Pemprov DKI berencana menormalisasi sungai untuk mencegah banjir. | Suwandy/ANTARA FOTO
09 Mar 2021, 10:18 WIB

DKI Fokus Bebaskan Lahan untuk Normalisasi Cegah Banjir

Kementerian PUPR mau menormalisasi sungai jika semua lahan sudah dibebaskan untuk mencegah banjir.

JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta pengerjaan proyek normalisasi bisa dimulai tahun ini karena pihaknya telah melakukan pembebasan lahan. Riza mengatakan, pihaknya telah membebaskan 7,6 kilometer lahan di bantaran Kali Ciliwung selama periode 2019-2020.

"Ya, alhamdulillah, 2019-2020 tugas pemprov terkait normalisasi, (kami telah) melakukan pembebasan lahan. Dalam lima tahun ke depan kita menganggarkan Rp 5 triliun untuk pembebasan lahan (yang belum)," kata Riza, Ahad (7/3) malam. 

Riza menyebut terdapat dua hambatan utama dalam melakukan pembebasan lahan untuk normalisasi sungai sebagai upaya mengatasi banjir. Pertama, banyak lahan yang bersengketa dan masih berproses di pengadilan. Dengan begitu, Pemprov DKI membutuhkan waktu menunggu proses sengketa lahan bisa diselesaikan terlebih dahulu sebelum melakukan pembebasan lahan.

Hambatan kedua, lanjut dia, yakni terbatasnya anggaran untuk melakukan pembebasan lahan di wilayah DKI Jakarta. Ia pun meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memulai pengerjaan normalisasi atau memasang sheet pile beton di lahan yang sudah dibebaskan pada tahun ini.

Terkait

"Tugas menteri PUPR, kementerian, dukungan Pak Basuki (Menteri PUPR--Red) dan lain-lain, membuat tanggul-tanggul sheet pile. Mudah-mudahan tahun ini mulai dibangun kembali," ujar dia.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin berharap pengerjaan normalisasi dan pembebasan lahan berjalan secara simultan. "Kita berharap itu berjalan seiringlah. Pembebasan jalan terus, normalisasi juga terus berlangsung," kata Arifin, Senin (8/3).

 
Kita berharap itu berjalan seiringlah. Pembebasan jalan terus, normalisasi juga terus berlangsung.
 
 

Sebab, kata dia, jika menunggu semua lahan bebas akan butuh waktu beberapa tahun lagi. Masyarakat pun akan terus terdampak banjir luapan Kali Ciliwung jika pengerjaan terus ditunda.

Ia pun meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat mengenai hal itu. Sebaliknya, ia berharap pemerintah pusat untuk proaktif. "Kita di DPRD, insya Allah, bakal mendukung kalau itu program untuk mengatasi banjir, termasuk normalisasi sungai," kata dia.

Staf Khusus Kementerian PUPR Bidang Sumber Daya Air Firdaus Ali mengatakan, pihaknya ingin memulai normalisasi saat semua lahan sudah dibebaskan. "Kementerian PUPR tidak mau kejadian lagi ketika dialokasikan anggaran APBN untuk normalisasi sungai, (tapi) di lapangan pembebasan lahan tidak clean and clear serta tidak tuntas," kata Firdaus kepada Republika, Senin (8/3). 

Firdaus menjelaskan, pihaknya enggan memulai pekerjaan saat lahan belum dibebaskan semuanya karena menyangkut kinerja Kementerian PUPR. Ia tak mau Kementerian PUPR yang disalahkan jika banjir kembali terjadi karena pekerjaan dilakukan setengah-setengah. "Normalisasi itu pada dasarnya harus total dan menyeluruh sehingga tidak ada lagi bottle neck (penyempitan)," ujar dia.

Kendati demikian, kata dia, keputusan untuk memulai pengerjaan normalisasi tetap ada di tangan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Pengerjaan bisa saja dimulai tahun ini atau menunggu semua lahan bebas beberapa tahun lagi. 

Di sisi lain, pihaknya sebenarnya sudah menyiapkan anggaran tahun ini untuk menormalisasi Kali Ciliwung sebesar Rp 400 miliar. "Jadi, keputusan nanti ada pada Menteri PUPR," ujar dia.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Ariza Patria | Tiga M (arizapatria)

Dikeruk

Pemerintah Kota Jakarta Selatan melalui Suku Dinas Sumber Daya Air (Sudin SDA) Jakarta Selatan terus melakukan normalisasi dengan melakukan pengerukan lumpur. Salah satunya di Kali Sarua, Kalibata, Kecamatan Pancoran, sebagai salah satu upaya untuk mencegah banjir.

"Pengerukan Kali Sarua segmen Kalibata dilakukan dalam rangka normalisasi kali karena sudah padat lumpur dan menyempit," kata Kepala Satuan Pelaksana Sudin SDA Kecamatan Pancoran, Agus Bowo Leksono, Senin.

Pengerukan kali di segmen Kalibata itu dilakukan sepanjang sekitar 1,2 kilometer yang sekaligus merupakan lanjutan pasca-pengerukan Kali Mampang bagian hilir. Agus menambahkan, pengerukan lumpur di kali itu dilakukan dengan mengerahkan dua alat berat jenis AM Ultratex 24 dan AM Ultratex yang dikendalikan dua operator.

Dalam kegiatan itu, petugas dengan alat berat selain mengeruk kali 1-1,5 meter juga meratakan dua sisi kali yang kondisinya sudah menyempit karena gundukan lumpur yang telah mengeras agar menjadi kembali normal sekitar lima meter.

Ia melanjutkan, upaya normalisasi kali itu dilakukan dengan pendalaman dan pelebaran sehingga kali dapat banyak menampung air saat hujan dan air juga mengalir lancar hingga dapat meminimalkan genangan.

"Untuk pengerjaan sudah dilakukan sejak awal Februari 2021 dan saat ini pengerukan baru mencapai sekitar 15 persen dan diperkirakan memakan waktu sekitar empat bulan," kata dia.


×