Sejumlah petugas dari Subdit Gasum Samapta Polda Jawa Barat dipimpin Ipda Ajat Sudrajat (kanan) memberikan pengarahan dan edukasi kepada warga dan pedagang kaki lima (PKL) agar tidak abai protokol kesehatan (Prokes) pencegahan Covid-19 di kawasan Gasibu, | Edi Yusuf/Republika
23 Jun 2021, 08:58 WIB

Covid Melonjak, Umat Diimbau Taat Prokes

Pemerintah harus mencari solusi yang lebih baik lagi untuk mengatasi pandemi.

JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Marsudi Syuhud, meminta kepada segenap umat Islam di Indonesia menaati aturan pemerintah untuk mencegah penyebaran Covid-19. Hal ini sangat penting mengingat kasus Covid-19 di Indonesia melonjak tinggi, bahkan mencapai rekor tertinggi selama pandemi.

"Pemerintah daerah membuat aturan. Presiden membuat aturan. Ikuti aturan itu. Karena aturan itu diambil dari hukum tetap dari Islam yang kemudian menjadi nizhom. Maka, melaksanakan peraturan yang sudah menjadi nizhom itu termasuk melaksanakan perintah agama," kata Kiai Marsudi kepada Republika, Selasa (22/6).

Ia menekankan, aturan yang dikeluarkan pemerintah harus diikuti karena tujuannya untuk menjaga keselamatan jiwa. Dia mengingatkan, keselamatan jiwa adalah hal paling utama. "Ikuti saja aturan itu, karena aturan pemerintah itu pijakannya hukum-hukum yang tetap dari agama," katanya.

Di sisi lain, kata dia, MUI juga sudah mengeluarkan fatwa dan tuntunan bagi umat Islam di seluruh wilayah Indonesia. "Mestinya sebagai umat Islam, sudah lebih mudah ketika menghadapi pagebluk ini, karena sudah punya tuntunannya," kata dia.

Terkait

Kiai Marsudi juga menilai, apa yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi pandemi Covid-19 belum cukup. Sebab, bila sudah cukup tentu kasus Covid tidak akan menjadi tinggi seperti sekarang ini.

"Pemerintah harus ekstra, harus mencari solusi yang bisa lebih baik daripada keadaan detik ini, hari ini. Vaksinasi jalan, usaha lainnya juga jalan," ujar dia.

Imbauan juga disampaikan Ketua Tim Peduli Covid-19 MUI Ikhsan Abdullah. Ia mengajak semua pihak, khususnya tokoh agama, tokoh politik, tokoh masyarakat, pejabat kementerian dan kepala daerah memberikan uswah atau contoh keteladanan kepada masyarakat untuk aktif menegakkan protokol kesehatan (prokes) Covid-19.

Menurut dia, pemerintah melalui tokoh-tokoh penting di negeri ini bisa belajar dari negara lain yang berhasil menekan laju Covid-19. Misalnya, Taiwan dan Korea Selatan yang terus-menerus menyeru masyarakat untuk secara ketat menerapkan prokes Covid-19.

"Di Indonesia ada banyak publik figur yang tidak mampu menjadi contoh dalam pembatasan dan pemutusan mata rantai Covid-19. Misal berkerumun menggelar pesta dan menggelar berbagai pertemuan hingga konser," ujar Wakil Sekretaris Jenderal MUI ini.

Pada gilirannya, kata dia, publik mengikuti apa yang dilihat. Padahal, apa yang dilihatnya justru bertentangan dengan apa yang menjadi niat pemerintah dalam menekan angka Covid-19.

"Kini, saatnya semua bahu-membahu bekerja sama memutus mata rantai penyebaran Covid-19, agar bangsa Indonesia sehat dan perekonomian pulih kembali," kata Ikhsan melalui keterangan tertulis.

Sementara itu, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan, saat ini tidak perlu saling menyalahkan dan mencari kambing hitam mengingat musibah ini masalah bersama, seluruh bangsa.

Abdul Mu'ti lantas meminta setiap pihak untuk waspada. Kedisiplinan harus ditingkatkan sembari selalu mematuhi prokes yang telah ditetapkan. "Kegiatan yang tidak mendesak, sebaiknya ditunda. Ibadah shalat berjamaah bisa kita tunaikan di rumah bersama keluarga," ujarnya.

 
Ibadah shalat berjamaah bisa kita tunaikan di rumah bersama keluarga.
ABDUL MU'TI, Sekum PP Muhammadiyah
 

Sebelumnya, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam keterangan persnya menyebut kondisi saat ini sangat memprihatinkan dan perlu perhatian superserius, khususnya dari pemerintah pusat dan daerah maupun seluruh rakyat Indonesia. Pandemi ini nyata dan telah meluas di hampir seluruh negara.

Dengan makin bertambahnya kasus Covid-19, baik di Indonesia maupun dunia, semestinya menjadi peringatan keras dan sangat serius bagi semua pihak tanpa kelengahan sedikitpun.

Berkaitan dengan lonjakan kasus Covid-19 tersebut, pemerintah pusat maupun daerah diharapkan dapat menerapkan kebijakan yang lebih tegas atau progresif dalam mengatasi Covid-19, termasuk dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Muhammadiyah melalui Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) dengan dukungan 117 rumah sakit, ‘Aisyiyah, amal usaha, dan seluruh organ kelembagaannya dari pusat sampai bawah, menurut Haedar, juga terus berbuat nyata dalam penanganan pandemi Covid-19 di negeri ini.

“Muhammadiyah tidak akan surut dalam berkonstribusi untuk kepentingan bangsa dan kemanusiaan,” kata Mu'ti.


×