JAKARTA — Pemerintah daerah diminta menerbitkan aturan turunan berkaitan dengan larangan mudik Lebaran 2021. Aturan turunan ini perlu dibuat sebagai alat kontrol pemda dalam mengawasi arus keluar-masuk penduduk di wilayahnya, terutama selama periode larangan mudik. Apalagi, ada delapan wilayah aglomerasi di Indonesia yang masih diberi 'kebebasan' mobilitas selama periode peniadaan mudik.  

"Terkait dengan kebijakan peniadaan mudik secara nasional harus mengacu pada SE Satgas 13 2021, beserta addendumnya yakni seluruh mobilitas mudik dilarang selama periode 6-17 Mei 2021. Saya mengimbau seluruh pemda agar dapat menindaklanjuti dengan instrumen hukum yang selaras dan tidak bertentangan demi sukseskan program nasional," ujar Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam keterangan pers, Kamis (22/4). 

Seperti diberitakan, pemerintah memperluas aturan peniadaan mudik Lebaran 2021. Jika sebelumnya pemerintah hanya melarang perjalanan jarak jauh pada 6-17 Mei 2021, maka dalam aturan terbaru ini ditambah pengetatan syarat perjalanan sejak H-14 dan H+7 periode peniadaan mudik, yakni 22 April-5 Mei dan 18-24 Mei 2021. 

Hanya saja berdasarkan peraturan Kementerian Perhubungan, masih ada delapan wilayah aglomerasi yang warganya boleh melakukan mobilitas. Kendati begitu, warga yang bepergian di wilayah tersebut wajib menjalankan protokol kesehatan. Transportasi di dalam wilayah aglomerasi juga hanya boleh menggunakan mobil, motor, bus, dan kereta api. 

Delapan wilayah aglomerasi yang dimaksud, antara lain: wilayah Mebidangro (Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo), Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Bandung Raya, Semarang Raya (Semarang, Kendal, Demak, Ungaran, dan Purwodadi, Jogja Raya, Solo Raya, Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan), dan wilayah aglomerasi di Sulawesi Selatan meliputi Makassar, Sungguminasa, Takalar, serta Maros.

Peringatan Wagub Ariza

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengingatkan, wabah di Jakarta dan Indonesia secara umum belum usai. Meski dalam beberapa hari terakhir terjadi penurunan kasus Covid-19.

"Kita Indonesia, Jakarta mengalami penurunan, tapi tidak boleh lupa. Tidak boleh euforia. Tetap disiplin yang tinggi, prokes yang baik, yang ketat. Jangan sampai terjadi peningkatan kembali," kata Riza, Selasa (20/4) malam.

Riza mengingatkan meski pertambahan kasus di Jakarta mengalami penurunan, tetapi perlu kewaspadaan tinggi. Karena di banyak negara sudah terjadi peningkatan signifikan, padahal tadinya dilaporkan sudah turun.

"Di beberapa negara kita lihat telah terjadi peningkatan signifikan, jumlah korbannya meningkat, bahkan lebih berbahaya, bahkan lebih mematikan dari sebelum-sebelumnya," ujar dia.

Karena itu, tidak boleh lupa harus berdisiplin dalam 3M, tetap berada di rumah sebagai tempat yang terbaik. "Tidak boleh mudik, tidak hanya bagi PNS, tapi bagi seluruh warga kita minta tetap berada di rumah," kata Riza lagi.

Jakarta telah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro sampai 3 Mei 2021. Tidak ada yang berubah dari sebelumnya kecuali penambahan jam operasional restoran, kafe, dan rumah makan sampai jam 10.30 WIB atau 22.30 WIB. Kemudian, untuk sahur dari jam 02.00-04.30 WIB dengan kapasitas hanya dibatasi 50 persen.

"Beribadah, tarawih boleh, tapi tidak diperkenankan buka puasa atau sahur bersama atau 'sahur on the road'. Semuanya kita minta tetap meningkatkan disiplin 3M. Ikuti vaksinasi, warga tidak khawatir tidak usah takut, vaksinasi ini aman, halal, dan juga tidak membatalkan puasa," ujar politisi Gerindra itu.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menyelenggarakan vaksinasi Covid-19 bagi para pelaku UMKM, pada Rabu (21/4). Adapun vaksinasi itu dilakukan di 11 sentra vaksin di mal anggota APPBI dan akan terus bertambah. Untuk kapasitas vaksinasi Covid-19 mencapai 7.500 orang per hari.

Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta Sri Haryati mengatakan, vaksinasi bagi pelaku UMKM merupakan upaya mengendalikan pandemi di Ibu Kota. Menurutnya, dengan terkendalinya pandemi, sistem kesehatan dapat kembali stabil dan menjadi salah satu upaya untuk pemulihan perekonomian nasional.

“Kami di Pemprov DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kembali geliat sektor UMKM. Yang tidak kalah penting adalah upaya melindungi mereka dari keterpaparan virus,” kata Sri, Rabu.

Sri menambahkan, APPBI sangat kooperatif dengan menyiapkan keperluan vaksinasi bagi pelaku UMKM. Di antaranya, menyediakan tempat vaksin, berkoordinasi dengan RS swasta untuk penyediaan tenaga kesehatan dan alat-alat kesehatan yang diperlukan untuk menunjang vaksinasi, serta mobil ambulans yang disiagakan.

“Untuk itu, saya sangat mengapresiasi kolaborasi dengan APPBI ini dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi pelaku UMKM. Alhamdulillah, pelaksanaan vaksinasi ini dapat berjalan lancar,” ujar dia.

Pelayanan vaksinasi Covid-19 untuk pekerja/karyawan mal serta pelaku UKM di Jakarta Utara sudah bisa dilakukan pusat belanja termasuk di Emporium Pluit Mal sejak Selasa. Selain itu, Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja DKI Jakarta, Ellen Hidayat, mengatakan, ada 10 sentra vaksinasi di pusat belanja lain yang membuka pelayanan vaksinasi.

 

Sentra vaksinasi di mal-mal ini menyasar pelaku UKM dan pelayan publik/karyawan yang bekerja di pusat belanja di DKI Jakarta.

 

ELLEN HIDAYAT, Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja DKI Jakarta.

 

SHARE    

Hingga saat ini terdata kebutuhan kuota vaksin yang dibutuhkan untuk 85 pusat belanja anggota APPBI sekitar 95.700 dosis. Ellen mengatakan, karyawan yang bekerja di pusat belanja juga merupakan kelompok garda depan yang berinteraksi dengan publik.

Karena itu, mereka layak dijadikan kelompok prioritas penerima vaksin sebagaimana amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar kekebalan kelompok di Indonesia segera tercapai. Ellen mengatakan, saat ini ada 28 pusat belanja lagi yang sedang dipersiapkan APPBI untuk menjadi sentra vaksinasi berikutnya.

Melonjak

Pemerintah Kota Jakarta Selatan mencatat vaksinasi warga lanjut usia (lansia) dosis pertama di wilayah itu melonjak 27 persen dalam dua pekan terakhir. Karena gencarnya sosialisasi dan optimalisasi peran aparatur pemerintahan mengajak lansia untuk divaksinasi Covid-19.

"Dua pekan lalu (vaksinasi lansia) kami masih sekitar 50 persen, tapi alhamdulillah saat ini mencapai lebih dari 75 persen," kata Plt Wali Kota Jakarta Selatan, Isnawa Adji.

Menurut dia, vaksinasi lansia dosis pertama sudah diberikan kepada 138 ribu orang lansia dari target 179.249 orang atau mencapai 77,18 persen. Adapun vaksinasi lansia mulai dilaksanakan awal Maret 2021 dan masih terus digenjot hingga saat ini.

Ia mengucapkan apresiasi kepada seluruh unsur dari tenaga medis hingga petugas tingkat RT/RW hingga lurah dan camat. "Saat ini kita berada di nomor dua capaian vaksinasi lansia tertinggi di DKI Jakarta," kata Isnawa.

Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan Muhammad Helmi menambahkan, untuk pemberian vaksin dosis kedua sudah mencapai 51,47 persen. "Yang tertinggi di wilayah Kebayoran Baru mencapai 253 ribu orang. Kami pahami di Kebayoran Baru ada sentra vaksinasi dari BPSDM," kata Helmi.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat