Petugas Sudin SDA DKI Jakarta menyelesaikan pembuatan sumur resapan di kawasan Utan Kayu, Jakarta, Kamis (19/11). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan pembuatan 5.000 sumur resapan atau drainase vertikal hingga akhir tahun 2020 untuk mencegah dan m | Republika/Putra M. Akbar
25 Feb 2021, 11:18 WIB

Sumur Resapan Jadi Proyek Jangka Panjang

Pemprov DKI menyiapkan anggaran untuk pembebasan daerah aliran di lima sungai.

JAKARTA – Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, program pembangunan 1,8 juta sumur resapan di Ibu Kota untuk menanggulangi banjir merupakan proyek jangka panjang. Sehingga, menurut Ariza, pembangunannya pun membutuhkan waktu yang cukup lama.  

"Yang dimaksud 1,8 juta itu (sumur resapan) kebutuhan Jakarta, bukan harus dipenuhi dalam lima tahun atau dalam satu tahun. Tidak mungkin, itu kebutuhan Jakarta sejauh ini," kata Ariza di Balai Kota Jakarta, Rabu (24/2).

Ariza menuturkan, hal ini hampir serupa dengan pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta yang juga dikerjakan dalam jangka waktu cukup lama. Menurut dia, program pembangunan 1,8 juta sumur resapan ini pun merupakan proyek berkelanjutan yang harus diteruskan oleh gubernur-gubernur Jakarta berikutnya.

Pembangunan sumur resapan atau drainase vertikal ini bahkan mungkin membutuhkan waktu hingga empat periode jabatan gubernur. "Apa mungkin satu periode? Tidak mungkin. Mungkin 2, 3, 4 periode ke depan. Memang ini membutuhkan waktu," ujar dia.

Terkait

Meski demikian, sambung Ariza, pembangunan 1,8 juta sumur resapan ini tidak hanya dikerjakan Pemprov DKI, tapi juga pihak swasta, seperti pemilik apartemen, perkantoran, dan industri juga bertanggung jawab dalam pembangunan itu.

Program ini pun harus mendapat dukungan dari para warga. "Setiap warga nanti kita minta juga membangun sumur resapan di rumah masing-masing, terlebih di daerah yang berpotensi banjir. Baru yang ketiga itu menjadi kewajiban kami, baik pemprov, maupun BUMD untuk bangun sumur resapan," kata dia.

Sebelumnya, Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta mengungkapkan telah membangun sebanyak 2.974 titik sumur resapan di Ibu Kota untuk mencegah terjadinya banjir. Jumlah itu dilakukan selama periode tahun 2020.

Kepala Dinas SDA DKI Jakarta, Yusmada Faizal, mengatakan, salah satu program penanggulangan banjir yang dilanjutkan adalah pembebasan lahan untuk normalisasi Sungai Ciliwung. Yusmada mengatakan, saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan pemerintah pusat, yakni Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempertimbangkan lokasi prioritas terkait program tersebut.

"Di daerah-daerah yang ada rawan, kita kerja sama dulu dengan pusat, nanti kita tentukan daerahnya per poinnya, prioritas," kata Yusmada.

Eks Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah DKI Jakarta itu menjelaskan, normalisasi sungai Ciliwung merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sedangkan, tugas Pemprov DKI adalah menyediakan lahan untuk normalisasi.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Dinas SDA DKI Jakarta (dinas_sda)

"Untuk kali besar Ciliwung dan segala macam kewenangan penanganan konstruksinya di Kementerian PUPR. Pemprov itu adalah mendukung, mem-back up penyediaan lahannya," kata dia.

Menurut Yusmada, Dinas SDA DKI pun telah melakukan pembebasan lahan senilai Rp 340 miliar untuk sebagian daerah aliran Sungai Ciliwung dan Sunter pada tahun lalu. “Sudah jalan tahun lalu, kita sudah melaksanakan, datanya saya ini dulu ada Rp 340 miliar yang sudah kita selesaikan di Ciliwung dan Sunter,” kata dia.

Di sisi lain, Yusmada menuturkan, Pemprov DKI Jakarta juga akan menyiapkan total anggaran sebesar Rp 1 triliun untuk pembebasan lahan pada lima sungai atau kali di Ibu Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021. Kelima kali atau sungai itu, yakni Pesanggrahan, Angke, Sunter, Ciliwung, dan Jati Kramat.

“Tahun ini akan ada anggaran sekitar Rp 1 triliun untuk membebaskan kali-kali itu dengan waduk-waduk,” kata dia.

 
 
 
Lihat postingan ini di Instagram
 
 
 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Anies Baswedan (aniesbaswedan)

Diperbaiki

Suku Dinas Bina Marga Jakarta Timur berhasil merampungkan perbaikan 1.555 titik jalan yang mengalami kerusakan akibat banjir ataupun kendaraan bertonase berat. Perbaikan ini dilakukan dalam kurun waktu Januari hingga Februari 2021.

"Ada juga (kerusakan jalan) akibat pengaruh banjir. Kami masih mendata titik yang ada. Sebagian sudah diperbaiki untuk kerusakan jalan yang terjadi Januari hingga Februari ini," kata Kepala Seksi Jalan dan Jembatan Sudin Bina Marga Jakarta Timur Ilham Raya.

Berdasarkan data perbaikan jalan dari Satgas Sudin Bina Marga Jakarta Timur, hingga Rabu siang total 1.555 titik kerusakan jalan yang sudah diperbaiki. "Total luas yang diperbaiki mencapai 3.037,92 meter persegi," kata dia.

Ilham mengatakan, perbaikan jalan dilakukan di seluruh wilayah kecamatan yang meliputi jalan arteri hingga jalan lingkungan. Lokasi perbaikan jalan paling banyak berada di Kecamatan Kramat Jati mencapai 521 titik dengan total luas mencapai 1.120 meter persegi.

Perbaikan jalan dilakukan dengan menambal lubang menggunakan aspal panas. "Untuk penutupan lubang setiap hari ada kegiatan dengan hotmix dan cutter," ujar dia.


×