Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD memberikan keterangan pers terkait UU ITE di Jakarta, Jumat (11/6/2021). Dalam keterangan tersebut, Mahfud mengatakan UU ITE masih sangat diperlukan untuk mengatur lalu lintas kom | ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
14 Jun 2021, 03:50 WIB

Mahfud: Penindakan KKSB Memperlancar Dialog

Sebanyak 400 pasukan garuda dikirim ke daerah rawan di Papua.

JAKARTA -- Menterti Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, mengeklaim, penegakan hukum kepada kelompok bersenjata di Papua merupakan upaya memperlancar dialog dengan rakyat Papua. Hal itu disampaikan saat pertemuan dengan Majelis Rakyat Papua (MRP) di kantornya.

Menurut Mahfud, kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) jumlahnya lebih sedikit ketimbang masyarakat Papua pada umumnya. "Penegakan hukum kepada kelompok-kelompok bersenjata adalah sebagai bagian untuk memperlancar dialog dengan rakyat Papua, yang jauh lebih banyak di luar kelompok bersenjata itu," jelas Mahfud dalam siaran pers, Ahad (13/6).

Mahfud menyatakan, penyelesaian persoapan di Papua secara umum tidak dilakukan dengan senjata dan letusan. Proses dialog, kata dia, harus berada paling depan demi kesejahteraan masyarakat di Tanah Cenderawasih. “Prinsipnya sesuai arahan presiden, menyelesaikan persoalan di Papua jangan dengan senjata dan letusan, tapi dengan dialog demi kesejahteraan," ujar Mahfud.

MRP merupakan wadah untuk orang asli Papua menyuarakan persoalan terkait wilayahnya. Ketua MRP, Timotius Murib mengatakan, MRP menyampaikan sikap terkait proses perubahan kedua UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua yang sedang bergulir di DPR.

Terkait

"Aspirasi kami diakomodir dengan baik, melalui Dirjen Otonomi Daerah, yang hadir dalam pertemuan, supaya dapat disampaikan ke DPR, untuk jadi bahan pertimbangan sekaligus masukan dan saran dari rakyat Papua," jelas dia.

Sementara itu, pengiriman pasukan pengaman di Papua terus dilakukan. Pada Sabtu (12/6), sebanyak 400 prajurit TNI dari Batalyon Infantri 315/Garuda tiba di Papua untuk melaksanakan tugas pengamanan di sejumlah daerah di sana. Mereka akan bertugas selama sembilan bulan ke depan.

Kepala Staf Korem 174/ATW Merauke Kolonel Inf Agustinus Dedy Prasetyo mengatakan, dari 400 prajurit Yonif 315/Garuda itu, sebanyak 292 personel akan bertugas di Kabupaten Mimika. Sisanya sebanyak 108 personel ditempatkan di Kabupaten Merauke dan Kabupaten Asmat.

"Tugas utama mereka yaitu membantu mengamankan wilayah Mimika, Asmat, dan Merauke dari berbagai potensi kerawanan. Khusus yang ditugaskan di Mimika, mereka akan ditempatkan di masing-masing pos seperti di Banti, Aroanop, seputaran area PT Freeport Indonesia, Tsinga, Jila dan lainnya," kata Agustinus, Sabtu.

Menurut dia, penugasan prajurit Yonif 315/Garuda itu atas perintah Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dalam menyikapi banyaknya gangguan keamanan oleh kelompok teroris di sana. Setiap pos akan diisi oleh personel dengan jumlah 18 hingga 20 orang.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar akhir pekan lalu mengunjungi area pertambangan PT Freeport Indonesia di Tembagapura, Mimika, Papua. Ia memberikan sejumlah masukan kepada manajemen Freeport agar meningkatkan standar keamanan bagi para pekerjanya dari ancaman terorisme, terutama oleh KKSB.

"Salah satu tugas BNPT yaitu di bidang perlindungan terhadap sarana dan prasarana, termasuk obyek vital nasional seperti PT Freeport Indonesia, pusat-pusat kegiatan masyarakat yang perlu mendapatkan perlindungan seperti bandara, terminal, dan pelabuhan laut. Area-area publik seperti itu sangat dimungkinkan terjadinya aksi serangan teror," kata Boy, Sabtu.

Menurut dia, langkah mitigasi guna mencegah aksi teror di lingkungan perusahaan harus selalu dievaluasi dan dinilai terus-menerus untuk memastikan sudah berjalan maksimal atau tidak. Ia mengingatkan kecukupan pengamanan lantaran dalam beberapa waktu terakhir banyak karyawan Freeport menjadi sasaran penembakan di wilayah tempat mereka bekerja.

"Kami meng-update dan meng-assessment apakah sudah ada kecukupan dalam mewujudkan keamanan itu. Tentu ada masukan-masukan berkaitan dengan personel maupun pemanfaatan teknologi guna mengantisipasi ancaman-ancaman di bidang keamanan," jelas Boy.

Puluhan orang telah meninggal dalam konflik bersenjata antara KKSB dan TNI-Polri di Kabupaten Puncak Jaya sejak April 2021. Saat ini, pemerintah telah memutuskan KKSB dan semua pendukungnya sebagai teroris. Namun, belum ada data pasti jumlah KKSB dan sebaran simpatisannya.

Mabes Polri meyakini, jumlah anggota KKSB yang teridentifikasi dan masuk dalam daftar pengejaran Satgas Nemangkawi tak lebih dari 150-an orang. n ed: ilham tirta


×