Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menekankan kebijakannya untuk menyetop impor beras. Namun, menurut Presiden, langkah untuk menutup keran impor beras bukan tanpa syarat. Produksi beras di dalam negeri harus dipastikan cukup terlebih dulu. 

Presiden menyatakan hal tersebut dalam kunjungan kerja di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Kamis (29/4). Sepanjang dua pekan ini, rencana untuk menyetop impor beras yang disampaikan di Malang tersebut merupakan pernyataan kedua dari Presiden. Ini menggambarkan keseriusan Jokowi terkait masalah impor beras.

Meski demikian, dalam dua kesempatan berbeda tersebut, Jokowi selalu menekankan bahwa syarat utama untuk tidak mengimpor beras adalah poduksi beras dalam negeri yang cukup. Masalahnya, jaminan bahwa produksi beras dalam negeri mencukupi sampai saat ini, belum ada satu pun lembaga pemerintah yang dapat memberikannya.

Badan Pusat Statistik (BPS) memang memprediksi produksi beras Januari sampai April 2021 ini, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, BPS belum bisa memberikan jaminan bahwa angka produksi beras tahun ini melebihi konsumsi beras nasional.

 

Belum adanya lembaga yang bisa memberikan jaminan bahwa kebutuhan beras dalam negeri akan tercukupi, membuat Presiden tidak bisa mengambil kebijakan tegas.

 

 

SHARE    

Begitu juga, Kementerian Pertanian belum mengeluarkan  perkiraan produksi beras dalam negeri hingga akhir tahun mencukupi. Kementerian Pertanian memang memperkirakan, produksi beras dalam negeri masih surplus sebanyak 3,66 juta ton hingga Mei 2021.  Perinciannya, luas panen bulan Januari hingga Mei 2021 sebesar 5,37 hektare, diprediksi bisa memproduksi gabah kering giling (GKG) sebanyak 27,73 ton, atau setara beras 15,89 juta ton. Konsumsi beras untuk seluruh masyarakat Indonesia pada periode Januari hingga Mei 2021 diperkirakan sebanyak 12,24 juta ton. Dengan begitu, produksi beras berpotensi surplus sebanyak 3,66 juta ton sebelum pertengahan tahun 2021.

Belum adanya lembaga yang bisa memberikan jaminan bahwa kebutuhan beras dalam negeri akan tercukupi, membuat Presiden tidak bisa mengambil kebijakan tegas. Presiden ingin petani sejahtera. Produk pertanian dapat dijual dengan harga layak dan tidak merosot karena adanya isu impor beras.

Namun, Presiden juga tidak ingin harga beras melonjak karena produksi beras dalam negeri tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Harga beras yang tinggi karena kebutuhan melebihi persediaan pada akhirnya, akan memberatkan masyarakat karena akan menekan daya beli masyarakat.

Kenaikan harga beras tidak hanya menyeret inflasi. Namun, berimbas juga pada kemampuan masyarakat dalam menggerakkan ekonomi. Sebab, saat harga beras melonjak tinggi sampai di angka 30 persen, misalnya, uang belanja masyarakat yang harusnya bisa dibelanjakan di sektor lainnya, habis hanya untuk membeli beras. Hal ini tentu sangat tidak kondusif bagi masyarakat, yang masih harus menghadapi wabah Covid-19 dan terjerat resesi ekonomi.

Belum lagi, bukan hal yang mudah juga mendatangkan beras dari negara lain dalam waktu yang singkat. Impor membutuhkan proses. Setidaknya, butuh waktu dua sampai tiga bulan dari proses pemesanan sampai beras tersebut tiba di Indonesia. Itu dengan catatan beras yang dipesan ada stok di pasar. Jika ternyata di pasar dunia tidak ada stok berasnya, proses impor beras akan membutuhkan waktu yang lama.

 

Presiden dan jajaran harus benar-benar cermat dalam menghitung konsumsi beras dalam negeri dan memprediksi produksi beras nasional dalam setahun ini.

 

 

SHARE    

Masalahnya bukan sekadar persoalan proses impor beras yang lama, melainkan saat pasokan beras di dalam negeri tidak mencukupi dan menunggu beras impor masuk untuk menutupi kekurangannya, harga beras langsung bergerak naik. Jika beras impor tiba tiga bulan kemudian, sepanjang tiga bulan harga beras di pasaran naik dan tidak bisa dihentikan kenaikannya.

Berdasarkan data BPS, produksi gabah kering giling (GKG) Indonesia pada 2020 sebanyak 54,65 juta ton atau setara beras 31,33 juta ton, yang dihasilkan dari luas lahan panen 10,66 juta hektare. Sedangkan total konsumsi beras nasional diperkirakan mencapai 29,37 juta ton pada 2020. Tahun ini diperkirakan konsumsi beras tidak akan jauh berbeda.

Presiden dan jajaran harus benar-benar cermat dalam menghitung konsumsi beras dalam negeri dan memprediksi produksi beras nasional dalam setahun ini. Keakuratan data prediksi produksi beras dalam negeri akan semakin terlihat pada semester kedua ini.

Kita tidak ingin pemerintah tidak tepat memutuskan untuk mengimpor beras sehingga harga beras di dalam negeri, jatuh yang kemudian merugikan petani. Tapi, kita juga tak mau pemerintah telat mendatangkan beras impor, karena produksi di dalam negeri tidak mencukupi sehingga rakyat harus menanggung beban, akibat melonjaknya harga beras di pasaran.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat