JAKARTA -- Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menyatakan, kebijakan memulai pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas pada Juli mendatang tetap berlanjut. Namun, sekolah bisa menghentikan PTM terbatas apabila di daerahnya diterapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro. 

Hal tersebut disampaikan Nadiem dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, Selasa (15/6). Dalam rapat tersebut, Komisi X mengkhawatirkan rencana PTM terbatas di tengah melonjaknya kasus Covid-19. 

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang Panduan Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 yang ditetapkan pada 30 Maret 2021, satuan pendidikan diwajibkan menyediakan layanan pembelajaran tatap muka terbatas apabila pendidik dan tenaga kependidikan telah divaksinasi secara lengkap.

"Opsi itu masih berjalan. Terserah mau satu kali sepekan atau dua kali sepekan asalkan mengikuti protokol kesehatan dan memenuhi ceklis (daftar periksa)," kata Nadiem. 

Mengenai kekhawatiran risiko penularan Covid-19 di lingkungan pendidikan, Nadiem menyebut hal itu sudah diantisipasi pemerintah. Dalam SKB ditetapkan bahwa PTM terbatas dapat diberhentikan sementara jika terdapat kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran Covid-19 pada suatu wilayah tertentu. 

Pemerintah saat ini mengedepankan PPKM mikro untuk mencegah penyebaran Covid-19. Nadiem menegaskan, PPKM yang diterapkan di suatu wilayah bisa menganulir kebijakan PTM terbatas. 

"Jadi, kalau ada PPKM mikro di daerah anda, mungkin akan berhenti PTM terbatas, tapi hanya untuk dua pekan sesuai periode PPKM. Tapi bisa lanjut lagi (PTM terbatas) jika PPKM selesai," ujar Nadiem. 

Oleh karena itu, Nadiem berharap pihak sekolah tetap melakukan segala persiapan, termasuk mengenai protokol kesehatan, menjelang PTM terbatas. Ia juga menekankan bahwa pihak sekolah tidak perlu mengkhawatirkan adanya perubahan kebijakan dalam SKB. Sebab, SKB sudah mengakomodasi berbagai situasi di masa pandemi Covid-19. "Tidak perlu ada pertanyaan apakah akan ada perubahan. Lebih baik sekolah siap-siap dari sekarang," katanya. 

Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pelaksanaan PTM mulai Juli nanti akan dilakukan secara terbatas. Penyelenggaraan sekolah tatap muka hanya boleh dihadiri maksimal 25 persen murid. Selain itu, PTM juga diselenggarakan maksimal dua hari dalam sepekan dengan proses pembelajaran maksimal dua jam setiap harinya. 

Wakil Ketua Komisi X DPR dari fraksi Partai Demokrat Dede Yusuf Macan Effendi meminta Kemendikbudristek mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan PTM terbatas. Persiapan itu termasuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang berstatus zona merah Covid-19. 

"Dikarenakan saat ini posisi masih bertanya-tanya di tengah meningkatnya Covid-19, terutama di daerah kota-kota besar. Rasanya ini harus memberikan satu dukungan," ujar Dede dalam rapat kerja dengan Kemendikbudristek, kemarin. 

Menurutnya, jangan semua keputusan diserahkan kepada pemerintah daerah. Pasalnya, ia melihat masih adanya kebingungan dari daerah-daerah terkait kebijakan PTM terbatas dan penanganan Covid-19 pemerintah pusat.  "Jangan semuanya langsung diserahkan kepada pemerintah daerah, karena ini adalah bencana nasional yang harus ditanggung bersama," ujar Dede. 

Sementara itu, anggota Komisi X DPR dari Fnraksi Gerindra Djohar Arifin Husin meminta agar PTM terbatas dapat digelar oleh daerah-daerah yang berada di zona hijau Covid-19. Pasalnya, ia menerima keluhan dari pemerintah daerah yang tak kunjung menggelar pembelajaran secara luring. 

"Jadi hendaknya kondisional, sehingga ketinggalan kita dalam pendidikan tidak terlalu parah. Karena mereka sudah bisa duduk bersama di dalam kelas," ujar Djohar.

Ditunda 

Dalam kesempatan lain, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah segera menangani kasus Covid-19 yang kembali meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Kasus tersebut juga perlu menjadi perhatian pemerintah sebelum memulai PTM terbatas. "Ada beberapa hal yang perlu dievaluasi oleh pemerintah, mungkin ditunda sedikit. Antara lain mungkin soal kehadiran dalam anak sekolah," ujar Dasco. 

Sekda Kota Bandung sekaligus Ketua Harian Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kota Bandung, Ema Sumarna meninjau Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) di SMAN 8 Jalan Solontongan, Selasa (15/6/2021). - (Edi Yusuf/Republika)

SHARE    

Menurutnya, PTM terbatas perlu ditunda beberapa bulan sambil menunggu kasus Covid-19 di sejumlah wilayah berstatus zona merah melandai. Ini penting agar kesehatan murid dan tenaga pendidik tetap terjaga.

Di Kota Bogor, Jawa Barat, melonjaknya kasus Covid-19 membuat Pemerintah Kota Bogor memutuskan menghentikan simulasi PTM terbatas yang telah digelar sejak 31 Mei 2021. Pada pekan ini, kasus Covid-19 di Kota Bogor meningkat 51 persen. 

Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto menegaskan, proses yang dihentikan merupakan simulasi dari PTM. Keputusan tersebut sudah disampaikan kepada Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor untuk disampaikan kepada sekolah-sekolah tingkat SD dan SMP. 

“Simulasi PTM ditutup dulu, ditunda dulu, disetop dulu. Tapi tatap mukanya masih belum kita pastikan," kata Bima Arya ketika ditemui Republika di Balai Kota Bogor, Selasa (15/6). Meski demikian, Bima Arya mengaku belum mengetahui kabar mengenai PTM yang akan digelar serentak se-Indonesia pada Juli mendatang. 

Bima Arya menjelaskan, dihentikannya simulasi PTM berdasarkan pertimbangan angka kasus Covid-19 yang meningkat pada pekan ini. Ia pun mengimbau masyarakat untuk terus berhati-hati. Apalagi, dikhawatirkan terdapat klaster baru setelah munculnya klaster perumahan dan klaster pondok pesantren.

Kendati demikian, ia menilai simulasi PTM di Kota Bogor sejauh ini berjalan lancar. Ia mengeklaim Satgas Covid-19 Kota Bogor tidak menemukan adanya laporan atau keluhan.  “Kalau laporan (kasus Covid-19) dari kegiatan tatap muka belum ada. Kecuali dari pesantren," katanya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat