Pekerja membersihkan puing-puing bangunan yang hancur akibat serangan udara Israel, di Kota Gaza, Selasa, (15/6/2021). | AP/Tsafrir Abayov
19 Jun 2021, 03:50 WIB

Gencatan Senjata Hamas-Israel Terancam

Hamas tidak akan kendur atau ciut pada serangan militer Israel.

TEL AVIV -- Gencatan senjata antara Hamas dan Israel yang telah dijalankan sejak Mei lalu terancam. Ketegangan kembali meningkat dalam beberapa hari terakhir.

Pada Kamis (17/6) malam waktu setempat, militer Israel lagi-lagi melancarkan udara ke Jalur Gaza. Mereka membidik sejumlah fasilitas yang dicurigai milik Hamas. Ini merupakan serangan kedua dalam dua hari berturut-turut setelah disepakatinya gencatan senjata. Sebelumnya, serangan udara dilakukan militer Israel pada Rabu (17/6). 

Dalam serangan terbaru, militer Israel (IDF) menargetkan landasan pacu di dekat Khan Younis. Sejumlah situs militer Hamas juga turut diserang. Satu serangan Israel membidik sebuah bangunan yang dikuasai Hamas di Beit Lahiya. Gedung pemerintahan sipil enam lantai yang dikelola Hamas di Jabaliya juga tak luput dari serangan Israel. 

Sebuah ladang pertanian yang diyakini Israel menampung peluncur roket bawah tanah di Gaza selatan turut dibombardir. Belum ada laporan mengenai korban jiwa atau luka. 

Terkait

"Serangan (ke Gaza) itu dilakukan sebagai respons atas peluncuran balon pembakar yang terus berlanjut di wilayah Israel," kata IDF dalam keterangannya, dikutip dari laman Times of Israel, Jumat (18/6). Sejauh ini, Hamas dilaporkan belum membalas serangan udara Zionis. 

Serangan itu juga dimaksudkan sebagai ancaman terhadap Hamas. Jika peluncuran balon yang dilengkapi perangkat pembakar terus dilakukan dari Gaza, Israel tak segan melanjutkan kembali serangan udara ke wilayah Gaza yang diblokade tersebut. 

"Awal malam ini, kepala staf mengadakan penilaian situasional. Dia memerintahkan tingkat kesiapsiagaan lebih tinggi dan bagi IDF untuk membuat persiapan berbagai skenario, termasuk dimulainya kembali pertempuran sebagai respons atas aksi lanjutan dari Jalur Gaza," kata IDF. 

Militer Israel menganggap Hamas bertanggung jawab atas semua kekerasan yang datang dari Gaza. Israel pun akan terus menghancurkan kemampuan dan infrastruktur milik Hamas.

Menurut layanan pemadam kebakaran Israel, balon-balon pembakar yang diterbangkan dari Gaza memicu setidaknya delapan kebakaran di wilayah selatan Israel pada Kamis. Terdapat empat kebakabaran pada Rabu (16/6) dan belasan kebakaran lainnya pada Selasa (15/6).

Hamas mengecam serangan terbaru Israel ke Gaza. "Pengeboman oleh pendudukan (Israel) terhadap tempat-tempat perlawanan adalah pertunjukan demonstratif oleh Pemerintahan Israel yang baru," kata juru bicara Hamas Fawzi Barhoum, mengacu pada pemerintahan koalisi Naftali Bennett dan Yair Lapid, dikutip laman Aljazirah.

Hamas menegaskan tidak akan kendur atau ciut pada serangan militerIsrael. "Hamas akan waspada untuk membela rakyat dan tempat suci kami," ujar Barhoum.

Pada 10-21 Mei 2021 lalu, Hamas terlibat pertempuran dengan Israel. Konfrontasi pecah seiring dengan meningkatnya kekerasan yang dilakukan pasukan keamanan Israel terhadap warga Palestina di Yerusalem, termasuk kompleks Masjid al-Aqsha. 

Kesepakatan gencatan senjata di Gaza tercapai berkat peran mediasi Mesir. Amerika Serikat juga mengeklaim memainkan diplomasi belakang layar untuk meredakan ketegangan antara Hamas dan Israel. 

photo
Warga Palestina mengikuti pawai yang digelar Hamas di Gaza, Rabu (9/6/2021). - (AP/Felipe Dana)

Menurut Kementerian Perumahan Gaza, pertempuran yang berlangsung pada 10-21 Mei lalu telah menghancurkan 1.500 unit rumah. Sebanyak 1.500 unit rumah lainnya rusak dan tak dapat diperbaiki. Sedangkan, 17 ribu bangunan lainnya mengalami kerusakan sebagian. Seorang pejabat di Kementerian Perumahan Gaza menyebutkan, biaya pembangunan kembali dapat mencapai 150 juta dolar AS.

Tak hanya bangunan, gempuran Israel selama 11 hari ke Gaza menyebabkan sedikitnya 270 warga wafat. Sementara korban luka dilaporkan mencapai lebih dari 1.900 orang.

Koordinator Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah, Tor Wennesland, secara khusus menyoroti meningkatnya ketegangan antara pemukim Israel dan Palestina. Hal itu berpotensi memicu babak baru bentrokan.

"Ketegangan meningkat lagi di Yerusalem pada waktu keamanan serta politik yang sangat rapuh dan sensitif. Ketika PBB dan Mesir secara aktif terlibat memperkuat gencatan senjata (di Jalur Gaza)," kata Wennesland lewat akun Twitter pribadinya, dilaporkan laman kantor berita Palestina WAFA.

Ketegangan yang dimaksud Wennesland adalah pawai bendera yang diadakan para pemukim Yahudi di Kota Tua Yerusalem. Pawai tersebut didukung pemerintahan baru Israel. Wennesland mendesak semua pihak untuk bertindak secara bertanggung jawab dan menghindari kegiatan apa pun yang dapat dianggap provokatif.

"Saya mendesak semua pihak terkait untuk menghindari provokasi yang dapat mengarah pada putaran konfrontasi lagi," kata Wennesland.

Pada Selasa (15/6) lalu, kelompok nasionalis sayap kanan Israel yang menentang pembentukan pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Naftali Bennett dan Yair Lapid telah mengumumkan pawai di dalam dan sekitar Kota Tua Yerusalem.

Pawai, yang merayakan ulang tahun pendudukan Yerusalem Timur itu dipandang sebagai aksi provokatif warga Palestina. Sebab, Yerusalem Timur bagi warga Palestina merupakan ibu kota masa depan negara mereka.

Serangan malam 

Meski ketegangan kembali meningkat di tengah gencatan senjatan, Israel dilaporkan akan membatasi serangan malam di rumah-rumah warga Palestina. Alat intelijen baru disebut akan memungkinkan Israel memperoleh informasi warga Palestina yang tidak dicurigai melakukan pelanggaran tanpa perlu memasuki rumah mereka.

Dilansir di Middle East Monitor, serangan malam ini selama beberapa dekade telah menjadi penyebab ketakutan, trauma, dan terkadang kematian warga Palestina yang hidup di bawah pendudukan militer brutal. Serangan tersebut mengharuskan tentara membangunkan keluarga di tengah malam.

Keluarga yang didatangi militer akan didokumentasikan terkait penghuni rumah di wilayah tersebut. Para tentara menyebutnya sebagai pemetaan intelijen.

Israel mengeklaim, serangan seperti ini penting untuk tujuan intelijen. Namun, kelompok hak asasi mengecam praktik tersebut dan berkeras bahwa tujuan serangan untuk menindas dan mengintimidasi penduduk Palestina dan meningkatkan kontrol negara.

Sebuah dokumentasi yang dibuat oleh A Life Exposed, kerja sama Yesh Din, Dokter untuk Hak Asasi Manusia Israel (PHRI), dan Breaking the Silence pada tahun 2018 mencatat mengenai serangan ini. Dokumentasi tersebut menyimpulkan bahaya yang disebabkan oleh invasi Israel sangat parah.

photo
Kelompok ultranasionalis Yahudi melambaikan bendera Israel dalam aksi Flag March di Gerbang Damaskus di Kompleks Masjid al-Aqsha di Yerusalem, Selasa (15/6/2021). Aksi itu memicu kemarahan warga Palestina. - (AP Photo/Mahmoud Illean)

"Karena merampas keyakinan mendasar individu, keluarga, dan komunitas, bahwa rumah mereka adalah istana mereka," dikutip dari salah satu kesimpulan dalam dokumentasi tersebut.

Tidak jelas mengapa otoritas memutuskan untuk membatasi praktik invasi ini. Menurut laporan Israel, keputusan itu dibuat setelah penilaian keamanan dan peningkatan teknik pengumpulan intelijen. Kebijakan invasi akan tetap dilakukan setelah mendapat izin dari rantai komando yang lebih senior dan jika ada kebutuhan operasional tertentu.

Menanggapi pembatasan ini, Direktur Eksekutif Yesh Din, Lior Amihai, menilai keputusan itu sangat signifikan. "Invasi rumah melekat pada rezim apartheid di Tepi Barat dan kami akan terus mengekspos dan menantang praktik ini dan lainnya sampai semua hak asasi manusia dihormati," kata Amihai.

Direktur Eksekutif Breaking the Silence, Avner Gvaryahu menambahkan, keputusan ini tidak akan mengakhiri penderitaan warga Palestina. "Pada dasarnya, ini tidak akan mengakhiri pendudukan atau membahayakan warga Palestina," kata dia.

Kirim vaksin

Israel akhirnya berencana mengirim vaksin Covid-19 kepada Otoritas Palestina sebanyak 1,2 juta dosis. Hal itu diputuskan dalam pertemuan Menteri Kesehatan Nitzan Horowistz dengan pejabat senior Kementerian Kesehatan Israel.

photo
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu (kanan) menyaksikan ketika vaksin Covid-19 buatan Pfizer tiba di Bandara Ben Gurion, Tel Aviv, akhir 2020 lalu. - (EPA-EFE/ABIR SULTAN)

Media Israel Haaretz dalam laporannya pada Kamis (17/6) memberitakan, keputusan untuk memasok vaksin ke Palestina telah diambil oleh pemerintahan sebelumnya yang dipimpin Benjamin Netanyahu. Namun, tak ada tindak lanjut atas keputusan itu.

Suplai vaksin ke Palestina nantinya akan berbentuk “pinjaman”. Israel memberikan stok vaksin Pfizer-nya dengan harapan dosis tersebut bakal diganti dengan vaksin yang dipesan Palestina.

Perdana Menteri Israel Naftali Bennett diharapkan membuat pengumuman resmi mengenai pengiriman vaksin tersebut dalam beberapa hari mendatang. Adapun menurut laporan Associated Press, vaksin yang akan diberikan masuk kategori vaksin yang segera kedaluwarsa.

Hingga kini Israel masih menahan diri untuk tidak memulai kampanye vaksinasi massal Covid-19 bagi warga Palestina. Padahal, sebagai penguasa di daerah yang dijajah, Israel memiliki tanggung jawab melakukan hal tersebut.

Organisasi hak asasi manusia Amnesty International sempat menyoroti tindakan diskriminasi Israel ini. Mereka menilai, Israel telah gagal memberikan layanan vaksinasi bagi warga Palestina.

 
Langkah ini secara mencolok melanggar kewajiban Israel sebagai kekuatan pendudukan di bawah hukum internasional
AMNESTY INTERNATIONAL
 

"Otoritas Israel gagal memberikan vaksinasi kepada lima juta warga Palestina di Tepi Barat dan Gaza yang diduduki ketika upaya vaksinasi dimulai pada Desember 2020. Langkah ini secara mencolok melanggar kewajiban Israel sebagai kekuatan pendudukan di bawah hukum internasional," kata Amnesty International dalam laporan tahunannya yang diterbitkan pada April lalu.

Di bawah Konvensi Jenewa keempat, Israel berkewajiban memelihara fasilitas dan layanan medis serta rumah sakit di wilayah pendudukan. Kewajiban ini termasuk penerapan upaya menghentikan penyebaran penyakit menular.

Transfer vaksin bakal dilakukan dalam koordinasi dengan kementerian kesehatan dan pertahanan. Bulan lalu, Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Chezy Levy mendesak Israel membantu memvaksinasi warga Palestina. Jika hal itu tidak atau gagal dilakukan, pencapaian vaksinasi yang sudah diraih Israel dapat buyar.

 
Kita perlu membantu orang Palestina dan dengan cepat membantu program vaksinasi mereka karena itu mempengaruhi morbiditas kita.
CHEZY LEVY, Dirjen Kementerian Kesehatan Israel
 

“Kita perlu membantu orang Palestina dan dengan cepat membantu program vaksinasi mereka karena itu dapat mempengaruhi morbiditas di antara kita,” kata Levy saat diwawancara lembaga penyiar publik Israel, Kan.

Menurut Levy, Israel harus memberikan atau menjual stok vaksinnya atau membantu Palestina memperoleh vaksin. “Segera setelah keputusan (pemerintah) dibuat, kami akan melakukannya dengan cepat,” ujarnya.

Dalam keterangan pekan ini, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan, sebanyak 436.275 warga telah menerima setidaknya satu dosis vaksin Covid-19. Adapun yang sudah divaksinasi dua dosis mencapai 260 ribu orang.

Angka tersebut termasuk lebih dari 100 ribu pekerja Palestina yang telah divaksinasi Israel. Itu juga mencakup 52 warga di Jalur Gaza yang sudah divaksinasi.


×