TANGERANG SELATAN -- Pemerintah daerah se-Tangerang Raya, meliputi Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang, sepakat menunda pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) yang rencananya digelar mulai Juli 2021. Penundaan itu dilakukan lantaran masih tingginya angka kasus Covid-19 di Tangerang Raya.

Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan menuturkan, aturan kegiatan belajar dan mengajar di Tangsel masih dilakukan secara daring. Hal itu sesuai dengan Surat Edaran Wali Kota Tangsel Nomor 443/2073/Huk tentang Perpanjangan PPKM Berbasis Mikro.

"Karena ada lonjakan kasus, Pak Wali (Benyamin Davnie) mintanya masih online. Jadi, (pelaksanaan PTM) ditunda," ujar Pilar di kawasan Pamulang, Kota Tangsel, Banten, Kamis (24/6).

Pemkab Tangerang turut menangguhkan pelaksanaan PTM karena di wilayahnya temuan kasus Covid-19 terus meningkat. "Iya PTM ditunda karena kasus pandemi sedang naik," Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Tangerang Syaifullah saat dikonfirmasi.

Rencana PTM di Kota Tangerang juga ikut ditunda. Wali Kota Tangerang Arief Rachadiono Wismansyah menjelaskan, keputusan itu diambil seiring dengan melonjaknya kasus Covid-19 di wilayahnya. "Sekarang kami enggak mikirin PTM. Yang kami pikirin sekarang adalah penanganan Covid-19 dulu," kata Arief.

Tak hanya pelaksanaan PTM, kegiatan simulasi sekolah tatap muka di Kota Tangerang juga ditunda. Kepala Disdik Kota Tangerang Jamaludin mengatakan, meningkatnya kasus Covid-19 menjadi alasan sekolah secara daring diteruskan. "PTM yang kami gelar bulan ini (Juni) dan pelaksanaan PTM itu sendiri (Juli) kami tunda," tuturnya.

Prioritaskan perlindungan anak

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mengharapkan semua pihak memberikan perhatian serius terhadap tingginya angka penularan Covid-19 kepada anak. Ia menyinggung agar pembelajaran tatap muka (PTM) urung dilakukan bila pandemi kian ganas.

Berdasarkan data Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), proporsi kasus Covid-19 pada anak usia 0-18 tahun mencapai 12,5 persen atau 1 dari 8 kasus konfirmasi Covid-19 adalah anak-anak.   

"Fakta ini merupakan tantangan yang perlu segera kita atasi...Kepentingan terbaik anak adalah prioritas di tengah pandemi ini," kata Bintang dalam keterangan pers, Rabu (23/6).  

Terkait rencana PTM yang akan dimulai dalam tahun ajaran baru 2021/2022, Bintang menilai agar dipertimbangkan secara cermat dengan memperhitungkan kondisi riil di lapangan.  

"Kami mengharapkan setiap keputusan satuan pendidikan melakukan PTM, maka prinsip dasar yang harus dilakukan adalah terjaminnya kesehatan dan keselamatan anak pada seluruh proses sebelum ke sekolah, saat di sekolah dan setelah pulang sekolah," ucap Bintang.

Bintang mengatakan pemberlakuan PTM harus didasarkan kepada assesmen yang kuat dan terukur oleh pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. 

"Sosialisasi PTM secara luas, matang, dan memberikan kewenangan yang kuat kepada pemerintah daerah, satuan pendidikan, keluarga dan orangtua/wali untuk merumuskan keikutsertaan anak didik dalam proses tersebut," ujar Bintang.   

Hal tersebut perlu diikuti monitoring dan evaluasi secara berjenjang dengan sistem pengawasan yang ketat dan diikuti SOP pencegahan dan penanggulangan yang melibatkan tenaga kesehatan. Selain itu, penyiapan mitigasi terhadap risiko-risiko yang mungkin terjadi saat perjalanan ke sekolah, di sekolah, perjalanan pulang, dan saat kembali ke keluarga.  

"Penyiapan mitigasi terhadap risiko-risiko yang mungkin terjadi saat perjalanan ke sekolah, di sekolah, perjalanan pulang, dan saat kembali ke keluarga, sekaligus mempersiapkan mekanisme referal/rujukan jika anak mengalami kondisi sakit yang memerlukan pertolongan medis dan perawatan," jelas Bintang.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat