Ilustrasi siswa sebuah sekolah negeri di Kota Bogor belajar. | Wihdan Hidayat / Republika
11 May 2021, 10:31 WIB

Kota Bogor Kekurangan Sekolah Negeri

Biaya pembangunan sekolah negeri di Kota Bogor sebesar Rp 26 miliar.

BOGOR -- Pemerintah Kota Bogor gencar mengerjakan pembangunan fisik ruang kelas sekolah satu atap pada tahun ini. Wakil Wali Kota Bogor Dedie Abdu Rachim mengatakan, kebijakan itu terkait dengan jumlah sekolah negeri di Kota Bogor saat ini yang masih kurang.

Dedie mengatakan, seluruh sekolah negeri se-Kota Bogor, belum bisa menampung seluruh siswa. Jumlah sekolah menengah pertama (SMP) negeri yang tersebar di enam kecamatan di Kota Bogor baru sebanyak 20 sekolah. Angka itu tidak sebanding dengan jumlah sekolah dasar (SD) negeri yang mencapai sekitar 200 sekolah di Kota Bogor. Alhasil, mayoritas siswa SD yang lulus harus melanjutkan pendidikan di SMP swasta.

Menyikapi hal itu, Dedie mengaku sudah menginstruksikan Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kota Bogor untuk membuat kajian. Dia menyebut, kajian tersebut terkait kebutuhan pembangunan sekolah negeri yang relevan dengan jumlah masyarakat, utamanya siswa di Kota Bogor.

"Saya sudah minta ke Bappeda menghitung rasio. Tidak hanya sekolah, tetapi juga pasar, sarana kesehatan, fasilitas penunjang, infrastuktur, dan lain-lain, untuk betul-betul dihitung sesuai dengan jumlah penduduk," kata Dedie.

Terkait

Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor saat ini, sedang menanti penghitungan ulang bahan bangunan untuk pendirian sekolah satu atap. Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor, Hanafi, mengatakan, masalah fisik bangunan masih dibahas secara detail sehingga belum bisa dilelangkan dalam waktu dekat.

"Sekarang kita lagi minta penghitungan ulang ke Politeknik Bandung. Agar ada konsistensi antara fondasi dan pembangunan berikutnya," kata Hanafi.

Anggaran yang disiapkan untuk pembangunan fisik gedung sekolah satu atap mencapai Rp 11 miliar. Sistem sekolah satu atap memuat SD dan SMP negeri dalam satu kompleks. Pembangunan tersebut ditargetkan selesai dalam enam hingga tujuh bulan, usai terpilih pemenang tender.

Dari perencanaan awal, jumlah ruang kelas yang dimiliki sekolah satu atap untuk tingkat SD berjumlah 12 ruang kelas yang terdiri atas tiga lantai. Sedangkan, untuk SMP akan memiliki 15 ruangan yang terdiri atas empat lantai. Hanafi menyebut, jika ditotal secara keseluruhan, anggaran yang dibutuhkan untuk membuat sekolah satu atap dan infrastruktur pendukungnya sebesar Rp 26 miliar.

Adapun target penyelesaian pembangunan sekolah yang saat ini baru tahap konstruksi ditetapkan pada 2023. Nantinya sekolah satu atap yang berdiri di Kelurahan Kencana, Kecamatan Tanah Sareal, itu diberikan nama SMP Negeri 21 Kota Bogor. "Saya sudah cek, semuanya bagus dan diharapkan ini bisa menjadi salah satu solusi bagi masalah kekurangan sekolah di Kota Bogor," kata Hanafi.

Jika sudah selesai, Hanafi mengeklaim, nantinya bangunan SMP Negeri 21 bakal menjadi sekolah terbaik di Kota Bogor. Hal itu karena desain dan kualitas pembangunan gedung benar-benar disiapkan yang terbaik untuk siswa. "Saya sudah cek, semuanya bagus dan diharapkan ini bisa menjadi salah satu solusi bagi masalah kekurangan sekolah di Kota Bogor," ujarnya.

 
Saya sudah cek, semuanya bagus dan diharapkan ini bisa menjadi salah satu solusi bagi masalah kekurangan sekolah di Kota Bogor.
 
 

Adapun pembangunan pada tahun ini, menurut Hanafi, merupakan tahap kedua. Sementara itu, pengerjaan pada 2020, baru tahap detail engineering design. Sedangkan, pembangunan fisik ruang kelas bisa dilakukan pada 2022, setelah fondasi dikerjakan.

Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, Zaenal Mutaqin, mengatakan, jumlah sekolah negeri mulai SD, SMP, dan sekolah menengah atas (SMA) di Kota Bogor memang tidak sesuai. Untuk SMAN negeri, misalnya, hanya berjumlah 10 lokasi. Kondisi itu menyebabkan, banyak siswa Kota Bogor tidak bisa melanjutkan pendidikan di sekolah negeri.

Apalagi, dia melanjutkan, sekarang berlaku sistem zonasi untuk siswa sekolah di Kota Bogor. Sehingga, akses siswa yang ingin masuk sekolah negeri menjadi semakin terbatas. "Dalam reses dan sidak saya selama ini, banyak anak-anak yang tidak bisa mendapatkan sekolah negeri karena sistem zonasi dan jumlah sekolah yang tidak sesuai," kata politikus Partai Gerindra tersebut.

Untuk mengatasi masalah itu, Zaenal pun setuju, dan bahkan mendorong Pemkot Bogor mendirikan sekolah satu atap. Dia mencatat, Kecamatan Bogor Timur, tepatnya di Kelurahan Wangun dan Katulampa membutuhkan SMP dan SMA negeri. Informasi itu didapatnya berdasarkan aspirasi dari masyarakat setempat. Sehingga, Zaenal ingin memfokuskan agar eksekutif bisa menyelesaikan masalah kebutuhan sekolah negeri.

“Kita harus mapping berapa kebutuhan sekolah di SD dan SMP. Kalau sudah ditemukan per kecamatan, kita dorong pembangunan sekolah satu atap agar pendidikan bisa representatif," jelas Zaenal.


×