Pengungsi etnis Rohingya keluar dari tenda belajar di tempat penampungan BLK Desa Meunasah Mee Kandang, Muara Dua, Lhokseumawe, Aceh, Jumat (15/1/2021). Dari 396 orang etnis Rohingya yang ditampung sejak Juni 2020, tersisa 94 orang, dan sebanyak 302 orang | ANTARA FOTO/Rahmad
17 Jun 2021, 03:45 WIB

UNHCR Diduga Bagi Data Pengungsi Rohingya ke Myanmar

Myanmar menggunakan data UNHCR untuk pemulangan 42 ribu pengungsi Rohingya.

NEW YORK — Human Right Watch (HRW) mengatakan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengumpulkan data lebih dari 800 ribu pengungsi Rohingya dan memberikannya kepada Bangladesh. Kemudian, Bangladesh menyerahkan data tersebut kepada Myanmar untuk proses pemulangan pengungsi Rohingya.

Selama tiga tahun terakhir, Badan Pengungsi PBB (UNHCR) telah mendata ratusan ribu pengungsi Rohingya di kamp pengungsian Bangladesh. Pendataan ini memungkinkan Bangladesh memberikan kartu identitas yang diperlukan untuk mengakses bantuan dan layanan penting lainnya.

Akan tetapi, menurut laporan terbaru HRW, para pengungsi tidak mengetahui bahwa Pemerintah Bangladesh memberikan data mereka kepada pihak berwenang di Myanmar untuk proses pemulangan. "Praktik pengumpulan data badan pengungsi PBB dengan Rohingya di Bangladesh bertentangan dengan kebijakan badan itu sendiri dan membuat pengungsi menghadapi risiko lebih lanjut," ujar Direktur Krisis dan Konflik HRW, Lama Fakih, dilansir Aljazirah, Rabu (16/6).

HRW mengatakan, para pengungsi tidak mengetahui bahwa data yang dikumpulkan, termasuk foto, sidik jari, dan data biografi dapat dibagikan ke Myanmar. UNHCR, menurut HRW, tidak meminta izin kepada para pengungsi bahwa data mereka akan digunakan untuk proses pemulangan ke Myanmar.

Terkait

HRW mewawancarai 24 pengungsi Rohingya pada September 2020 dan Maret 2021 tentang pengalaman mereka mendaftar ke UNHCR di kamp pengungsian Cox's Bazar. Dalam wawancara tersebut, para pengungsi tidak pernah diberi tahu bahwa data itu akan digunakan untuk hal lain, selain akses bantuan.

Setelah mendaftar, para pengungsi Rohingya diberikan sebuah tanda terima. Dalam kertas tanda terima itu ada kolom yang harus dicentang yang menyatakan bahwa mereka telah menyetujui data mereka akan dibagikan ke Myanmar. Namun, tanda terima itu ditulis dalam bahasa Inggris dan hanya segelintir pengungsi Rohingya yang dapat berbahasa Inggris.

"Apa yang menjadi sangat jelas bagi kami bahwa Rohingya yang kami ajak bicara tidak dimintai persetujuan," kata peneliti senior HRW Belkis Wille.

Wille pun mendesak UNHCR untuk melakukan penyelidikan dan melihat dengan hati-hati mengapa ada keputusan tersebut. Dia mengakui bahwa sulit untuk menggeneralisasi suatu riset berdasarkan ukuran sampel yang kecil.

Namun, dia merujuk pada laporan bahwa Bangladesh telah mengirimkan data 830 ribu pengungsi Rohingya ke Myanmar. "Sulit membayangkan bahwa setiap orang akan setuju," ujar Wille.

UNHCR berkeras bahwa stafnya telah meminta izin kepada pengungsi Rohingya untuk membagikan data mereka kepada Myanmar. Data mereka akan digunakan untuk penilaian kelayakan dalam proses pemulangan.

photo
Pengungsi Rohingya menaiki kapal yang akan membawa mereka ke Teluk Bengal, di Chittagong, Bangladesh, Selasa (29/12/2020). - (AP/Mahmud Hossain Opu)

Staf UNHCR juga menjelaskan bahwa kartu pintar yang digunakan untuk mendapatkan akses bantuan akan tetap diberikan kepada para pengungsi Rohingya. Hal itu terlepas dari apakah mereka setuju atau tidak untuk memberikan data.

"Kami memiliki kebijakan yang jelas untuk memastikan pengamanan data yang kami kumpulkan saat mendaftarkan pengungsi di seluruh dunia," ujar Juru Bicara UNHCR Andrej Mahecic.

Myanmar telah menggunakan data yang diberikan UNHCR untuk pemulangan sekitar 42 ribu pengungsi Rohingya. Dari jumlah itu, 21 ribu di antaranya adalah pengungsi yang diwawancarai HRW. Para pengungsi itu mengatakan baru mengetahui bahwa data mereka telah dibagikan ke Myanmar. Sementara, UNHCR menekankan bahwa setiap pengembalian ke Myanmar berdasarkan pilihan pengungsi secara individu dan sukarela.

"Namun, mereka ada dalam daftar dan sekarang pihak berwenang Myanmar tahu bahwa mereka duduk di Bangladesh. Jadi, jika situasinya berubah, risiko itu terbuka secara efektif," ujar Wille. 


×