JAKARTA — Potensi meningkatnya penyebaran kasus Covid-19 akibat mudik amat nyata. Apalagi, hasil tes acak yang dilakukan menunjukkan ada begitu banyak pemudik yang ternyata positif Covid-19. 

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah melakukan tes Covid-19 secara acak terhadap masyarakat yang nekat melakukan perjalanan mudik. Dari 6.742 pemudik yang dites antigen di 381 lokasi oleh Polri melalui Operasi Ketupat, terdapat 4.123 orang yang ternyata positif Covid-19.

Jumlah pemudik yang positif Covid-19 tersebut mewakili lebih dari separuh pemudik yang dilakukan tes acak. "Yang terkonfirmasi positif 4.123 orang dan dilakukan isolasi mandiri 1.686, yang dirawat 75 orang," kata Airlangga dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Senin (10/5). 

Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan, selain melakukan tes acak kepada pemudik, aparat kepolisian juga melakukan pemeriksaan terhadap 113.694 kendaraan di titik-titik penyekatan. Dari angka ini, 41.097 di antaranya diminta memutar balik kembali ke asal perjalanan. Polri juga menemukan pelanggaran oleh 346 travel gelap. 

"Kembali ditegaskan bahwa untuk antarwilayah aglomerasi tidak memerlukan surat izin perjalanan," kata Airlangga. 

Pemerintah menetapkan peniadaan mudik selama periode 6-17 Mei 2021. Larangan mudik ini berlaku untuk perjalanan jarak jauh maupun perjalanan di dalam wilayah aglomerasi, seperti Jabodetabek. Kendati demikian, pemerintah menjamin seluruh layanan transportasi umum di dalam wilayah aglomerasi tetap berjalan dengan pembatasan. 

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memprediksi, arus mudik masih akan tinggi hingga Rabu (12/5). Ia mengimbau agar masyarakat tak melakukan mudik untuk mencegah penularan Covid-19. 

Kendati demikian, Budi menyebut selama periode 6-9 Mei 2021 terjadi penurunan signifikan jumlah pergerakan orang ke daerah kampung halamannya dibandingkan hari biasa. Pada transportasi udara, penurunan pergerakan orang bahkan mencapai 93 persen, sedangkan transportasi laut dan kereta api mengalami penurunan 90 persen. 

“Di darat sedikit penurunan kira-kira 40 persen,” kata Budi seusai rapat terbatas di Kantor Presiden, kemarin. 

Seorang pemudik menjalani proses karantina selama lima hari di GOR Satria Purwokerto, Banyumas, Jateng, Senin (10/5/2021). Satgas Covid-19 Kabupaten Banyumas melakukan karantina terhadap 25 pemudik yang masuk sejak 6 Mei 2021, meski hasil tes rapid antigen mereka menunjukann hasil negatif. - ( ANTARA FOTO/Idhad Zakaria)

SHARE    

Pada periode 22 April-5 Mei, tercatat terjadi kenaikan jumlah pergerakan orang ke luar kota sebesar 20-30 persen, meskipun pemerintah telah memperketat syarat perjalanan. Pemerintah menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang mematuhi kebijakan larangan mudik ini. Kebijakan ini dinilainya dapat berjalan karena upaya TNI-Polri dan pemda yang melakukan penyekatan di berbagai titik.

Sementara di sektor logistik, Kemenhub mencatat terjadi penurunan 3-5 persen. “Artinya, rencana kita untuk meniadakan mudik pada penumpang dan memberikan seluas-luasnya kepada logistik itu terjadi dengan baik,” ujar dia.

Seiring masih tingginya arus mudik, Polda Metro Jaya menyatakan bakal menambah pos-pos penyekatan untuk mencegah pemudik keluar dari Jabodetabek. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan, penambahan dilakukan setelah ribuan pemudik menjebol barikade penyekatan di jalur pantura Kedungwaringin, perbatasan Kabupaten Bekasi-Karawang, pada Ahad (9/5) kemarin.

"Kita akan tambah dari TNI dan Polri, kita sudah rapatkan. Kita akan tambah kekuatan. Jadi, setiap 3 km nanti ada penyekatan atau per 5 km ada penyekatan. Disekat-disekat sampai nanti kembali," kata Yusri saat ditemui di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (10/5).

Pemudik yang nekat menjebol pos penyekatan didominasi oleh pengendara sepeda motor yang membeludak sehingga membuat kemacetan parah. Namun Yusri menegaskan, mereka yang menjebol pos penyekatan pasti akan terjaring atau dicek lagi di pos berikutnya, khususnya di perbatasan wilayah hingga tujuan akhir pemudik.

"Yang terjadi kemarin setelah lolos, di Karawang mereka disekat lagi, di Purwakarta disekat lagi, disekat terus akan diputarbalikkan. Jadi, ini sebagai imbauan kepada masyarakat yang mau mudik sebaiknya tidak usah mudik," kata Yusri.

Karena itu, Yusri mengingatkan masyarakat yang masih memaksa mudik untuk tidak nekat. Ia berharap jebolnya pos penyekatan di perbatasan Bekasi-Karawang pada Ahad kemarin adalah yang terakhir. Yusri menekankan, larangan mudik untuk mencegah terjadinya penyebaran Covid-19, bukan mempersulit masyarakat.

"Kami akan berupaya semaksimal mungkin menyadarkan masyarakat untuk kami putar balik. Karena ini operasi kemanusiaan untuk menekan angka positif Covid-19. Jangan menjadi India kedua negara kita ini," kata Yusri. 

Lonjakan pemudik 

Sejumlah pemerintah daerah melaporkan adanya lonjakan jumlah kedatangan pemudik dalam beberapa hari terakhir. Pemerintah Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, melaporkan, jumlah pemudik yang datang sudah melonjak enam kali lipat per Senin. Pada Jumat (7/5), tercatat ada 233 pemudik yang tiba di Kabupaten Semarang. 

Petugas gabungan menjalankan operasi penyekatan pemudik di Pos Penyekatan Temon, Kulonprogo, Yogyakarta, Senin (10/5). - (Wihdan Hidayat / Republika)

SHARE    

“Tercatat ada 1.433 orang pemudik yang datang di wilayah Kabupaten Semarang dan ini merupakan laporan dari lapangan,” kata Bupati Semarang Ngesti Nugraha saat meninjau posko pemantauan di rest area Km 429 Ungaran, Kabupaten Semarang, kemarin.

Ngesti Nugraha mengungkapkan, jumlah pemudik dari luar daerah yang masuk Kabupaten Semarang meningkat tajam hingga Senin (10/5). “Tercatat ada 1.433 orang pemudik yang datang di wilayah Kabupaten Semarang dan ini merupakan laporan dari lapangan,” ujarnya saat meninjau posko pemantauan di rest area Km 429 Ungaran, Kabupaten Semarang.

Dia mengatakan, pemudik yang tidak bisa menunjukkan surat keterangan negatif Covid-19 akan dites antigen guna mengantisipasi potensi penularan Covid-19. Tes tidak dipungut biaya dan dilakukan petugas puskesmas terdekat melalui koordinasi aparat lingkungan serta Satgas Jogo Tonggo di tingkat desa.

Jika diketahui ada pemudik yang positif Covid-19, Pemkab Semarang juga sudah menyiapkan rumah singgah untuk karantina atau isolasi. Rumah singgah yang disiapkan meliputi rumah singgah di Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Pemprov Jawa Tengah di Siwakul, Hotel Garuda di Kopeng, dan Rusunawa Pringapus.

Seorang pekerja migran Indonesia (PMI) berada di dalam kamar karantina di Shelter Isolasi Kolektif Penanganan Covid-19, Jiwan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Sabtu (8/5/2021). Shelter isolasi saat ini menampung tujuh orang PMI yang pulang dari Malaysia, Hong Kong dan Dubai (Uni Emirat Arab) untuk menjalani karantina sebelum pulang ke kampung halaman. - (ANTARA FOTO/Siswowidodo)

SHARE    

Sampai saat ini kapasitas rumah singgah belum terisi penuh. Di Hotel Garuda Kopeng, misalnya, ada 13 tempat tidur, di Bapelkes juga sudah ada pemudik yang menyelesaikan isolasi. “Sementara di Rusunawa Pringapus yang difungsikan lantai 1 dan 2. Total ada 112 kamar,” katanya. 

Ngesti menyampaikan, Pemkab Semarang mendukung sepenuhnya penyekatan pergerakan para pemudik. Hal ini untuk mengantisipasi adanya lonjakan jumlah pemudik yang masuk ke wilayah Kabupaten Semarang. 

Di daerah lain, arus kendaraan pemudik yang melintasi Kota Cirebon menuju arah Jawa Tengah juga mengalami lonjakan pada Ahad (9/5) malam. Jajaran Polres Cirebon Kota meminta kendaraan yang melewati pos penyekatan untuk putar balik arah.

Proses penyekatan dipimpin langsung oleh Kapolres Cirebon Kota, AKBP Imron Ermawan, mulai pukul 22.00 WIB. Kegiatan itu dilaksanakan di pos Kedawung, yang merupakan akses pintu masuk menuju ke arah Jawa Tengah.

Imron mengatakan, kendaraan yang melintas di pospam Kedawung pada Ahad (9/5) malam diperkirakan mencapai 800 kendaraan. Hal itu menjadi kerawanan dalam penyebaran Covid-19.

“Arus pemudik, khususnya sepeda motor dengan pelat  B dan luar Cirebon, mulai banyak serta terdapat peningkatan 70 persen kendaraan,” kata Imron.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat