JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pengawasan dan pengembangan vaksin Nusantara saat ini dialihkan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Penelitian berbasis sel dendritik itu juga diubah menjadi berbasis pelayanan.

"Yang semula berada dalam platform penelitian vaksin dan berada di bawah pengawasan BPOM, sekarang dialihkan ke 'penelitian berbasis pelayanan' yang pengawasannya berada di bawah Kemenkes," kata Muhadjir dalam keterangannya, Selasa (20/4).

Kemudian, RSPAD Gatot Subroto ditetapkan sebagai penyelenggara penelitian. Hal tersebut dilakukan sebagai jalan keluar atas pelaksanaan penelitian yang selama ini sudah berjalan dan diberi label dengan penelitian vaksin Nusantara. 

"Dalam perjalanannya (vaksin Nusantara) terkendala oleh prosedur dan dipandang tidak memenuhi kaidah dan standar yang ditetapkan BPOM khususnya pada tahap uji klinis tahap I," kata dia.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memberi perhatian serius terhadap semua penelitian yang bermaksud membuat terobosan dalam upaya mengakhiri pandemi Covid-19.

Vaksin Nusantara digagas Terawan Agus Putranto saat masih menjabat sebagai menteri kesehatan dengan menggandeng Balitbang Kesehatan. Penelitian itu mendapat dukungan sejumlah legislator dan tokoh nasional.

Metode vaksinasi itu dengan menghasilkan sel dendritik yang berasal dari darah penerima yang diimbuhi antigen Covid-19. Metode itu dikembangkan perusahaan Amerika Serikat, Aivita Biomedical Inc. BPOM juga menemukan bahwa seluruh bahan pengembangan vaksin tersebut diimpor.

Belakangan, BPOM tak memberikan lampu hijau uji klinis tahap II penelitian itu. Tinjauan BPOM dalam uji klinis tahap I menemukan bahwa vaksin Nusantara belum memenuhi cara pengolahan yang baik, praktik laboratorium yang baik, dan praktik klinis yang baik.

Pada Senin (19/4), Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito menandatangani nota kesepahaman terkait penelitian sel dendritik untuk penanganan Covid-19. Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan di Markas Besar TNI AD, Jalan Veteran, Jakarta.

Siaran pers Dinas Penerangan TNI AD menyebutkan, ke depannya penelitian yang akan dilakukan di RSPAD Gatot Soebroto ini selain berpedoman pada kaidah penelitian juga bersifat autologus yang hanya digunakan untuk diri pasien sendiri. Oleh karena itu, tidak dapat dikomersialkan dan tidak diperlukan persetujuan izin edar. 

Kapuspen TNI Mayjen TNI Achmad Riad (tengah) didampingi Kapuskes TNI Mayjen TNI Tugas Ratmono (kanan) dan Wakil Kepala RSPAD Gatot Soebroto Mayjen TNI dr Lukman Maruf (kiri) memberikan pernyataan dalam konferensi pers terkait vaksin Nusantara, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (19/4/2021). Kapuspen TNI menegaskan bahwa vaksin Nusantara bukan program TNI, tapi TNI terus mendukung setiap pengembangan vaksin Covid-19 yang memenuhi tiga kriteria dan persyaratan dari BPOM, yakni keamanan, efikasi, dan kelayakan. - (Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO)

SHARE    

Penelitian juga disebut bukan lagi kelanjutan dari uji klinis adaptif fase I. "Karena uji klinis fase I yang sering disebut berbagai kalangan sebagai program vaksin Nusantara ini masih harus merespons beberapa temuan BPOM yang bersifat critical dan major," sebut siaran pers itu.

Adapun pihak RSPAD menegaskan akan melanjutkan penelitian. "Penelitian dendritik sel terapi ini tetap lanjut dan status penelitiannya adalah penelitian riset berbasis pelayanan," kata Kepala RSPAD Letnan Jenderal TNI dr Albertus Budi Sulistya.

Penelitian itu dilakukan untuk mendalami sejauh mana sel dendritik dapat digunakan dalam penyembuhan Covid-19. Sel dendritik sebetulnya sudah biasa digunakan untuk penyembuhan kanker. "Menggunakan denditrik sel untuk meningkatkan imunitas terhadap virus SARS-CoV-2. Penelitiannya jadi itu," ujar dia.

Penelitian ini ia sebut tak berbeda dengan penelitian untuk vaksin Nusantara. Perbedaannya hanya pada penelitian kini dilakukan murni untuk kepentingan ilmiah berbasis pelayanan sehingga izin edar tak diperlukan. “Esensinya sama dengan penelitian dendritik sel sebelumnya yang orang kenal istilah kerennya, istilah masyarkat anggap sebagai vaksin Nusantara. Persis sama,” kata dia.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena menilai, langkah pemerintah tepat dalam menyelesaikan polemik vaksin Nusantara. "Atas inisiatif yang sudah dilakukan mampu dan bisa untuk mencari jalan keluar, serta solusi terbaik dalam penyelesaian untuk tetap kita mendorong agar vaksin Nusantara," ujar Melki kepada Republika, Selasa (20/4).

Kesepakatan bersama antara Kemenkes, BPOM, dan KSAD dinilai sebagai langkah maju. Menurutnya, hal ini sebagai langkah agar penelitian dapat dilanjutkan.

"Langkah yang baik untuk kita bisa melanjutkan penelitian sel dendritik yang kemarin dikenal dengan vaksin Nusantara ini agar tetap dilanjutkan dan bisa menjadi salah satu kemungkinan penyelesaian pandemi Covid-19," ujar Melki.

Jika penelitian dilanjutkan dan berhasil, ia berharap vaksin Nusantara dapat menjadi alat penanganan pandemi Covid-19.

Kapasitas Produksi Vaksin Digenjot

Sementara, pasokan vaksin Covid-19 di Indonesia disebut semakin menipis. Jumlah dosis vaksin yang tersedia tidak sesuai dengan target vaksinasi yang dikejar pemerintah. 

Presiden Jokowi menargetkan sebanyak 70 juta penduduk sudah divaksinasi pada Juli 2021. Sementara sampai hari ini, Indonesia baru menerima 59,5 juta dosis bulk vaksin Sinovac dari Cina. Angka ini di luar vaksin Astrazeneca yang diterima Indonesia. 

Pekerja membawa Envirotainer berisi vaksin Covid-19 Sinovac setibanya dari Beijing di Terminal Cargo Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Ahad (18/4/2021). Sebanyak enam juta dosis vaksin Covid-19 Sinovac yang dibawa dengan pesawat Garuda Indonesia itu selanjutnya dibawa ke Bio Farma Bandung sebelum didistribusikan ke kota dan kabupaten di Indonesia. - (MUHAMMAD IQBA/ANTARA FOTO)

SHARE    

Merespons kondisi ini, pemerintah berupaya mengoptimalkan produksi vaksin dari bahan baku atau bulk yang dilakukan PT Bio Farma. Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyampaikan, pemerintah juga terus mendukung pengembangan vaksin di dalam negeri selama memenuhi kaidah keilmuan dan etika kesehatan.

"Pemerintah akan memaksimalkan kapasitas produksi yang dimiliki PT Bio Farma sehingga mampu memenuhi target vaksinasi yang ditetapkan. Selain itu, pemerintah sudah menerima enam juta bulk vaksin Sinovac pada Ahad (18/4) yang diharapkan dapat meningkatkan produksi vaksin Covid-19 di Indonesia," kata Wiku dalam keterangan pers, Selasa (20/4). 

Untuk mengejar target vaksinasi serta mengurangi risiko kematian akibat Covid-19, pemerintah memprioritaskan vaksinasi terhadap warga lanjut usia (lansia). Prioritas terhadap lansia juga untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas warga pada masa Ramadhan dan menjelang Lebaran. 

Indonesia sudah meneken kesepakatan pengadaan vaksin dengan Sinovac sebanyak 140 juta dosis sepanjang 2021 ini. Dari pasokan bulk yang sudah masuk ke Indonesia, PT Bio Farma ditargetkan bisa memproduksi sedikitnya 20 juta dosis vaksin jadi hingga akhir Mei 2021. 

Per Senin (19/4), tercatat lebih dari enam juta penduduk Indonesia yang sudah mendapat vaksinasi dosis lengkap. Sekitar lima juta orang baru mendapat vaksinasi dosis pertama dan masih menunggu jadwal untuk disuntik dosis kedua. Capaian vaksinasi ini masih cukup jauh di bawah target sasaran vaksinasi untuk gelombang awal, yakni 40 juta penduduk Indonesia.

Pemerintah menghadapi tantangan geografis dalam pendistribusian vaksin Covid-19 ke berbagai pelosok daerah. "Tantangan distribusi vaksin ke pelosok Indonesia tentu adalah wilayah geografis. Saat ini ada 17 ribu pulau di Indonesia," kata Plt Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Maxi Rein Rondonuwu, Selasa.

Maxi mengatakan, strategi yang disiapkan, di antaranya dengan menggandeng PT Bio Farma sebagai penyedia jasa ekspedisi vaksin berdasarkan pengalaman Indonesia dalam program vaksinasi selama bertahun-tahun. "Pengalaman Indonesia dengan vaksinasi rutin bertahun-tahun adalah modal utama, bagaimana kita mendistribusikan vaksin Covid-19," katanya.

Tahapan distribusi vaksin disesuaikan dengan cakupan sasaran yang sudah ditetapkan sebagai peta jalan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Peta jalan itu, yakni gelombang pertama pada Januari hingga April 2021 yang menyasar seluruh tenaga kesehatan di 34 provinsi sebanyak 1,3 juta jiwa, 21,5 juta jiwa warga lanjut usia di atas 60 tahun, dan 17,4 juta jiwa petugas pelayanan publik.

Warga berkerumun saat mengantre vaksinasi Covid-19 massal dosis pertama di Terminal Rawasari, Jambi, Senin (19/4/2021). Vaksinasi yang sedianya menargetkan petugas pelayanan publik sektor transportasi justru dipadati masyarakat umum sehingga mengakibatkan kerumunan. - (Wahdi Septiawan/ANTARA FOTO)

SHARE    

Gelombang kedua pada April 2021 hingga Maret 2022, vaksinasi Covid-19 nasional mulai menyasar kelompok masyarakat rentan. Kategori mereka adalah yang tinggal di daerah dengan tingkat penularan tinggi sebanyak 63,9 juta jiwa dan masyarakat lain dengan pendekatan klaster, sesuai ketersediaan vaksin sebanyak 77,4 juta jiwa.

"Yang saya khawatirkan adalah sasaran tiga dan empat. Banyak kemampuan vaksinasi di daerah yang kurang, sehingga harus kami antisipasi bersama Bio Farma untuk membuat hub di daerah agar pasokan aman," ujarnya.

Maxi mengatakan, ketersediaan vaksin di daerah tidak lepas dari upaya mengelola rantai dingin sepanjang jalur distribusi. "Namun, vaksin tertentu seperti Pfizer kami belum ada pengalaman. Kalau jenis vaksin lain, rantai dinginnya berkisar 2 hingga 8 derajat celsius," katanya.

Kemenkes juga perlu memastikan ketersediaan armada distribusi vaksin melalui jalur darat, laut, dan udara. Bahkan, di daerah tertentu juga ada yang dengan berjalan kaki.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat