Pengendara roda dua melintas di depan mural wajah Presiden Indonesia dari Sukarno hingga Joko Widodo di Leuwidamar, Lebak, Banten, Ahad (20/6/2021). | ANTARA FOTO/MUHAMMAD BAGUS KHOIRUNAS
21 Jun 2021, 03:45 WIB

Survei: Maksimal Jabatan Presiden Dua Periode

Presiden boleh maju ketiga kalinya ditolak warga yang berpendidikan tinggi.

JAKARTA—Mayoritas responden survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyatakan setuju jabatan presiden dibatasi hanya dua periode. Sebanyak 74 persen dari 1.072 responden yang berusia 17 tahun atau lebih menilai masa jabatan presiden maksimal dua kali periode harus dipertahankan. Hal ini sesuai ketentuan dalam UUD 1945.

“(Sebanyak) 74 persen mengatakan harus dipertahankan. Artinya ya sudah begitu saja, memang hanya dua kali saja dan masing-masing lima tahun,” tutur Direktur Komunikasi SMRC Ade Armando saat rilis survei secara daring, Ahad (20/6).

Dia memerinci, dari 13 persen responden yang menjawab harus diubah, 43 persen di antaranya menilai masa jabatan presiden harus diubah menjadi satu kali periode saja. Sedangkan, 57 persen responden menyatakan masa jabatan harus diubah menjadi lebih dari dua periode. Kemudian dalam pertanyaan selanjutnya, ada 52,9 persen responden yang tidak setuju Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menjadi calon presiden pada Pemilu 2024 mendatang.

Ada 40,2 persen warga yang setuju Jokowi harus kembali menjadi calon presiden untuk yang ketiga kalinya. Sementara, 52,9 persen responden menyatakan tidak setuju/sangat setuju Presiden Jokowi menjadi calon presiden (capres) untuk ketiga kalinya pada Pemilu 2024. Sedangkan, 6,9 persen menjawab tidak tahu.

Terkait

photo
Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan secara virtual saat pembukaan Pesta Kesenian Bali ke-43 di Taman Budaya Bali, Denpasar, Bali, Sabtu (12/6/2021). Presiden boleh maju ketiga kalinya ditolak warga yang berpendidikan tinggi. - (ANTARA FOTO/Fikri Yusuf)

"Padahal tadi yang mengatakan harus dipertahankan masa jabatan dua kali itu 74 persen, tapi begitu ditanya kalau Pak Jokowi diajukan kembali menjadi calon presiden untuk yang ketiga kalinya maka sebagian yang tadi bilang harus dipertahankan masa jabatan dua kali itu well, kalau Pak Jokowi setuju juga sih. Kita melihatnya efek Jokowi," kata Ade.

Dari sisi demografi, pendapat Jokowi harus maju capres ketiga kalinya ditolak terutama oleh warga yang berpendidikan tinggi (75 persen) dan Muslim (59 persen). Responden yang mendukung Jokowi jadi capres kembali paling banyak datang dari warga nonmuslim (76 persen).

Ade mengatakan, survei ini dilakukan untuk mengetahui aspirasi masyarakat terhadap wacana amandemen UUD 1945. Isu ini terkait keinginan mengubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Survei SMRC dilaksanakan pada 21-28 Mei 2021 dengan wawancara langsung atau tatap muka.

Margin of error rata-rata dari survei tersebut sebesar kurang lebih 3,05 persen dengan tingkat kepercayaan sebesar 96 persen.

photo
Warga memakai topeng bergambar peserta Pilpres 2019, Joko Widodo (kiri) dan Prabowo Subianto (kanan) saat aksi Rukun Agawe Santoso pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di Solo, Jawa Tengah, Ahad (13/10/2019). - (ANTARA FOTO/Maulana Surya)

Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman menegaskan, Jokowi menolak wacana jabatan presiden hingga tiga periode. Ia mengeklaim, Presiden Jokowi tetap patuh kepada Konstitusi UUD 1945 dan juga setia pada reformasi 1998.

Menurut Fadjroel, sikap Jokowi ini ditegaskannya saat menolak wacana tiga periode di beberapa kesempatan. Pertama yakni pada 2019 silam. Saat itu, Jokowi menyebut ada pihak yang ingin menamparnya, ingin mencari muka, dan ingin menjerumuskannya melalui wacana tiga periode ini.

"Yang kedua, pada 15 Maret 2021, 'Saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden tiga periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode, itu yang harus kita jaga bersama. Janganlah membuat gaduh baru, kita sekarang fokus pada penanganan pandemi'," ujar Fadjroel mengulang pernyataan Jokowi.

Suara partai

Di sisi lain, mayoritas fraksi di MPR juga mengeklaim tak berniat mengamendemen UUD 1945 untuk menambah masa jabatan presiden. PDIP sebagai partai pengusung utama Jokowi di Pilpres dua periode lalu mengaku amendemen dilakukan terbatas terkait Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDIP Ahmad Basarah menolak perpanjangan masa jabatan Presiden hingga tiga periode.

"Gagasan tentang masa jabatan presiden ditambah menjadi tiga periode, ini jauh dari pandangan dan sikap politik, baik kami di MPR khususnya kami di PDIP," kata Basarah.

Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi menilai pihak yang terus mendorong masa masa jabatan presiden tiga periode menjurus pada perusakan karakter dan pencitraan media yang berkonotasi negatif. "Kemungkinan yang bersangkutan bukan saja melakukan framing media yang berkonotasi negatif, tetapi sudah menjurus ke character assassination, perusakan karakter," kata Viva Yoga.

Gagasan Jokowi Capres 2024

Asal Suara Penolak:

-Pemilih Gerindra: 78 %

-Pemilih PKS: 78 %

-Pemilih Demokrat: 71 %

-Pemilih Golkar: 54 %

-Pemilih PKB: 51 %

-Belum punya pilihan partai: 60 %

Asal Suara Pendukung:

-Pemilih PDIP: 66 %

-Partai nonparlemen: 60 %

Sumber: Survei SMRC


×