagai pos sekat.  

Dia berangkat menggunakan sepeda motor dari rumah ke kantornya. Di sepanjang jalan yang dilewati, kemacetan paling parah dialami di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Kendaraan sampai harus dialihkan melalui jalan pintas. 

Meski demikian, Dinar mengaku setuju dengan keputusan pemerintah memberlakukan PPKM Darurat. Ia pun berharap kebijakan ini dapat menurunkan kasus Covid-19 sehingga aktivitas perkantoran bisa kembali berjalan normal. “Saya mendukung karena Covid-19 semakin parah. Keluarga juga banyak yang kena," katanya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat