Kader dan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Soloraya melakukan aksi turun ke jalan di jalan Adi Sucipto, Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu (10/3/2021). Aksi tersebut sebagai bentuk penolakan KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatra Uta | ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
12 Mar 2021, 03:10 WIB

Daerah Ikrar Dukung AHY

Kubu KLB mengakui belum mendaftarkan hasil KLB ke Kemenkumham.

JAKARTA—Pengurus daerah Partai Demokrat mulai menyuarakan dukungan terhadap kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Gelombang suara dari pengurus berbagai daerah menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Deli Serdang, Sumatra Utara, beberapa waktu lalu.

Setelah pengurus Demokrat DKI Jakarta, ikrar setia kepada AHY datang dari pengurus Jawa Timur. DPD Partai Demokrat Jatim bersama seluruh ketua DPC Partai Demokrat se-Jatim mengikarkan kesetiaan kepada AHY yang dikuatakan dalam bentuk akta notaris.

Plt Ketua DPD Partai Demokrat Jatim, Emil Dardak menuturkan, ikrar ini merupakan bentuk dari keseriusan dan keteguhan hati dari para DPC selaku pemegang suara sah. Emil menjelaskan, para Ketua DPC se-Jatim secara begiliran menandatangai akta pernyataan yang memuat sejumlah poin.

Di antaranya setia kepada AHY, tidak pernah membuat atau menandatangani surat kuasa, mandat, penugasan dan atau apapun terkait dengan pelimpahan hak suara untuk mewakili para ketua DPC. "Jika ada oknum yang menghadiri KLB dengan mengatasnamakan para ketua DPC, maka perbuatan tersebut dapat dituntut secara hukum," ujar Emil, Kamis (11/3).

Terkait

Dukungan kepada AHY juga datang dari pengurus DPD Demokrat DKI Jakarta. Bahkan, seluruh pengurus DPD melakukan cap jempol darah untuk membuktikan kesetiaan kepada AHY. Selain itu, dukungan mengalir dari berbagai pengurus di berbagai daerah. Misalnya, dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, Papua, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sumatra Utara, hingga Riau.

Ketua DPD Partai Demokrat Riau, Asri Auzar menuturkan, ada dua ketua DPC yang sudah dipecat bergabung dalam kubu KLB Deli Serdang. Keduanya, yakni Ketua DPC Demokrat Kabupaten Kuantan Singingi dan Rokan Hili, sudah dipecat sebelum pelaksanaan KLB.

"Dari 12 kabupaten/kota. Hanya dua yang tidak mau menandatangani pakta integritas yang menunjukkan loyalitas kepada AHY. Nah sebelum KLB, mereka sudah ditandai," kata Asri Auzar di Pekanbaru, Kamis.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya mengatakan, dukungan terhadap AHY semakin banyak dari berbagai pihak. “Terakhir, kita berharap pemerintah bisa mendengarkan. Karena kalau ini dibiarkan, maka rakyat tidak akan tinggal diam. Mari kita rapatkan barisan,” kata dia, Kamis (11/3).

photo
Sejumlah kader Partai Demokrat daerah Banten membubuhkan tanda tangan dan cap jempol darah pada kain putih saat Aksi Solidaritas Kader Partai Demokrat Tolak Kongres Luar Biasa Deli Serdang di Serang, Banten, Senin (8/3/2021). - (ASEP FATHULRAHMAN/ANTARA FOTO)

Lengkapi dokumen

Di lain pihak, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat versi kongres luar biasa (KLB) Deli Serdang, Jhoni Allen Marbun mengakui pihaknya belum menyerahkan hasil KLB kepada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Ia mengatakan, saat ini masih melengkapi sejumlah dokumen sebelum dibawa ke Kemenkumham.

"Terus terang saja dokumentasi, saya pikir dokumentasi itu tadinya cukup (menyerahkannya) dengan kita memanggil orang-orang dokumenter, termasuk dari daerah. Itu memang sedikit kita lengah," ujar Jhoni di kediaman Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, Menteng, Jakarta, Kamis (11/3). Pernyataan ini membantah kubunya sendiri yang mengeklaim sudah mendaftarkan hasil KLB ke Kemenkumham pada Rabu (10/3) kemarin.

photo
Sekjen Partai Demokrat versi KLB Jhonny Allen (tengah) memberikan keterangan pers terkait urgensi KLB Sibolangit di Jakarta, Kamis (11/3/2021). Dalam keterangannya Jhonny mengatakan pengurus versi KLB akan melaporkan AHY ke kepolisian atas dugaan pemalsuan mukadimah AD/ART partai. - (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Padahal, di hari yang sama, Kemenkumham menegaskan belum menerima dokumen hasil KLB. Namun, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly menegaskan pemerintah objektif dan profesional menangani konflik Partai Demokrat. Ia menuturkan, Kementerian Hukum dan HAM akan tetap mengacu pada Undang-Undang tentang Partai Politik dan AD/ART Partai Demokrat yang sah saat ini.

"Nanti kalau KLB datang, kita akan menilai semuanya sesuai AD/ART Partai Demokrat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Itu penting," tutur Yasonna, Selasa (9/3). 


×