JAKARTA—Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menilai tingkat literasi masyarakat berdampak pada banyak sektor. Direktur Agama Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Amich Alhumami menuturkan, salah satu dampak yang akan terjadi jika tingkat literasi masyarakat Indonesia rendah tingkat produktifitas sumber daya manusia (SDM) dalam pekerjaannya.

"Literasi yang rendah tidak akan produktif. Literasi rendah selain tidak produktif dia tidak akan mendapat pendataan yang baik pula,” tutur Amich saat Rapat koordinasi Nasional Bidang perpustakaan 2021, Selasa (23/3). Amich menambahkan, hal inilah yang membuat literasi menjadi salah satu agenda strategis pembangunan kebudayaan dan SDM.

Menurutnya, membangun kebudayaan dan SDM merupakan salah satu langkah untuk membentuk masyarakat yang produktif. "Jadi ada hubungan yang sangat erat antara pendidikan, literasi, dan kebudayaan. Persinggungan yang sangat nyata dan ketiga-tiganya akan melahirkan knowledge society, masyarakat yang berpengetahuan itu akan meningkatkan produktivitas," kata Amich.

Selain produktifitas, literasi rendah juga berdampak pada biaya pendidikan lebih mahal. Sebab, harus ada usaha lain yang ditempuh dalam pendidikan. Kondisi sebaliknya bisa terjadi jika sejak awal dibentuk pondasi literasi yang kokoh sejak dini.

Di sektor kesehatan, literasi yang rendah juga membuat biaya kesehatan lebih mahal. Hal ini bisa terjadi karena di dalam literasi yang rendah, masyarakat akan sulit mendapatkan informasi tentang gizi hingga nutrisi.

"Atau juga peningkatan kriminalitas. Maka, menjadi sangat penting dan betul-betul menjadi agenda kita bersama untuk membangun literasi masyarakat yang baik," kata Amich.

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Indeks Aktivitas Literasi Baca (Alibaca) pada 2019 secara nasional berada di angka 37,32 persen. Bahkan, sebanayk 25 dari 34 provinsi di Indonesia masih memiliki skor di bawah 40 persen, termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kementerian Desa, PDT & Transmigrasi Suprapedi mengeklaim, sejak 2015 hingga 2020, alokasi anggaran dana desa untuk perpustakaan atau taman bacaan mengalami kenaikan.

Pada 2019, alokasi dana desa untuk perpustakaan mencapai Rp 396,41 miliar. Jumlah ini mengalami penurunan akibat pandemi pada 2020 menjadi Rp 331,41 miliar.

Menurut Supraedi, dalam dua tahun terakhir, jumlah desa yang berhasil mendirikan perpustakaan juga mengalami penurunan. Pada 2019, tercatat 10.169 desa mendirikan perpustakaan/taman baca dan pada 2020 hanya 9.897 desa. “Literasi desa dapat ditingkatkan terutama di daerah-daerah yang memiliki potensi desanya,” ujar Suprapedi, Selasa (23/3).

Menurutnya, ada tiga agenda pembangunan desa 2020-2024. Pertama, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Ketiga, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. “Manusia merupakan sumber modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah,” ujarnya. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat