JAKARTA -- Pemerintah daerah (pemda) telah mengajukan usulan sebanyak 568.238 formasi guru melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Usulan formasi tersebut sedang dimutakhirkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Data Kemendikbud mencatat, saat ini terdapat 1.002.616 kebutuhan guru secara nasional yang tersebar di 34 provinsi dan 514 kabupaten. Pemerintah sendiri menyediakan satu juta kuota PPPK tahun ini.

Direktur Jenderal (Ditjen) Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud, Iwan Syahril, mengatakan, pemerintah membuka seleksi guru ASN PPPK bagi honorer kategori dua (K2), honorer non-K2, dan lulusan program pendidikan profesi guru (PPG).

"Nantinya pemenuhan formasi sampai satu juta guru ASN PPPK akan dilanjutkan sampai seluruh kuota terpenuhi," kata Iwan, dalam keterangannya, Jumat (5/3).

Ia menjelaskan, jumlah tersebut diperoleh setelah Kemenpan RB, Kemendikbud, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukan sosialisasi ke berbagai daerah di seluruh Indonesia.

Ia juga mengapresiasi 490 pemerintah daerah yang telah mengajukan formasi kebutuhan guru di wilayahnya. Ia pun berharap, pemerintah daerah yang belum mengajukan formasi nantinya dapat mengirimkan pada kesempatan berikutnya.

"Ini diharapkan akan mampu mempercepat pemenuhan kekurangan guru di daerah yang saat ini jumlahnya masih sangat besar," kata dia.

Wali Kota Malang, Sutiaji mengakui pihaknya mengusulkan 300 sampai 400-an guru diangkat menjadi PPPK. Usulan ini diutamakan untuk guru honorer golongan K-2. "Kami komitmen kesejahteraan guru termasuk GTT (Guru Tidak Tetap) dan PTT (Pegawai Tidak Tetap). Kami benar-benar komitmen untuk pendidikan," kata Sutiaji saat audiensi dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Malang di Ruang Rapat Wali Kota, Balai Kota Malang, Jumat (5/3).

Pada Februari lalu, Sutiaji mengaku telah melantik 83 PPPK. Sekitar 72 orang di antaranya berprofesi sebagai guru. Wali Kota berjanji berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik bagi para guru.

Pemkot Malang sebelumnya berencana membuka kembali rekrutmen formasi PPPK pada 2021 sebanyak 1.516 kursi. Jumlah formasi terbanyak merupakan guru dan tenaga medis. Namun, pemerintah pusat telah memfasilitasi skema perekrutan aparatur sipil negara melalui seleksi PPPK pada 2021 ini.

Sementara itu, Ketua PGRI Kota Malang, Burhanudin, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Pemkot Malang atas kepedulian pemerintah kepada GTT dan PTT. Pada 2019, Wali Kota Malang sempat melakukan permintaan kepada kepala dinas agar ada pengusulan mengenai nasib GTT dan PTT. Dari sini muncul Perwal Nomor 1 Tahun 2019 tentang honorium pegawai tidak tetap.

"Terima kasih atas perhatiannya, GTT dan PTT yang semula menerima Rp 600 sampai 700 ribu, langsung paling rendah menerima Rp 1,7 juta. Kami sungguh terima kasih,” ujar Burhanudin.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat