Seorang warga menggunakan kursi roda saat mengantre untuk mengambil Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kantor Pos Pekanbaru, Provinsi Riau, Jumat (16/4/2021). | ANTARA FOTO/FB Anggoro

Kabar Utama

02 Jul 2021, 03:50 WIB

Penyaluran Bansos Dipercepat 

Pemerintah memastikan akan kembali memberikan bansos saat pemberlakuan PPKM Darurat

JAKARTA — Pemerintah memastikan akan kembali memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Bansos diberikan sebagai jaring pengaman sosial di tengah diperketatnya pembatasan. Penyaluran bansos akan dipercepat. 

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang juga Koordinator PPKM Mikro Darurat untuk Jawa-Bali mengatakan, pemberian bansos sudah dibahas bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan pejabat terkait.

"Kami sudah bertemu dan sepakat bansos akan digulirkan lagi," kata Luhut, Kamis (1/7). Kendati demikian, Luhut tidak menjelaskan secara terperinci jenis bansos apa saja yang akan disalurkan pemerintah. Yang pasti, kata dia, pemberian bansos diharapkan bisa meringankan beban masyarakat kecil selama PPKM Darurat. 

"Itu supaya mereka penderitaannya jangan bertambah-tambah. Ini penting sekali untuk diketahui. Perintah Presiden itu jelas. Loud and clear. Jadi, jangan sampai rakyat ini menderita berkelanjutan. Oleh karena itu, tadi kami sudah rapat mengenai bansos," katanya.

photo
Warga antre saat Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kantor Pos Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (20/4/2021). Sebanyak 10 juta penerima manfaat BST menerima Rp 300 ribu per keluarga yang merupakan program Kementerian Sosial guna meringankan warga kurang mampu saat pandemi Covid-19. - (ABRIAWAN ABHE/ANTARA FOTO)

PPKM Darurat akan diterapkan di 48 kabupaten/kota yang masuk penilaian level 4 serta di 74 kabupaten/kota di level 3 di wilayah Jawa-Bali. Kriteria penilaian acuan Badan Kesehatan Dunia (WHO) ini berdasarkan indikator laju penularan dan kapasitas respons.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan, pemerintah akan mempercepat penyaluran bansos. Percepatan dilakukan demi menjaga momentum pemulihan ekonomi di tengah diperketatnya aktivitas masyarakat. 

"Percepatan dilakukan dengan menarik ke depan bansos tiga bulan ke depan. Selain itu, memberikan bansos bagi daerah-daerah yang terkena PPKM mikro darurat," kata dia, kemarin. 

Pemerintah daerah juga memastikan akan ada bansos bagi warga selama PPKM Darurat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, bansos akan diberikan dalam bentuk tunai dan nontunai oleh Kementerian Sosial. 

Pria yang akrab disapa Emil ini mengatakan, Pemprov Jawa Barat sudah mengirimkan data penerima bansos kepada Kemensos. Karena itu, dia optimistis bansos akan bisa langsung diberikan pada 3 Juli atau saat PPKM Darurat resmi diberlakukan kepada kelompok menengah bawah. 

"Bansos didistribusikan Kemensos. Jumlah penerima bansos akan terbagi dua, 90 persen nontunai," kata dia. 

Emil mengatakan, Pemprov Jabar akan menggeser anggaran 11 proyek infrastruktur senilai Rp 140 miliar untuk menangani situasi kedaruratan Covid-19. Anggaran tersebut, kata dia, akan digunakan untuk memberi obat-obatan gratis bagi pasien Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri. "Itu akan jadi tanggung jawab kita,” ujar dia. 

Menurut Emil, subsidi ini akan diatur lewat aplikasi Pikobar. Nantinya warga yang mengajukan akan mendapatkan bantuan obat dan suplemen gratis. Sejak beberapa hari lalu, pihaknya meminta tim untuk menyisir ulang sejumlah proyek yang anggarannya bisa digeser. 

“Ada proyek yang belum dilelang, proyek yang bisa ditunda urgensinya di tahun depan, proyek yang dikurangi volumenya. Akhirnya ditemukan usulan bahwa ada Rp 140 miliar dari 11 proyek,” paparnya.

Emil mengaku, pergeseran ini dipastikan berdampak pada pemulihan ekonomi. Namun, dengan adanya situasi kedaruratan, kondisi tenaga kesehatan dan dokter yang kewalahan, juga warga yang menyampaikan keluhan kesulitan biaya membeli obat, Pemprov Jabar akhirnya mengambil keputusan untuk menggeser anggaran. 

“Ini konsekuensi karena keselamatan rakyat Jawa Barat itu prinsip utama yang kita dahulukan. Kita komunikasikan ke daerah yang harusnya sudah mengerjakan,” katanya. 

photo
Ratusan warga mengantre untuk mengambil Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kantor Pos Pekanbaru, Provinsi Riau, Jumat (16/4/2021).  - (ANTARA FOTO/FB Anggoro)

Terkait penerapan PPKM Darurat, Emil mengatakan, ada 27 kabupaten/kota di Jabar yang direkomendasikan untuk menerapkan PKKM Darurat. "Jadi, semua kota/kabupaten di Jabar akan melaksanakan PPKM Darurat," katanya.

Dengan PPKM Darurat ini, kata dia, akan ada pengetatan luar biasa. Sebab, hampir semua fasilitas bakal ditutup, kecuali yang esensial dan kritikal. Selama PPKM Darurat, 100 persen tidak boleh ada kegiatan pendidikan tatap muka di semua level.

Pemberlakukan ini pun berdampak pada perjalanan yang sudah dikoordinasikan dengan Kementerian Perhubungan.

Kepala Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta menilai, PPKM Mikro Darurat bakal menjadi langkah strategis untuk menekan penyebaran Covid-19. Namun, diperlukan langkah-langkah tambahan untuk menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat mengingat penerapan pembatasan ini dikhawatirkan bisa mengganggu kelancaran distribusi pangan.

Felippa mengatakan, pandemi Covid-19 menyebabkan disrupsi pada sektor ekonomi karena sebagian masyarakat kehilangan mata pencaharian. Untuk memastikan agar masyarakat terdampak dan masyarakat prasejahtera dapat tetap mengakses komoditas pangan dengan harga terjangkau, ketersediaan pasokan yang cukup perlu jadi fokus pemerintah.

"Di tengah ketidakpastian yang saat ini kita sedang alami bersama, akses pada kebutuhan pangan bertambah penting dan harus terus terjamin bagi rakyat Indonesia," kata Felippa. 

Menurut data Survei Frekuensi Tinggi Bank Dunia, ungkap dia, selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahun lalu, sebanyak 31 persen lebih rumah tangga Indonesia mengalami kekurangan makanan pada Mei 2020. Prevalensi yang lebih tinggi bagi rumah tangga yang berada di luar Jawa, prasejahtera, dan yang pendapatannya terganggu menunjukkan bahwa distribusi dan akses ekonomi berpengaruh terhadap kerawanan pangan selama pandemi.

"Hampir semua sentra produksi pangan strategis di Indonesia berpusat di Pulau Jawa. Untuk itu, pelabuhan juga memainkan peran penting dalam proses distribusi ini. Namun, yang lebih penting adalah pelaksanaan di lapangan yang memang harus sesuai aturan PPKM Mikro Darurat,” kata Felippa.

Dia mencontohkan, komoditas beras yang mayoritas diproduksi oleh Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah dan produksinya tidak hanya didistribusikan di Jawa, tapi juga hingga keluar Jawa.

Felippa mencatat, pemerintah telah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial Rp 408,8 triliun pada 2021 untuk mendistribusikan bantuan dan program-program pemerintah. Sebagian besar program merupakan lanjutan dari tahun lalu, di antaranya program Kartu Sembako yang juga dikenal sebagai Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) sebesar Rp 200 ribu per bulan per keluarga hingga akhir tahun bagi 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Bansos tunai (BST) serta bansos Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2021 yang masing-masing ditargetkan menjangkau 10 juta KPM di seluruh Indonesia diharapkan dapat membantu meringankan masyarakat yang rentan selama pemberlakuan PPKM mikro darurat.

Kondisi lapangan

Yayat Nurbayati, KPM asal Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracondong, Bandung, Jawa Barat, sejauh ini hanya termenung sambil menantikan BST. Padahal, dia berharap BST itu segera cair untuk memenuhi kebutuhan hidup. 

photo
Keluarga penerima manfaat (KPM) berharap pencarian BST segera terealisasi. - (istimewa)

Yayat mengaku, sempat mendengar kabar BST akan dicairkan bulan ini. Dia sangat menantikan BST tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun tidak ada kejelasan hingga sekarang. 

"Saya dengar kabar dari teman akan ada pencairan lagi. Tapi, ditunggu belum ada kabarnya lagi. Ditungguin belum keluar juga hingga sekarang," kata Yayat dalam keterangannya yang diterima Republika, Rabu (30/6). 

Yayat meminta kepada pemerintah agar bisa menepati janjinya segera mencairkan BST. "Kalau misalnya ada bantuan seperti itu, semoga tidak cuma hoaks. Tidak hanya ngomong doang," kata Yayat. 

Sementara itu, Dini Deviani, masih dari kecamatan yang sama, juga mengaku sempat mendengar kabar BST akan dicairkan bulan ini. Sama seperti Yayat, uang Rp300 ribu sangat berharga untuk menghidupi ketiga anaknya.

"Anak tiga. Pertama naik kelas 3 SD. Kedua baru mau masuk TK. Sekarang buat masuk TK saja biayanya Rp 1,5 juta. Ketiga, baru enam bulan," kata Dini.

Dia berharap, pemerintah bisa segera merealisasikan pencairan BST. Terlebih, sudah banyak orang seperti Dini yang kesulitan memperoleh penghasilan tetap akibat pandemi. 


×