BOGOR— Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tengah melakukan penajaman terkait pembangunan jalan tol Bogor-Serpong via Parung yang termasuk dalam Jakarta Outer Ring Road (JORR) 3. Sebab, jalan tol tersebut berkaitan dengan pembangunan jalur khusus tambang di Parung Panjang yang sudah lama direncanakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.

Diketahui, pembangunan jalan tol Serpong-Rumpin sepanjang enam kilometer dari total 30 kilometer itu akan menjadi penghubung antarlokasi tambang (quarry). Oleh karena itu, Kabag Administrasi Pembangunan (Adbang) pada Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika mengatakan, seharusnya jalan tol dan jalur tambangnya sendiri dibangun bersama-sama.

“Kami mencoba mensinkronkan karena ada rencana pembangunan jalan tol. Jadi, jalan tol ini minimal didahulukan. Tapi, seharusnya bersama-sama,” kata Ajat kepada Republika, Ahad (7/3).

Dia melanjutkan, Pemkab Bogor sendiri sebelumnya sudah memiliki beberapa alternatif untuk pembangunan jalur khusus tambang. Beberapa alternative, di antaranya, juga disusun oleh Pemprov Jawa Barat.

Namun, kemudian Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) melakukan ekspose terkait jalan tol Serpong-Rumpin yang termasuk dalam proyek JORR 3 yang bisa membuat kendaraan pengangkut tambang memasuki jalan tol tersebut. Alternatif yang diberikan oleh BPJT ini, dikatakan Ajat, di luar dari beberapa alternatif yang sudah dibuat sebelumnya.

“Karena kan ada skenario jalan tol, semua berubah. Jadi, kita seriusin jalan tolnya. Makanya kita dari pemkab pertajam lagi keseriusan dari BPJT,” ujar dia.

Dari skenario yang dibangun BPJT, Ajat menjelaskan, lelang jalan tol JORR 3 tersebut akan selesai pada 2021. Jika tidak ada kendala dari berbagai hal, jalan tol tersebut akan mulai dibangun pada 2022.

Dengan didorongnya jalan tol tersebut, Ajat mengatakan, nantinya konflik antarkendaraan pengangkut barang tambang dengan warga di permukiman diharapkan bisa berkurang. Termasuk, bersatunya kendaraan-kendaraan besar tersebut dengan angkutan umum di jalan raya. Apalagi, sekitar 80 persen angkutan tambang berangkat melalui Jakarta.

Sementara itu, Pemkab Bogor juga akan kembali melakukan rapat mengenai ide dihubungkannya jalur khusus tambang dengan jalan tol. Termasuk pembagian peran antara tanggung jawab Pemkab Bogor, Pemprov Jawa Barat, dan pemerintah pusat.

“Mereka itu pola anggarannya dari Serpong sampai Bogor Kota. Belum dibagi per trase-nya. Kita hanya usul biar dipikirkan bersama urusan masalah tambang,” ujar dia.

Camat Parung Panjang Icang Aliudin menerangkan, proses pembangunan jalur khusus tambang akan mulai beroperasional pada 2022. Hal itu dilihatnya dari timeline yang dibuat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait rencana pembangunan jalur khusus tambang di Jalan Parung Panjang, Kabupaten Bogor.

Icang menjelaskan, dalam timeline yang didapatkannya, pada enam bulan pertama 2021 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan melakukan sinkronisasi. “Ada berita acara kesepakatan program MoU Pemprov Jawa Barat dengan perusahaan tambang, dengan transporter, dan lain-lain,” kata Icang.

Setelah itu, lanjutnya, akan dilakukan skema pembiayaan hingga mencapai kesepakatan, antara Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten, termasuk dengan para pengusaha tambang milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Baru kemudian pada Oktober akan dilanjut pada pelaksanaan feasibility study (FS), pembuatan detail engineering design (DED), serta kajian analisis dampak lingkungan (amdal).

“Nantinya, akan ada penugasan dari pemerintah daerah, tapi pasti ada keputusan gubernur dan diturunkan tim pengendali di lapangan. Nah, itu perkiraan 2022,” ujar dia.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat