Petugas menunjukan aplikasi kependudukan daring di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Selasa (12/1/2021). | ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho

Nasional

Data Diduga Kembali Bocor

Layanan daring empat dukcapil yang diduga data diretas diakui kurang aman.

JAKARTA—Kebocoran diduga kembali terjadi terhadap data masyarakat Indonesia. Sebelumnya, dugaan kebocoran data terjadi pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Kali ini, peretasan diduga terjadi pada data kependudukan di empat daerah. Data keempat daerah muncul pada forum jual beli data RaidForums sejak akhir Mei 2021.

Keempat dinas kependudukan dan catatan sipil itu adalah Kabupaten Malang, Jawa Timur dan tiga daerah di Jawa Barat, seperti Kabupaten Subang, Kota Bogor, serta Kabupaten Bekasi. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh mengaku belum bisa memastikan adanya keterkaitan antara peretasan empat situs resmi Dinas Dukcapil di daerah dengan dugaan data penduduk yang dijual di situs RaidForums.

Zudan belum memastikan adanya dugaan kebocoran data kependudukan akibat peretasan ini. "Saya belum bisa memastikan," ujar Zudan saat dikonfirmasi Republika, Senin (7/6).

Dia mengakui adanya kejadian peretasan. Menurut Zudan, pihaknya juga sudah melakukan mitigasi untuk penguatan keamanan data di daerah tersebut. Jaringan yang menggunakan internet publik untuk layanan daring dimatikan dan diperkuat dengan firewall dan sistem pengamanan lain.

Menurut Zudan, masalah peretasan sudah diselesaikan pekan lalu. Empat situs layanan administrasi kependudukan yang sempat diretas yakni milik Dinas Dukcapil Kabupaten Malang, Kabupaten Subang, Kota Bogor, dan Kabupaten Bekasi. "Empat layanan online dukcapil tersebut saya evaluasi karena kurang secure dalam aspek pengamanan data," tutur dia.

Dinas Dukcapil Kabupaten Malang mengeklaim peretasan terhadap data pribadi sudah selesai. Saat ini dinas terkait sedang fokus membenahi sistem yang tersedia. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdukcapil Kabupaten Malang, Sirath Aziez menegaskan, masalah peretasan data penduduk sebenarnya sudah dibahas pekan lalu. Saat ditanyakan mengenai faktor pemicu peretasan, Sirath menolak memberikan keterangan lebih lanjut.

Namun hal yang pasti, kata dia, Disdukcapil Kabupaten Malang akan berusaha meningkatkan jaminan keamanan data penduduk ke depannya. "Kita juga akan lebih mengutamakan di pelayanan kepada masyarakat," katanya kepada Republika, Senin (7/6).

Berdasarkan pemantauan Republika, situs sipeduli.malangkab.go.id belum bisa diakses hingga Senin (7/6) petang. Bahkan, jejak laman tersebut tidak ditemukan saat dicari melalui perambah Google. SIPEDULI merupakan inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertujuan meminimalisasi pelayanan tatap muka dalam masa pandemi Covid-19.

BPJS kesehatan

Di sisi lain, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengaku investigasi dugaan bocornya data pengguna BPJS Kesehatan masih dilakukan. "Investigasi masih dilakukan," kata juru bicara BSSN Anton Setiawan. Menurut Anton, saat ini BSSN menunggu hasil penyelidikan dan verifikasi dari tim BPJS Kesehatan. Sementara, BPJS Kesehatan sendiri mengaku investigasi dugaan kebocoran data ini membutuhkan waktu sekitar enam bulan.

Di sisi lain, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) juga mengaku masih mendalami keterangan saksi-saksi dari BPJS Kesehatan terkait kebocoran data ini. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono, mengatakan belum ada pemeriksaan saksi lanjutan setelah penyidik meminta keterangan lima vendor di BPJS Kesehatan.

"Tentunya dari perkembangan yang terakhir kita telah memeriksa beberapa saksi dari BPJS kesehatan dan juga vendor yang mengatakan daripada teknologi informasi di BPJS Kesehatan hasil dari keterangan para saksi ini masih didalami oleh penyidik," kata Rusdi, Senin (7/6).

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah memeriksa lima vendor penyedia layanan teknologi informasi di BPJS Kesehatan dan meminta keterangan empat orang saksi. Yakni, dua saksi dari BPJS Kesehatan dan dua saksi lainnya dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dugaan Kebocoran Data:

Dukcapil Malang: 3 juta data Sipeduli.

Dukcapil Kab Subang: 1,9 juta data Sipedas

Dukcapil Kab Bekasi: 2,3 juta data Sitepak

Dukcapil Kota Bogor: 1,3 juta data Sikancil

Sumber: Pusat data Republika

 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat