Sejumlah siswa SMP belajar secara daring saat peluncuran WiFi Publik dan Pedoman Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Kota Bogor di Kampung Bubulak RT 04/16, Kelurahan Tegal Gundil, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (21/9/2020). Pemerintah Kota Bogor memasang WiFi p | ARIF FIRMANSYAH/ANTARA FOTO
02 Mar 2021, 09:17 WIB

Wi-Fi Publik Bagi Siswa Aktif Kembali April

Diskominfo Kota Bogor sengaja tak anggarkan biaya Wi-Fi pada Januari-Maret 2021.

BOGOR -- Fasilitas Wi-Fi publik untuk pembelajaran jarak jauh (PJJ) siswa sekolah di Kota Bogor, Jawa Barat, sejak Januari 2021 hingga saat ini masih ditiadakan untuk sementara waktu. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bogor yang bertanggung jawab mengadakan Wi-Fi publik segera menganggarkan biaya untuk empat bulan ke depan.

“Januari sampai Maret ini sementara off. Saat ini sedang proses pergeseran anggaran, Insya Allah segera dianggarkan,” ujar Kepala Diskominfo Kota Bogor, Rahmat Hidayat, kepada Republika, Senin (1/3).

Rahmat menjelaskan, anggaran untuk Wi-Fi publik sebelumnya hanya untuk periode September hingga Desember 2020. Adapun saat ini, sambung dia, sedang dilaksanakan proses evaluasi efektivitas pelaksanaan PJJ sepanjang 2020.

Besaran anggaran yang diajukan untuk Wi-Fi pada 2021 lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. "Usulan anggarannya turun, lebih besar anggaran yang sebelumnya (2020),” kata Rahmat.

Terkait

Kepala Bidang Teknologi Informasi Diskominfo Kota Bogor, Taufik, menuturkan, besar anggaran Wi-Fi publik pada September hingga Desember 2020 ditetapkan Rp 2,072 miliar. Alokasi dana itu digunakan untuk memasang dan biaya langganan bulanan Wi-Fi di 797 titik akses poin yang tersebar di 797 RW se-Kota Bogor.

Sementara itu, untuk anggaran tahun ini, menurut Taufik, diperkirakan angkanya tidak berbeda jauh. Hal itu mengingat, lokasi yang memiliki Wi-Fi publik sama dengan tahun lalu. Dia mencatat, hanya bertambah dua RW atau akses poin dari 797 menjadi 799 RW pada 2021.

Meski begitu, Taufik menegaskan, anggaran tersebut masih diajukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bogor. Namun, berdasarkan penghitungan awal, total kebutuhan untuk pemasangan Wi-Fi publik di 799 RW atau keseluruhan RW di Kota Bogor mencapai Rp 1,757 miliar. "Untuk anggaran tahun 2021 masih dalam proses pengusulan ke BPKAD, total kebutuhan direncanakan untuk 799 RW atau satu titik per-RW se-Kota Bogor," katanya.

Rencananya, fasilitas Wi-Fi publik diusulkan untuk selama empat bulan saja, mulai Maret hingga Juni 2021. Meski demikian, Taufik menekankan, jumlah anggaran masih bisa berubah tergantung pada keputusan Pemkot Bogor.

Dia menjelaskan, meski jumlah RW yang diberikan Wi-Fi pada 2021 lebih banyak dibandingkan tahun lalu, jumlah anggaran yang dibutuhkan menurun. Pasalnya, kali ini tidak ada biaya pemasangan awal. Sehingga, Diskominfo Kota Bogor hanya perlu membayar biaya langganan setiap bulannya.

“Jadi, tahun lalu itu ada pemasangan awal sama biaya bulanan. Jadi, muncul angka Rp 2 miliar. Kalau tahun ini, biaya hanya langganan saja tidak ada biaya pemasangan baru. Hanya Rp 550 ribu, dikali empat bulan, dikali 799 RW,” ucap Taufik.

Terkait tiadanya Wi-Fi publik gratis bagi siswa sekolah selama Januari hingga Maret 2021, Taufik mengakui, kontraknya berhenti sampai akhir Desember 2020. Langkah itu dilakukan karena Diskominfo Kota Bogor khawatir terjadi dobel anggaran dengan pemerintah pusat. "Jadi, memang off sama sekali karena memang ada saya dengar dari Kemendikbud ada pulsa atau kuota buat siswa belajar," kata Taufik.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Diskominfo Kota Bogor (kominfobogor)

Dewan mengingatkan

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor, Karnain Asyhar, mempertanyakan keberlangsungan fasilitas Wi-Fi gratis untuk para pelajar di Kota Bogor yang mengikuti PJJ pada semester genap tahun ajaran 2020-2021.

"Semester genap tahun ajaran 2020-2021 sudah dimulai pada Januari lalu dan saat ini sudah akhir Februari, tapi Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Kominfo baru akan mengusulkan refocusing anggaran untuk Wi-Fi publik pada Maret 2021," kata Karnain.

Pada rapat pembahasan RAPBD 2021 di Banggar DPRD pada Oktober 2020, dia mengatakan, dewan sudah mengingatkan eksekutif tentang urgensi mengalokasikan anggaran untuk keberlanjutan Wi-Fi publik. Pertimbangannya, karena situasi pandemi Covid-19 belum berakhir.

"Namun, BPKAD Kota Bogor pada saat itu, menyatakan tidak perlu dialokasikan anggaran dimaksud karena Pemerintah Pusat sudah mengalokasikan kuota internet untuk siswa," kata Karnain.

Sumber : Antara


×