Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh | AP

Internasional

18 Jun 2021, 03:40 WIB

Pemimpin Hamas dan PM Maroko Bahas Isu Palestina

Perjuangan Palestina menjadi topik utama yang dibicarakan pemimpin Hamas dan PM Maroko.

RABAT -- Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh bertemu dengan Perdana Menteri Maroko Saad-Eddine El Othmani pada Rabu (16/6). Perjuangan Palestina menjadi topik utama yang mereka bicarakan.

Haniyeh menyampaikan terima kasih kepada El Othmani karena telah mengundang dia ke negaranya. Undangan ini, kata Haniyeh, mencerminkan kedalaman hubungan antara Maroko dan Palestina serta rakyat kedua negara.

"Saya berharap kunjungan ini akan membawa hasil yang diinginkan dan diharapkan dari negara saudara, Maroko," ujar Haniyeh, dikutip laman Middle East Monitor.

Pada kesempatan itu, Haniyeh turut menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan rakyat Maroko saat Hamas terlibat pertempuran selama 11 hari dengan Israel bulan lalu. Terkait hal itu, dia mengutip aksi solidaritas dan dukungan yang digelar di jalan-jalan Maroko.

Sementara El Othmani mengatakan, Maroko memandang masalah Palestina dalam posisi yang sama dengan Sahara Barat. "Ini (masalah Palestina) memiliki tempat yang sangat penting bagi semua orang Maroko, termasuk raja, pemerintah, rakyat," ujarnya.

photo
Warga Palestina mengikuti aksi yang digelar Hamas di Gaza, Rabu (9/6/2021). - (AP/Felipe Dana)

Maroko adalah satu dari empat negara yang melakukan normalisasi diplomatik dengan Israel tahun lalu. Tiga negara lainnya adalah Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, dan Sudan. Proses normalisasi empat negara dengan Tel Aviv dimediasi oleh pemerintahan mantan presiden AS Donald Trump.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Bahrain Abdullatif Al Zayani mengungkapkan, negaranya sedang menjalin komunikasi dengan pemerintahan baru Israel. Isu menciptakan perdamaian di kawasan, termasuk menyelesaikan masalah Palestina sejalan dengan solusi dua negara, turut dibahas kedua negara.

Dilaporkan laman Al Arabiya, Al Zayani, dalam keterangannya pada Rabu (16/6) mengatakan, komunikasi dengan pemerintahan baru Israel didorong pendekatan Bahrain yang didasarkan pada pemahaman, dialog, dan kerja sama antarmasyarakat. Bahrain diketahui sepakat melakukan normalisasi diplomatik dengan Israel pada Agustus tahun lalu.

Pada Senin (14/6), Putra Mahkota Bahrain Pangeran Salman bin Hamad bin Isa Al Khalifa mengucapkan selamat kepada perdana menteri baru Israel, Naftali Bennett. Dia berharap Bennett dapat sukses memimpin Israel.

Saat ini Israel dipimpin pemerintahan koalisi hasil gabungan delapan partai dengan haluan serta latar belakang yang berbeda-beda. Partai United Arab List juga tergabung di dalamnya.

Koalisi itu dipimpin Naftali Bennett selaku ketua partai Yamina dan Yair Lapid, pemimpin partai Yesh Atid. Pemerintahan koalisi itu disetujui dan disahkan parlemen Israel (Knesset) pada Ahad (13/6). Dari total 120 anggota Knesset, 60 di antaranya memberikan dukungan, sementara 59 lainnya menolak.

Meski selisihnya sangat tipis, hasil itu mengakhiri masa jabatan perdana menteri Benjamin Netanyahu yang telah berlangsung selama 12 tahun berturut-turut.

Karena pemerintahan koalisi, Bennett dan Lapid akan berbagi masa jabatan perdana menteri yang rentangnya empat tahun. Bennett bakal menjadi perdana menteri pada dua tahun awal atau hingga September 2023. Sisa masa jabatan akan diteruskan oleh Lapid.

Bennett pernah menduduki beberapa jabatan penting di tubuh pemerintahan Benjamin Netanyahu. Dia pernah ditunjuk menjadi menteri pertahanan Israel. Sama seperti Netanyahu, Bennett dikenal sebagai tokoh sayap kanan. Dia menentang pembentukan negara Palestina dan mendukung perluasan permukiman ilegal di wilayah pendudukan. ';

×