Petugas menyiapkan makanan yang dijual Warung Nasi Kuning Podjok Halal di Taman Situ Lembang, Menteng, Jakarta, Kamis (26/11). Menu makanan nasi kuning, lauk, sayur, dan air minum yang disajikan dibanderol dengan harga Rp 3 | Republika/Putra M. Akbar

Perencanaan

14 Mar 2021, 16:47 WIB

Menggenjot Kualitas dan Higienitas Makanan

Produsen melakukan terobosan, termasuk meningkatkan kualitas, higienitas, dan standardisasi makanan.

OLEH  FARAH NOERSATIVA

 

Pandemi Covid-19 membuat sebagian besar usaha kecil, menengah, maupun besar sempat terpuruk. Sebab, adanya kebijakan guna memutus rantai pandemi Covid-19 mengakibatkan tempat-tempat usaha menjadi sepi karena sedikit dikunjungi orang.

Akibatnya, segala bentuk produk dan layanan saat ini menyasar warga yang ada di rumah. Berbagai terobosan dilakukan para produsen, termasuk dengan meningkatkan kualitas pelayanan dan melakukan standardisasi.

Menurut Direktur Penguatan Standardisasi Badan Standardisasi Nasional (BSN) Heru Suseno, lembaga ini terus memberi pendampingan dan bimbingan bagi para usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menerapkan Standardisasi Nasional Indonesia (SNI).

"Kami melakukan bimbingan kepada UMKM-UMKM yang melakukan usahanya untuk bisa mendapatkan SNI dari lembaga sertifikasi produk," kata Heru kepada Republika, beberapa waktu lalu.

Pada masa pandemi ini, dia menekankan, penerapan protokol kesehatan (prokes) pada saat proses produksi juga meningkatkan mutu dan kualitas sesuai SNI. Langkah ini diperlukan agar ada perlindungan pada produk dan keamanan bagi para konsumen, terutama dalam penggunaan bahan-bahan yang tak berbahaya bagi kesehatan. 

BSN memberikan petunjuk dan bimbingan kepada UMKM dari sisi produksi, seperti prinsip dalam memilih bahan baku yang sesuai, aman, dan berkualitas, dan tidak terkontaminasi. "Jadi, UMKM kami dorong untuk melakukan upaya-upaya mencegah kontaminasi baik mikroba maupun bahan kimia yang digunakan atau bahan-bahan yang ikut pada saat produksi. Maka, itu semua harus ada pengecekan," ujar Heru.

 
UMKM kami dorong untuk melakukan upaya-upaya mencegah kontaminasi baik mikroba maupun bahan kimia yang digunakan atau bahan-bahan yang ikut pada saat produksi.
HERU SUSENO, Direktur Penguatan Standardisasi Badan Standardisasi Nasional (BSN)
 

Dia tak memungkiri saat ini ada perkembangan yang baik dari para UMKM yaitu dengan berprinsip clean label. Namun, hal ini belum populer di masyarakat. "Saya belum melihat UMKM mengarah ke sana. Sekarang kami dan kita semua sedang fokus bagaimana UMKM bisa produksi dan bisa menjual produknya, dan diterima pasar," kata dia.

Ketua Asosiasi UMKM Indonesia Ikhsan Ingratubun mengatakan, standardisasi produk sebenarnya telah diterapkan oleh para UMKM, terutama mereka yang hendak berkompetisi secara global. Bagi para UMKM yang belum bisa meraih sertifikasi, kata dia, sebenarnya pun tak ada masalah. 

Dia mengatakan, setidaknya ada kendala yang dialami para UMKM untuk meraih sertifikasi standardisasi. "Yang menjadi catatan kami adalah, jangan sampai biaya untuk sertifikasi itu kemahalan. Akibatnya kepada produk-produk UMKM yang sudah tidak mampu berkompetisi, ditambah lagi dengan biaya-biaya standardisasi produk tersebut," ujar Ikhsan, pekan lalu.

 
Yang menjadi catatan kami adalah, jangan sampai biaya untuk sertifikasi itu kemahalan.
IKHSAN INGRATUBUN, Ketua Asosiasi UMKM
 

Ikhsan mencatat, proses sertifikasi sendiri juga lebih banyak membutuhkan waktu. Pembiayaannya pun menjadi beban untuk dibayar oleh UMKM. Dia menyarankan agar sertifikasi standardisasi dari pemerintah digratiskan bagi para UMKM. 

Soal clean label, Ikhsan membenarkan hal itu dapat memberikan nilai tambah bagi produk UMKM. Hanya, jika tidak pun tidak masalah karena produk impor pun tak dibatasi dengan standar demikian.

Meski begitu, masih ada produk asing yang diimpor tak mensyaratkan clean label. Dia pun mengatakan, tak heran jika Presiden Joko Widodo mengimbau masyarakat untuk lebih memilih produk dalam negeri. 

photo
Produsen melakukan terobosan, termasuk meningkatkan kualitas, higienitas, dan standardisasi makanan. - (Freepik.com)

"Jika produk UKM memerlukan standardisasi, justru seharusnya setara juga, di mana produk impor yang lebih dipersulit standardisasinya, jadi benar-benar tersaring," ujar dia. 

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi juga mendorong para UMKM bisa mengikuti prosedur prokes dalam proses produksi di berbagai level. "Resto atau tempat UKM bisa menyediakan hand sanitizer juga yang bisa digunakan bagi para petugas layanan antar guna tak mentransmisikan bakteri, kuman, atau virus ketika dia menyerahkan kepada konsumen," kata Tulus.

photo
Petugas menyiapkan menu makan malam untuk pasien Covid-19 di Posko Tagana Kota Yogyakarta, Kamis (1/10/2020). Produsen melakukan terobosan, termasuk meningkatkan kualitas, higienitas, dan standardisasi makanan. - (Wihdan Hidayat / Republika)

Banyaknya restoran yang berpindah ke layanan daring membuat banyak orang saat ini sering menggunakan jasa layanan antar. Pengemasan produk makanan pun saat ini menjadi isu kehigienisan tersendiri.

Untuk itu, YLKI mengusulkan pengemasannya tak menggunakan plastik agar tak menambah jumlah sampah plastik yang mencemari lingkungan. "Resto-resto sebaiknya mewujudkan pengemasan makanan yang lebih ramah lingkungan dan yang food grade," ujar Tulus. 

Tulus juga mengapresiasi para UMKM kuliner, restoran, dan hotel yang telah menyediakan kanal informasi bagi konsumen. Terlebih, informasi itu mengenai bagaimana prosedur prokes dan standardisasi yang telah diterapkan pada proses produksi.

"Itu akan lebih bagus disampaikan ke publik," kata Tulus. Dia pun mengapresiasi bagi UMKM yang telah menggunakan prinsip clean label


×