Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto usai mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/6/2021). Rapat kerja tersebut membahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kemhan Tahun 2022. | Prayogi/Republika.

Nasional

04 Jun 2021, 03:45 WIB

DPR Dukung Penguatan Alutsista

Pemerintah akan mewariskan utang lebih dari Rp 10 ribu triliun pada presiden berikutnya.

JAKARTA—Komisi I DPR disebut mendukung modernisasi untuk penguatan alat utama sistem persenjataan (alutsista) Kementerian Pertahanan. Namun, rapat antara Komisi I dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto para Rabu (2/6) baru sebatas meminta penjelasan soal rencana penguatan alutsista dari Kemenhan.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta menuturkan, pihaknya masih pada tahap meminta penjelasan soal rencana penguatan alutsista, termasuk soal rancangan peraturan presiden tentang Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam).

"Pada dasarnya terkait alutsista, kami di DPR RI khususnya Fraksi PKS sangat mendukung peningkatan alutsista demi tercapainya MEF (Minimum Essential Force)," ujar Sukamta saat dihubungi, Kamis (3/6).

Sukamta menjelaskan, sampai saat ini Indonesia belum memiliki desain jangka panjang terkait pertahanan. Inilah yang membuat Indonesia belum dapat mencapai target persenjataan pokok minimal atau MEF. "Sepertinya negara kita masih belum punya renstra (rencana strategis) MEF yang matang yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah siapapun yang memimpin," ujarnya.

photo
Menhan Prabowo Subianto bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/6/2021). Rapat tersebut beragendakan pembahasan anggaran dan rencana pembelian alat utama sistem persenjataan atau alutsista yang menelan anggaran hingga Rp1.750 triliun. - (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Syaifullah Tamliha mengakui fraksinya juga mendukung penguatan alutsista di tubuh TNI. "Prinsipnya Komisi I DPR mendukung sepenuhnya keinginan pemerintah melalui Kemenhan untuk melakukan pembelian alutsista bagi kepentingan pertahanan dan tegaknya NKRI," ujar Tamliha.

Namun yang perlu dijelaskan lebih detail oleh Kemenhan adalah anggaran dan proses pengadaan alutsista tersebut. Meski ia tak menjelaskan lebih detail terkait rapat bersama Prabowo. "Sebenarnya anggaran tersebut dilakukan secara bertahap, mulai tahun anggaran 2021 dan secara bertahap sampai dengan 2024," kata dia.

Namun, pemenuhan alutsista tetap diminta tidak membebani negara. Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay mengaku fraksinya mendukung penguatan alutsista asalkan tidak membebani negara dengan utang yang semakin besar. "Jangan kita bebani negara ini dengan hal-hal yang lebih besar seperti itu," ujar Saleh saat dihubungi, Kamis (3/6).

PAN meminta pembelian alutsista memperhatikan besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Apalagi jika memang benar bahwa pemenuhan alutsista tersebut membutuhkan anggaran sebesar Rp 1,750 Triliun. "Kalau ada permintaan untuk menaikan anggaran alutsista saya kira harus dikonsolidasikan secara baik," ujar Saleh.

photo
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto usai mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/6).  - (Prayogi/Republika.)

Beban utang

Ekonom INDEF Didik J Rachbini mengingatkan buncitnya utang Indonesia jika pemerintah menambah utang untuk pembelian alutsista. Didik menilai rencana proyek alutsista Kemenhan tak memperhatikan kondisi APBN yang sekarat dengan utang.

Data Kementerian Keuangan per akhir April 2021, utang Indonesia saat ini Rp 6.527,29 triliun. Bahkan, menurutnya, utang BUMN perbankan dan non-perbankan yang pasti akan ditanggung negara jika gagal bayar mencapai sekitar Rp 2.143 triliun. Total utang saat ini mencapai Rp 8.670 triliun.

“Saya memperkirakan di akhir periode, pemerintahan ini akan mewariskan lebih dari Rp 10 ribu triliun kepada presiden berikutnya," kata Didik.

Ia menyampaikan utang yang diputuskan di APBN mencapai Rp 921,5 triliun pada 2019. Keperluan utang tersebut untuk membayar bunga, pokok dan sisanya untuk menambal kebutuhan defisit.

Didik mendapati rencana utang ingin ditekan menjadi Rp 651,1 triliun di 2020 agar wajah APBN kelihatan apik. "Tetapi krisis dan pandemi kemudian mengharuskan utang tahun 2020 dinaikkan pesat menjadi Rp 1.226 triliun rupiah," ujar Rektor Universitas Paramadina itu. 


×