JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD menyatakan, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) akan menjadi koordinator untuk keamanan laut Indonesia. Dia memastikan, adanya peran tersebut tidak lantas mengurangi kewenangan masing-masing pihak yang ada di bawah koordinasi Bakamla nantinya.

"Kalau melihat perjalanan masa lalu minimal ada dua masalah, pertama masalah koordinaai dengan institusi-institusi lain," ungkap Mahfud usai mengikuti Rapat Pimpinan Bakamla RI 2021 di Markas Besar Bakamla, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (16/3).

Mahfud mengatakan, pemerintah sejak 2016 lalu telah mengarahkan agar perlahan-lahan koordinasi keamanan laut dilakukan di bawah satu atap. Rencananya, Bakamla yang akan menjadi sentral koordinasi atau koordinator keamanan laut tersebut.

"Ini koordinasi istilahnya, jadi Bakamla menjadi sentral koordinasi. Koordinasi saja, tidak akan mengurangi kewenangan masing-masing agar semuanya bisa terpadu langkah kita di dalam mengamankan laut," kata dia.

Dua kapal dua kapal berjenis motor tanker (MT) berbendera asing diamankan Badan Keamanan Laut (Bakamla) di perairan Pontianak, Kalimantan Barat, Ahad (24/1/2021). KN Marore-322 milik Bakamla mengamankan dua kapal tanker berbendera Iran dan Panama melaksanakan ship to ship yang diduga melakukan transfer BBM illegal. - (ANTARA FOTO/HO/Bakamla)

SHARE    

Pada rapat pimpinan tersebut, Mahfud mengaku membahas soal membangun budaya bahari di dalam pengamanan laut. Di mana budaya kelautan itu merupakan budaya egaliter yang dalam melakukan kegiatan secara kerja sama dan rukun.

"Jangan ikut budaya kontinen. Karena budaya kontinen, budaya daratan, itu budaya Eropa di mana orang bermusuhan, cari menang-kalah dan sebagainya. Tidak ada kerukunan," jelas Mahfud.

Selain itu, Mahfud juga meminta Bakamla agar memperbaiki tata kelola keuangannya. "Tadi saya sudah menyampaikan, coba mulai tahun ini ditata, sehingga tidak lagi BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) itu memberikan opini disclaimer," kata dia.

Bakamla pernah mendapatkan opini disclaimer dari BPK karena adanya kasus penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan Perangkat Transportasi Informasi Terintegrasi (Backbone Coastal Surveillence System/BCST) pada 2016.  

Rapat pimpinan pada Selasa merupakan yang pertama kali dilakukan Bakamla. Kepala Bakamla, Laksamana Madya TNI Aan Kurnia mengatakan, rapat tersebut perlu mengingat ancaman faktual dan potensial di laut yang dinamis serta perkembangan lingkungan strategis global, regional, dan nasional.

"Ini diperlukan mengingat ancaman faktual dan potensial di laut yang dinamis dihadapkan dengan perkembangan lingkungan strategis global, regional, dan nasional sehingga menuntut kapasitas dan kapabilitas Bakamla untuk mampu menghadapinya," kata dia dalam sambutannya, Selasa (16/3).

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Petrus Reinhard Golose (kiri) didampingi Deputi Bidang Pemberantasan Irjen Pol Arman Depari (kanan) bersama Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksdya TNI Aan Kurnia (tengah) menunjukkan barang bukti kasus peredaran narkotika dalam konferensi pers di Kantor BNN, Jakarta, Rabu (17/2/2021). BNN bersama Bakamla berhasil mengungkap empat kasus peredaran narkotika jenis sabu di empat lokasi yakni Medan, Palembang, Jakarta dan Kepulauan Seribu dengan barang bukti sebanyak 466,19 kilogram sabu serta mengamankan 11 orang tersangka. - (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)

SHARE    

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Bakamla membutuhkan kesamaan visi dan kesatuan paradigma dalam menggerakan organisasi. Terlebih, semua ancaman itu harus dihadapi di tengah keterbatasan kapasitas dan kapabilitas yang Bakamla miliki.

"Komitmen dan integritas kita sangat dibutuhkan untuk dapat menghasilkan output program yang ditentukan sebagai pijakan yang kokoh untuk mencapai laut yang aman bagi aktivitas pembangunan nasional," jelas dia.

Aan Kurnia pada Senin (22/6/2020) lalu, juga pernah menyampaikan, tata kelola keamanan laut di Indonesia saat ini belum optimal. Hal ini lantaran adanya tumpang tindih kewenangan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Padahal, kata dia, tata kelola keamanan laut yang ideal mesti dibangun dari peran elemen kelembagaan yang dilandaskan kesamaan visi dan paradigma serta penyerderhanaan peraturan.

Kemudian proses tata kelola keamanan laut ini dikelola dalam satu pintu sehingga output dari tata kelola satu pintu ini adalah tata kelola keamanan laut yang baik dan terbangun sistem kewaspadaan maritim serta pemanfaatan sumber daya secara optimal dan pertumbuhan ekonomi," katanya. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat