Pendiri Partai Demokrat Etty Manduapessy (tengah) didampingi para kader lainnya menghadiri Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). | Endi Ahmad/ANTARA FOTO

Kabar Utama

06 Mar 2021, 03:30 WIB

Demokrat di Ambang Dualisme

KLB Partai Demokrat yang digelar di Kabupaten Deliserdang, Sumatra Utara, sempat memanas.

JAKARTA -- Partai Demokrat berada di ambang dualisme jika Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengesahkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatra Utara. KLB Partai Demokrat yang digagas para mantan kader itu digelar pada Jumat (5/3).

Hasilnya, KLB menetapkan Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko sebagai ketua umum periode 2021-2025 menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). KLB juga menunjuk mantan ketua DPR RI Marzuki Alie sebagai Ketua Dewan Pembina.

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengaku belum mendapat informasi terkait Kongres Luar Biasa (KLB) partai Demokrat. "Sampai saat ini belum ada informasi resmi ke kemenkumham terkait hal tersebut," kata Direktur Tata Negara Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Baroto di Jakarta, Jumat (5/3).

Meski demikian, dia tidak menjelaskan lebih detail perihal penerimaan informasi yang dimaksud. Baroto juga tidak merespon balik saat dikonfirmasi melalui pesan singkat terkait sikap Kemenkumham berkenaan dengan legalitas pelaksanaan hingga hasil KLB tersebut.

AHY meminta Presiden Joko Widodo dan Menteri hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly tidak memberikan legitimasi atas penyelenggaraan KLB Deli Serdang. AHY menilai KLB terebut sebagai KLB ilegal. "Saya minta dengan hormat kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk tidak memberikan legitimasi kepada KLB ilegal," ujar AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (5/3).

Ia menegaskan, ketua umum Partai Demokrat yang sah adalah dirinya, bukan Moeldoko. AHY menjelaskan, dirinya terpilih dari hasil Kongres V yang digelar pada 15 Maret 2020. Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menegaskan, peserta KLB yang hadir di Hotel The Hill Sibolangit bukanlah pemilik suara sah. DPP mengaku menerima laporan dari DPD dan DPC yang memastikan pemilik suara sah tidak datang ke KLB.

AHY pun menegaskan ingga saat ini tidak ada dualisme di partai berlambang bintang merci itu, sebab kader-kader yang terbukti berkhianat telah dipecat. "Tidak ada dualisme kepemimpinan dan kepengurusan Partai Demokrat, saya ulangi, tidak ada dualisme kepemimpinan dan kepengurusan di Partai Demokrat," tegas AHY.

AHY tak menampik bahwa ada beberapa kader Partai Demokrat yang menghadiri KLB. Dari laporan yang ia terima, mereka diiming-imingi janji dan uang oleh penyelenggara KLB. "Saya sayangkan banyak dari mereka hadir atas dasar paksaan, ancaman, dan juga imbalan berupa uang, posisi, dan kedudukan," ujar AHY.

Setidaknya, kata dia, ada tujuh persen kader yang terbukti terlibat dalam gerakan tersebut. Namun, DPP Partai Demokrat sudah memecat dan menggantinya dengan sosok yang setia.

photo
Ketua umum Parta Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat memberikan keterangan pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (5/3). AHY mengatakan bahwa Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara ilegal dan juga inkonstitusional serta tidak sesuai dengan AD/ART yang telah diakui pemerintah. (Republika/Putra M. Akbar)

"Saya tentu berdiri di sini sendirian, tapi sejatinya saya berdiri tegak di sini mewakili jutaan kader Partai Demokrat. Saya juga berdiri disini karena telah mendapat mandat dari seluruh kader," ujar AHY.

Moeldoko telah menyampaikan kesediaannya menjadi ketua umum Partai Demokrat hasil KLB di Deli Serdang. Dalam sambungan telepon, Moeldoko mengaku siap mengemban mandat menggantikan posisi AHY versi para mantan kader. "Baik dengan demikian, saya menghargai dan menghormati keputusan saudara. Oke kita terima menjadi ketua umum," ujar Moeldoko dalam sambutan kemenangan melalui sambungan telepon, Jumat (5/3).

Sebelum menerima keputusan KLB, Moeldoko terlebih dulu mengajukan tiga pertanyaan kepada peserta KLB yang memilihnya. Pertanyaan pertama, Moeldoko menanyakan apakah KLB yang digelar di Sumatra Utara ini sesuai dengan AD/ART partai atau tidak. Mendengar pertanyaan tersebut, kader yang hadir serentak menjawab, 'sesuai'.

"Kedua, saya ingin tahu keseriusan kalian memilih saya sebagai ketua umum Demokrat, serius atau tidak?" tanya Moeldoko. Menjawab pertanyaan itu, kader yang hadir juga serentak menjawab, 'serius'. Sedangkan pertanyaan ketiga yang dilontarkan Moeldoko, ia memastikan bahwa seluruh kader yang memilihnya tetap mengedepankan kepentingan negara ketimbang kepentingan pribadi atau golongan.

Moeldoko sendiri pada Jumat (5/3) siang masih menjalankan aktivitasnya di Gedung Bina Graha KSP di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Namun terlihat mobil yang ditumpangi Moeldoko meninggalkan kantor sekitar pukul 15.00 WIB.

KLB Partai Demokrat yang digelar Jhoni Allen Marbun, Max Sopacua, hingga Darmizal menyatakan AHY tak lagi menjabat sebagai ketua umum Partai Demokrat. Hal tersebut disampaikan sebagai hasil KLB. 

"Pertama, Dewan Pimpinan Pusat 2020-2021 yang diketahui AHY, dinyatakan demisioner. Partai Demokrat menimbang dan memperhatikan bahwa putusan menetapkan pertama, dari dua calon, atas voting berdiri, maka pak Moeldoko ditetapkan menjadi ketua umum Partai Demokrat periode 2021-2026," ujar Jhoni.

Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan meminta agar kepolisian membubarkan KLB. Ia mengaku sudah mengecek ke kepolisian bahwa acara tersebut merupakan forum ilegal.

photo
Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko bersiap memberikan keterangan pers di kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (3/2). Keterangan pers tersebut untuk menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono terkait tudingan kudeta AHY dari kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat demi kepentingan Pilpres 2024. - (Republika/Putra M. Akbar)

"Bahwa penyelenggaraan KLB itu dipastikan ilegal, karena Polri baik Mabes maupun Polda sama sekali tidak memberikan izin penyelenggaraan KLB. Oleh karena penyelenggaraan KLB itu tidak ada izinnya, maka negara harus membubarkannya," ujar Hinca lewat keterangan tertulisnya, Jumat (5/3).

KLB tersebut juga disebutnya menyalahi hukum, sebab Partai Demokrat tak mengizinkan digelarnya forum tersebut. Apalagi ada pihak eksternal yang terlibat, yakni Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

Politikus senior Partai Demokrat Max Sopacua menyebutkan, KLB Partai Demokrat di Deliserdang sudah sesuai prosedur. "Kongres ini aspek legalitasnya adalah dua pertiga pemilik suara atau hitung-hitungannya lebih rendah lagi adalah 50 persen ditambah satu," kata Max.

Memanas

Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar di The Hill Hotel dan Resort Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Sumatra Utara (Sumut), Jumat, sempat memanas. Kondisi berawal ketika dua unit bus berisi puluhan orang massa penentang digelarnya KLB Partai Demokrat datang dari arah Medan. Mereka diduga hendak memasuki lokasi digelarnya KLB.

photo
Sejumlah simpatisan melakukan pengamanan di area Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatra Utara, Jumat (5/3/2021). Berdasarkan hasil KLB tersebut, Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. - (Endi Ahmad/ANTARA FOTO)

Namun kedatangan mereka langsung diadang ratusan pendukung KLB yang memang sudah bersiaga sejak pagi di gerbang pintu masuk ke lokasi acara. Massa pendukung KLB meminta massa penentang KLB untuk membatalkan niatnya masuk ke arena KLB dan segera putar balik. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengaku, DPD Partai Demokrat Sumut memang ingin membubarkan KLB ilegal tersebut.

"Dia (DPD Demokrat Sumut, Red) bukan berangkat ke lokasi (KLB) untuk jadi peserta. Tapi buat bubarin," ujar Herzaky, Jumat (5/3). Ia mengatakan, partai belambang mercy di Sumut tersebut menganggap pelaksanaan KLB ilegal itu akan menimbulkan rasa malu bagi partai yang didirikan pada 9 September 2001 di Tanah Air. "Saya dapat informasi barusan bahwa massa yang dibawa Pak Heri (Plt Ketua Demokrat Sumut Heri Zulkarnain) ada bentrok dengan massa pro-KLB," ujar Herzaky.

DPD Partai Demokrat Sumut menegaskan, seluruh DPD di wilayahnya menolak pelaksanaan KLB. "DPC Partai Demokrat di Sumut secara tegas menolak dan meminta kepolisian membubarkan, jika ada KLB ilegal Partai Demokrat di Sumut," ujar Pelaksana Tugas Ketua DPD Partai Demokrat Sumut Heri Zulkarnain Hutajulu.

photo
Sejumlah kader Partai Demokrat mengikuti Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). Berdasarkan hasil KLB tersebut, Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. - (Endi Ahmad/ANTARA FOTO)

Pihaknya juga sedang mengupayakan agar kegiatan-kegiatan berlangsung secara ilegal atau terselubung mengatasnamakan Partai Demokrat ini. DPD Demokrat Sumut membentuk tiga tim untuk membubarkan KLB yang ingin melengserkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari kursi Ketua Umum partai berlambang mercy itu. "Sekarang ini memang ada tiga tim yang dibentuk, di antaranya tim di lapangan di The Hill, Sibolagit, Deli Serdang," tutur tim hukum DPD Partai Demokrat Sumut Subanto.

Lalu, lanjut ketua PAC Partai Demokrat Medan Timur ini, pihaknya memiliki tugas sebagai tim yang melaporkan pelaksanaan KLB ilegal, karena berada di wilayah hukum Polrestabes Medan. Terakhir tim yang melakukan koordinasi dengan kepala daerah di Sumatra Utara baik gubernur maupun bupati/wali kota di provinsi tersebut.

Di lain pihak, politius senior Partai Demokrat Max Sopacua mengeklaim KLB Partai Demokrat yang digelar di The Hill Hotel dan Resort Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Sumut sesuai prosedur. "Kongres ini aspek legalitasnya adalah dua per tiga pemilik suara atau hitung-hitungannya lebih rendah lagi adalah 50 persen ditambah satu," kata Max Sopacua, Jumat. Menurut dia, dengan terpenuhinya aspek legalitas tersebut, maka tidak ada masalah sama sekali dalam hal pelaksanaan KLB yang akan digelar 5-7 Maret 2021.

Ia mengaku tidak risau adanya upaya pembubaran KLB dari pihak yang menentang. Sebab, pihaknya mengaku sudah menyiapkan petugas keamanan yang bersiaga. "Saya bilang tadi orang mau pesta sunatan saja ada izinya masak kongres nggak ada," kata dia. Max mengeklaim, KLB dihadiri sekitar 1.200 peserta. "Para peserta yang hadir ini merupakan pemilik hak suara, hak bicara, dan peninjau dalam pelaksanaan KLB Partai Demokrat," katanya.

photo
Pimpinan sidang Jhoni Allen Marbun (tengah) didampingi para kader lainnya menjawab pertanyaan wartawan saat Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).- (Endi Ahmad/NTARA FOTO)

Kerumunan

Pendiri Partai Demokrat ini mengatakan saat ini para peserta sudah mulai datang ke lokasi KLB. Berdasarkan pantauan, sejumlah mantan kader Demokrat turut menghadiri KLB. Antara lain, mantan sekretaris jenderal Demokrat Marzuki Alie, mantan bendahara umum M Nazaruddin, serta anggota DPR dari Fraksi Demokrat Jhoni Allen Marbun.

Sementara, Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi menegaskan seharusnya tidak boleh ada kegiatan yang menimbulkan kerumunan massa seperti KLB Partai Demokrat di Deliserdang, Sumut. "Saya sudah meminta Tim Satgas Penanganan Covid-19 Sumut untuk ke acara KLB Partai Demokrat di Sibolangit, Deliserdang untuk memastikan kegiatan itu," ujarnya di Medan, Jumat.

Gubernur menegaskan, kalau memang menimbulkan kerumunan massa, maka acara KLB Demokrat itu harus dibubarkan Satgas Penanganan Covid-19 Sumut. Menurutnya, Satgas memiliki kekuasaan khusus mengingat kasus itu menyangkut pandemi Covid-19. "Tidak diperbolehkannya kerumunan massa itu sesuai instruksi presiden. Jadi kalau benar ada kerumunan massa yah harus dibubarkan," tegas Edy Rahmayadi. ';

×