Jamaah calon haji antre screening sebelum vaksinasi Covid-19 massal di Halaman Dinas Kesehatan Bantul, Yogyakarta, Selasa (6/4). Sebanyak 400 jamaah calon haji kategori lanjut usia mengikuti vaksinasi Covid-19 massal. Waktu penyuntikan vaksin Covid-19 dil | Wihdan Hidayat / Republika
07 Apr 2021, 03:40 WIB

Vaksinasi Lansia Dipercepat 

Kemenkes menyatakan bakal terus mengakselerasi vaksinasi Covid-19 bagi kelompok

JAKARTA -- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan bakal terus mengakselerasi vaksinasi Covid-19 bagi kelompok lanjut usia (lansia). Kemenkes menargetkan cakupan vaksinasi dosis pertama untuk lansia bisa mencapai 90 persen hingga akhir Juni 2021. 

Berdasarkan data Kemenkes per Selasa (6/4), ada sebanyak 1,77 juta lansia yang telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama. Jumlah itu setara dengan 8,25 persen dari total target penerima sebanyak 21,5 juta orang. Sedangkan, yang sudah mendapatkan dosis kedua sebanyak 344 ribu orang atau 1,60 persen. 

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan, ada sejumlah strategi yang telah diterapkan untuk mempercepat vaksinasi bagi lansia. Kata Nadia, Kemenkes sudah membuat aturan bahwa lansia bisa divaksin tanpa terikat dengan domisili. Artinya, vaksinasi bisa dilakukan di semua daerah dengan cukup membawa kartu identitas penduduk (KTP). 

Ia menambahkan, Kemenkes juga tetap mengoptimalkan sentra vaksinasi untuk melakukan vaksinasi bagi lansia. Menurut dia, layanan vaksinasi bagi lansia harus terus dibuka karena tidak sedikit lansia yang vaksinasinya tertunda akibat kondisi kesehatan. "Atau ada juga lansia baru sembuh dari Covid-19 sehingga mereka harus menunda tiga bulan sebelum mendapatkan vaksinasi," kata Nadia dalam konferensi virtual bertema "Tugas Mulia Urus Lansia", Selasa (6/4).

Terkait

Kendati demikian, Nadia menilai upaya itu belum cukup untuk membantu lansia. Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat ikut berperan mengajak lansia mengikuti vaksinasi. Sebab, kelompok renta ini membutuhkan uluran tangan. "Kita harus betul-betul mengantarkan dan mencari lansia yang bisa divaksinasi," ujarnya.

Ia mengakui tidak mudah mengajak lansia ke tempat vaksinasi. Oleh karena itu, kata Nadia, Kemenkes mencoba mendorong kalangan muda untuk membawa lansia ke sentra vaksinasi.

Nadia mengatakan, jika satu anak muda bisa membawa dua orang lansia, anak muda tersebut bisa mendapatkan vaksinasi dosis pertama. Lansia yang bisa diajak tidak hanya anggota keluarga, tetapi juga orang lain, seperti tetangga yang telah berusia lanjut.

"Tetapi, utamakan orang tua yang lansia, kemudian kita juga bisa membantu tetangga atau lansia di sekitar kita karena prinsipnya kita harus saling membantu untuk sama-sama keluar dari situasi pandemi Covid-19," katanya.

Kendati demikian, ia menyebut program itu baru berlaku di kota besar. "Kami belum bisa melakukan di semua tempat karena ada potensi para lansia dibantu untuk mendapatkan vaksinasi," ujarnya.

photo
Jamaah calon haji digendong usai penyuntikan vaksin Covid-19 massal di Halaman Dinas Kesehatan Bantul, Yogyakarta, Selasa (6/4/2021). Sebanyak 400 jamaah calon haji kategori lanjut usia mengikuti vaksinasi Covid-19 massal. Waktu penyuntikan vaksin Covid-19 dilakukan dua hari. - (Wihdan Hidayat / Republika)

Nadia optimistis, jika upaya-upaya ini bisa dilakukan, laju vaksinasi bagi lansia bisa semakin cepat. "Kalau dipercepat maka kerentanan bisa dikurangi," kata dia. 

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada Senin (5/4) menyatakan, pemerintah akan mengatur kembali pemberian vaksin Covid-19 kepada masyarakat karena pasokan vaksin masih terbatas. Menurut Budi, pemerintah memprioritaskan kelompok lansia dan tenaga pengajar dalam vaksinasi pada April ini.

"Oleh karena itu, dengan adanya keterbatasan vaksin pada bulan April ini, kita arahkan agar disuntikkan terutama untuk para lansia," kata Budi. 

Ia menjelaskan, prioritas ini berdasarkan risiko paparan Covid-19. Berdasarkan data Kemenkes, dari 1,5 juta orang yang terpapar Covid-19, sebanyak 10 persen di antaranya merupakan lansia. Namun, jika dilihat dari tingkat kematiannya, kelompok lansia memiliki risiko sebesar 50 persen. Sedangkan, tingkat kematian di kelompok nonlansia hanya sekitar 10 persen.

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menyoroti rendahnya realisasi vaksinasi Covid-19 untuk lansia. Ia pun mendorong para pemangku kepentingan melakukan evaluasi mengenai hal tersebut. 

photo
Perkembangan Vaksinasi, Rabu (6/4/2021) - (kemkes.go.id)

Evaluasi, kata dia, penting dilakukan untuk mencari penyebab rendahnya realisasi vaksinasi lansia sekaligus mencari solusinya. Menurut wakil ketua umum Partai Golkar tersebut, Kemenkes, pemerintah daerah, dan Satgas Penanganan Covid-19 perlu menggunakan cara jemput bola dengan mendatangi rumah masyarakat yang sudah terdaftar sebagai penerima vaksin lansia.

"Ke depan tidak terfokus dengan membangun sentra vaksinasi sebab bisa saja kendala jarak yang jauh dan sebagainya menjadi persoalan rendahnya lansia yang mengikuti program vaksinasi," kata dia. 

DPR juga mendorong pemerintah mengoptimalkan program vaksinasi anak muda dengan syarat membawa dua lansia dengan memperluas cakupan program tersebut. Menurut dia, program tersebut dapat mempercepat realisasi vaksinasi untuk lansia.

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati menilai pemberian prioritas kepada lansia dan guru memang harus dilakukan pemerintah. "Apalagi, lansia merupakan kelompok rentan," kata Mufida kepada Republika, Selasa (6/4). 

photo
Petugas kesehatan menyuntikkan vaksin Covid-19 Sinovac kepada lansia di Balai Kota Kediri, Jawa Timur, Selasa (6/4/2021). Vaksinasi secara drive thru atau tanpa turun dari kendaraan tersebut guna mempermudah layanan sekaligus menghindari terjadinya kerumunan. - (Prasetia Fauzani/ANTARA FOTO)

Terkait dengan pasokan vaksin, Mufida meminta Kemenkes menggandeng Kementerian Luar Negeri untuk berdiplomasi demi mendapatkan kepastian jatah vaksin gratis bagi Indonesia sesuai kesepakatan. Sementara itu, untuk vaksin berbayar, Mufida menilai perlu ada kajian MoU antara Kemenkes, Bio Farma, dan penyedia vaksin. 

Di tengah kondisi vaksin yang terbatas, Mufida mengatakan, kampanye penggunaan masker dan penerapan 5M perlu digencarkan. "Tidak boleh terlena oleh program vaksinasi nasional," tuturnya. 

Rasio vaksinasi  

Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mendorong jumlah vaksin dan kecepatan vaksinasi Covid-19 terus ditingkatkan. Wapres mengatakan, hingga 31 Maret 2021, sebanyak 8 juta orang telah menjalani vaksinasi. Dari jumlah itu, sebanyak 3,6 juta orang telah memperoleh vaksinasi lengkap atau sekitar 1,3 persen dari jumlah penduduk.

Meski begitu, Kiai Ma'ruf menyebut rasio dosis vaksinasi per 100 penduduk masih di bawah rata-rata dunia. "Karena jumlah penduduk kita besar, rasio dosis vaksinasi per 100 penduduk baru sekitar 4,2 orang, di bawah rata-rata dunia 7,4 orang," ujar Kiai Ma'ruf saat menjadi pembicara dalam Forum Indonesia Bangkit, Selasa (6/4).

Kiai Ma'ruf berharap percepatan vaksinasi bisa selesai pada akhir tahun ini, yakni kepada 70 persen target vaksinasi atau 181 juta orang untuk mencapai kekebalan kelompok. Jika kekebalan kelompok sudah tercapai, ia yakin laju penyebaran virus Covid-19 bisa terkendali.

Ia menekankan, program vaksinasi menjadi game changer terhadap pemulihan kesehatan dan ekonomi. Oleh karena itu, ia menegaskan, persoalan vaksinasi menjadi tugas bersama pemerintah, masyarakat, dan tokoh agama maupun tokoh masyarakat lainnya. 

"Tantangan yang sekaligus menjadi tugas kita bersama, pemerintah, masyarakat, tokoh agama untuk menyampaikan informasi yang benar dan masif serta mengajak masyarakat untuk menerima vaksinasi Covid-19," ungkap Kiai Ma’ruf.

Menurut Kiai Ma'ruf, vaksin yang digunakan telah teruji mampu menahan laju penyebaran Covid-19, teruji aspek keamanannya oleh BPOM, dan telah dinyatakan boleh digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Ia juga mengatakan, keberhasilan program vaksinasi memberikan rasa optimistis terhadap pemulihan kesehatan dan tentunya akan diikuti dengan pemulihan ekonomi.

"Dalam beberapa bulan ini, penurunan kasus Covid-19 dan mobilitas masyarakat yang meningkat secara terbatas memberikan rasa optimistis terhadap perbaikan konsumsi masyarakat," katanya.

Pemda Siapkan Vaksinasi Malam Hari

Program vaksinasi Covid-19 tetap akan digelar selama Ramadhan. Sejumlah pemerintah daerah pun sedang bersiap untuk menggelar vaksinasi pada malam hari atau setelah umat Islam berbuka puasa.

photo
Petugas Puskesmas Kecamatan Kebayoran Lama menyuntikan vaksin Covid-19 kepada seorang warga lansia saat pelaksanaan vaksinasi Covid-19 jemput bola di rumah seorang warga Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta, Selasa (30/3/2021). Pelaksanaan vaksinasi sistem jemput bola tersebut dilakukan sebagai upaya percepatan vaksinasi terhadap lansia di DKI Jakarta. - (ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, misalnya, menyatakan tetap akan memberikan layanan vaksinasi selama Ramadhan. "Termasuk di malam hari, kita akan tetap lakukan suntik vaksin dan memaksimalkan layanan di klinik-klinik. Ini juga sedang kita koordinasikan dengan pemerintah kabupaten/kota," ujar Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Sulsel, Nurul AR di Makassar, Selasa (6/4).

Nurul mengatakan, vaksinasi pada malam hari tetap disiapkan meskipun suntik vaksin pada siang hari selama Ramadhan telah diperbolehkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal tersebut berdasarkan fatwa MUI Nomor 13 Tahun 2021 tentang Hukum Vaksinasi Covid-19 pada Saat Berpuasa.

Ia mengatakan, suntik vaksin pada bulan Ramadhan akan memprioritaskan pemuka agama. Ini karena para pemuka agama akan banyak berinteraksi dengan masyarakat.

Sekretaris MUI Sulsel, Prof Gholib mengatakan, Fatwa MUI Nomor 13 Tahun 2021 dikeluarkan untuk mengantisipasi keraguan masyarakat disuntik vaksin saat sedang berpuasa, sesuai tugas MUI memandu umat. "Fatwa ini mengatakan boleh vaksin di siang hari dan itu tidak membatalkan puasa. Selain itu, jika fisik dalam kondisi lemah, MUI mengimbau masyarakat melakukan vaksin di malam hari," katanya.

Dinas Kesehatan Kota Bandung menyatakan, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 saat Ramadhan tidak jauh berbeda dengan saat sebelum Ramadhan. Namun, yang berbeda jarak pemberian dosis pertama dan kedua berubah dari 14 hari menjadi 28 hari.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kota Bandung, Rosye Arosdiani mengatakan, waktu pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di fasilitas kesehatan juga tetap dilaksanakan pada siang hari, sesuai jam kerja fasilitas kesehatan tersebut. Namun, ia tak menutup kemungkinan vaksinasi juga akan digelar pada malam hari, sebagai antisipasi adanya masyarakat yang khawatir untuk disuntik vaksin saat berpuasa. "Kalau ada yang mengajukan fasilitas kesehatan membuka di malam hari bisa dipertimbangkan," katanya.

Rosye mengatakan, pihaknya melaksanakan vaksinasi sesuai ketersediaan dan jumlah vaksin. Ia pun belum dapat memastikan, apakah minat masyarakat divaksin Covid-19 saat bulan puasa Ramadhan akan berkurang atau tidak. "Saya belum bisa mengatakan ini akan menurun atau tidak, banyak (vaksin) dosis kedua jatuh di bulan Ramadan dan pelaksanaan tetap dijalankan," ujarnya.

Ia berpesan agar warga rentan yang sedang menjalani puasa dan hendak divaksinasi Covid-19, untuk terlebih dahulu berkonsultasi dengan dokter. Sementara bagi mereka yang sehat, sedang puasa dan hendak divaksinasi Covid-19 diperbolehkan.

Kendati demikian, Rosye mengatakan, hingga saat ini belum terdapat penelitian tentang kegiatan vaksinasi Covid-19, yang dilakukan kepada orang sedang berpuasa. Namun, para ahli menyatakan, secara medis tidak terdapat perbedaan vaksinasi terhadap orang yang sedang berpuasa atau tidak.

Sumber : Antara


×