JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mendukung perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar aparat menindak tegas preman yang melakukan pungutan liar (pungli) di Tanjung Priok, Jakarta Utara (Jakut).

"Saya setuju dengan Pak Jokowi, tidak dibenarkan pungli di mana pun, tidak hanya di Tanjung Priok, di pelabuhan atau di mana pun," kata Riza di Jakarta, Jumat (11/6).

Riza menyatakan, seluruh aparat harus disiplin dan berintegritas menjalankan tugas sesuai kewenangan maupun aturan yang berlaku. Aparat juwa wajib menjadi contoh teladan bagi masyarakat. Karena itu, Riza meminta masyarakat melaporkan kepada kepolisian jika menemukan premanisme memaksa meminta uang.

Dia menyebut, Pemprov DKI Jakarta telah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam pertemuan rutin setiap pekan. Dengan begitu, masalah premanisme di Ibu Kota bisa diberantas secara tuntas. "Kegiatan bersama dan berkoordinasi melakukan rapat, dialog serta mencari solusi terkait masalah yang ada di Jakarta," tutur Riza.

Jokowi bertemu sejumlah sopir kontainer untuk mendengar langsung keluhan terkait adanya pungli. "Perintahnya ke Kapolri biar semuanya jelas dan bisa diselesaikan di lapangan. Nanti akan saya ikuti proses ini. Kalau keluhan-keluhan seperti itu tidak diselesaikan, sudah pendapatannya sedikit, masih kena preman, masih kena pungli, itu yang saya baca di status-status di media sosial," jelas dia.

Sopir asal Ngawi, Agung Kurniawan (38), mengadukan kepada Jokowi tentang maraknya pungli menimpa di depo pelabuhan. Depo adalah tempat meletakkan kontainer yang sudah dipakai atau mengambil kontainer yang akan dipakai shipping line. Hal itu dikonfirmasi pula oleh rekan Agung bernama Abdul Hakim.

Abdul mengatakan, kemacetan menambah leluasa pergerakan para preman tersebut dalam menjalankan aksinya memalak sopir kontainer. Mendengar keluhan itu, Presiden Jokowi langsung menelepon Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar aksi premanisme segera dituntaskan. "Siap Bapak," kata Listyo dari ujung telepon yang diperdengarkan Jokowi di depan sopir.

Jokowi mengaku, sudah menangkap situasi yang dialami dan diharapkan sopir. Dia berjanji untuk terus memantau masalah itu, sehingga masalah di lapangan bisa diselesaikan. "Kalau keluhan-keluhan seperti itu tidak diselesaikan, sudah pendapatannya sedikit, masih kena preman, masih kena pungli, itu yang saya baca di status-status di media sosial," jelasnya.

Polres Metro Jakut pun bergerak cepat dengan memeriksa 24 orang yang diduga terkait kasus pungli di Tanjung Priok. Pemeriksaan tersebut terjadi tak lama setelah sopir kontainer di Dermaga Jakarta International Container Terminal (JICT) dan Terminal Peti Kemas Koja, mengadukan masalah sering dimintai uang oleh preman.

"Ya, sudah kami amankan ada 12 (orang) tambah 12, berarti ada 24 lagi," kata Kepala Polrestro Jakut, Kombes Guruh Arif Darmawan.

Menurut Guruh, personelnya masih dalam tahap memeriksa dan belum menetapkan tersangka dari mereka yang diciduk di jalanan itu. Pihaknya memastikan, polisi bakal menindak tegas mereka yang terlibat pungli dan melakukan aksi premanisme di wilayah Jakut.

"Kami periksa secara intensif dari dua lokasi. Satunya di depo PT Greeting Fortune Container (GFC), satunya lagi di depo PT Dwipa Kharisma Mitra Jakarta," ujarnya.

Guruh menegaskan, operasi berantas premanisme dan pungli tidak berhenti sampai di situ. Jajarannya bakal terus memberantas praktik pungli yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi. "Kita tindak tegas. ini kan (pungli) memberatkan para pengemudi," kata Guruh.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat