Pelaku UMKM menunjukkan tanda terima pendaftaran BLT UMKM di Kantor Kelurahan Cisaranten Endah, Kota Bandung, Senin (16/11). | ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA
03 Apr 2021, 02:00 WIB

Kemensos Diminta Kaji Lagi Penghentian Bantuan Tunai

Bantuan sosial tunai dinilai sangat membantu meringankan beban penerima.

JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin meminta Kementerian Sosial (Kemensos) mempertimbangkan kembali penghentian bantuan sosial tunai (BST). Legislator juga menyarankan pemerintah mengevaluasi pelaksanaan program BST yang berjalan pada 2020 dan 2021.

Menurut dia, apabila kondisi perekonomian masyarakat belum berangsur pulih, maka BST masih perlu dilanjutkan. Bantuan ini, kata Aziz, diharapkan masyarakat yang saat ini perekonomiannya semakin sulit akibat terdampak pandemik Covid-19.

"Evaluasi untuk melihat sejauh mana efektivitas bantuan tersebut dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, serta mengupayakan bantuan dalam bentuk lain jika BST dihapuskan," kata Azis, Jumat (2/4).

Kementerian Sosial menekankan bahwa BST tidak akan diperpanjang setelah April 2021. Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan, pemerintah tak lagi memiliki anggaran untuk memperpanjang program BST. "Enggak. Gak ada anggarannya untuk itu. Tidak ada anggarannya untuk perpanjangan BST," kata dia di Kabupaten Pangandaran, Rabu (31/3).

Terkait

Risma juga mengatakan, salah satu alasan tak akan memperpanjang BST adalah karena situasi pandemi Covid di Indonesia telah bergerak ke skala mikro. Artinya, masyarakat seharusnya kini telah dapat beraktivitas kembali dengan harapan situasi pergerakan perekonomian di Indonesia sudah mulai normal.

"Kalau misalkan di daerah masih ada warga yang perlu ditolong, mereka masih bisa mengajukan ke kami, nanti kami bantu dalam bentuk BPNT (bantuan pangan non-tunai)," kata Risma. BPNT itu senilai Rp 200.000 per keluarga penerima manfaat (KPM).

Staf Ahli Mensos Bidang Aksesibilitas Sosial, Sonny W Manalu mengatakan, anggaran BST dari Kementerian Sosial hanya disiapkan sampai April 2021. Dana Rp 12 triliun disalurkan setiap bulan kepada 10 juta KPM selama empat bulan, sejak awal 2021. Per-PKM menerima bantuan tunai sebesar Rp 300 ribu setiap bulannya melalui PT Pos Indonesia.

Ketua Satgas BST Pos Indonesia, Haris menjamin pendistribusian bantuan sosial tunai masih berjalan hingga April 2021. Sebanyak 21 ribu pegawai dikerahkan untuk menuntaskan pendistribusian hingga tahap akhir.

photo
Petugas memotret warga yang menerima bantuan sosial di Kantor Desa Manyeti, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Kamis (5/11/2020).  - (ANTARA FOTO/Fajar Choerul-Biro Humas Kemensos)

“Pendistribusian BST masih berjalan hingga April. Pos Indonesia mengerahkan segala kemampuan untuk bisa menyalurkan BST tepat waktu. Sebanyak 21 ribu pegawai Pos se-Indonesia tergabung dalam satgas," kata dia dalam pernyataan resminya, Kamis (1/4).

Menurut dia, BST sangat membantu meringankan beban para KPM di tengah pandemi Covid-19. Terutama bagi kelompok miskin dan rentan, sehingga para KPM bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka. "Adanya BST ini masyarakat merasa sangat terbantu, banyak yang berharap bantuan bisa terus digulirkan," kata dia,

Adapun target penerima pada April bertambah menjadi 12 juta KPM. Nilai indeks bantuannya tetap sama, yakni Rp 300 ribu per KPM. Menurut dia, sejauh ini proses distribusi berjalan lancar. PT Pos juga akan menuntaskan penyaluran BST di tahap-tahap penyaluran yang tersisa. n antara ed: ilham tirta


×