JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mempercepat program vaksinasi Covid-19 kepada warga Ibu Kota. Hal ini untuk memulihkan kepercayaan publik, sekaligus memulihkan ekonomi.

"Harapannya agar masyarakat bisa lebih leluasa melaksanakan kegiatan sosial-ekonomi dengan sehat dan nyaman," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dalam webinar Vaksin Corona dan Lansia yang digagas Ikatan Ahli dan Sarjana Indonesia (IASI) Jerman, Sabtu (3/4).

Menurut Riza, vaksin dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bahaya virus Covid-19. Sehingga, dia menginginkan program vaksinasi di Provinsi DKI Jakarta harus sukses dilaksanakan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat manfaat.

"Dengan perlindungan dan percepatan itu, masyarakat yang mengikuti program vaksinasi benar-benar merasa memperoleh perlindungan penularan Covid-19 dan akan lebih tenang melaksanakan kegiatan ekonomi sehingga perekonomian di Ibu Kota kembali membaik," ujar dia.

Pemprov DKI Jakarta, kata Riza, telah melaksanakan vaksinasi sejak 14 Januari 2021 lalu atau sehari setelah pencanangan gerakan vaksinasi yang dicanangkan Presiden RI di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada 13 Januari 2021. Dimulainya vaksinasi di Jakarta, ditandai dengan pencanangan gerakan vaksinasi tingkat DKI di Balai Kota Jakarta yang disaksikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 15 Januari 2021.

Politisi Partai Gerindra ini juga menekankan kepada jajarannya agar melaksanakan program ini secara cepat dan tepat sasaran. Terlebih, vaksinasi bagi kelompok lansia kelompok usia 60 tahun ke atas, karena memiliki angka mortalitas dan morbiditas yang tinggi.

Riza meminta kepada warga Jakarta agar jangan takut mengikuti vaksinasi, terutama bagi kelompok masyarakat yang belum mendapat giliran. Dia menjelaskan, pemerintah telah membagi empat tahap pelaksanaan vaksinasi Covid-19, dengan mempertimbangkan usia masyarakat, risiko, ketersediaan, dan waktu kedatangan vaksin dari luar negeri.

Pengurus dan pengasuh ponpes menunggu observasi usai penyuntikan vaksin Covid-19 di Pondok Pesantren Al Munawwir, Krapyak, Bantul, Yogyakarta, Rabu (31/3). Sebanyak 200 Kiai pengasuh pondok pesantren mengikuti vaksinasi Covid-19. Penyuntikan ini merupakan tahap pertama. Vaksinasi Kiai dan Ustaz ini memperbanyak sasaran vaksin untuk tenaga pendidik. - (Wihdan Hidayat / Republika)

SHARE    

Pada tahap awal vaksinasi ditujukan bagi tenaga kesehatan, pejabat, dan tokoh publik (untuk kampanye), serta penunjang tenaga kesehatan. Lalu, tahap kedua ditujukan kepada petugas pelayanan publik, seperti pedagang pasar, insan pers, aparat TNI-Polri, lansia, dan sebagainya.

Kemudian, tahap ketiga, vaksinasi akan dilakukan kepada masyarakat rentan dari aspek sosial dan ekonomi. "Tahap empat adalah masyarakat dan pelaku ekonomi lainnya dengan pendekatan klaster sesuai ketersediaan vaksin," ujar dia.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti memaparkan, ada ratusan tempat pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Dia memaparkan, tempat vaksinasi ada di  114 puskesmas, 168 rumah sakit, 70 klinik, 136 lokasi vaksin dinamis, dan 12 sentra vaksin.

"Untuk pembentukan sentra vaksin dinamis di lingkungan tempat tinggal dilakukan agar memudahkan akses lansia," kata Widyastuti.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, total penerima vaksinasi di Jakarta mencapai 8.815.157 jiwa. Untuk sasaran pada tahap pertama dan kedua, ditujukan kepada 3.000.689 jiwa.

Target vaksinasi kepada tenaga kesehatan sebanyak 112.301 jiwa, target lansia 911.631 jiwa dan pelayanan publik 1.976.757 jiwa. Data per 3 April, total vaksinasi dosis satu mencapai 1.325.622 jiwa dan total vaksinasi dosis dua mencapai 490.215 jiwa.

Belum merata

Sementara itu, Pemberlakuan Adaptasi Tatanan Hidup Baru (ATHB) Satuan Pendidikan (SP) di Kota Bekasi telah berjalan selama dua pekan terakhir. Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Bekasi mencatat masih belum meratanya vaksinasi yang didapat tenaga dan staf pendidik.

"Hasil monitoring juga masih menyisakan catatan, yaitu soal belum meratanya vaksinasi yang didapat oleh tenaga dan staf pendidik, selain juga vaksinasi untuk anak-anak yang masih menunggu dari pemerintah pusat," kata Ketua KPAD Kota Bekasi, Aris Setiawan, kepada Republika, Ahad (4/4).

Aris mengatakan, dari hasil monitoring sementara, baru sekitar 30 persen tenaga dan staf pendidik di setiap sekolah yang mendapatkan vaksinasi. Kendati begitu, kata Aris, ada beberapa sekolah yang berinisiatif mengadakan kerja sama dengan RS Swasta untuk vaksinasi terhadap tenaga dan staf pendidik di sekolahnya.

"Di lain sekolah para tenaga pendidik dan staf secara mandiri mendaftar melalui RT/RW sesuai domisili," ujar dia.

Kepala Bagian Humas Setda Kota Bekasi, Sayekti Rubiah, mengatakan, berdasarkan surat permohonan yang disampaikan serta pengecekan yang sudah dilakukan, sekolah dinyatakan siap untuk menyelenggarakan kegiatan Adaptasi Tatanan Hidup Baru Satuan Pendidikan (ATHB-SP).

Menurut dia, tidak ada pemaksaan dalam kegiatan ATHB-SP ini. Dia mengatakan, satuan pendidikan dimaksud sudah mampu mengadaptasikan dirinya dalam menyiapkan tatanan atau sistem penyelenggaraan PTM yang menerapkan protokol kesehatan.

Pemerintah Kota Bekasi juga belum menerima laporan adanya kasus positif Covid-19 setelah dimulainya ATHB-SP selama satu pekan terakhir. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Krisman Irwandi, mengatakan, pengelolaan teknis menjadi tanggung jawab masing-masing sekolah.

“Pengelolaannya diserahkan mandiri ke sekolah. Jadi, laporan dari mereka sampai saat ini belum ada,” kata Krisman.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat