Tenaga pendidikan jalani vaksinasi Covid-19 di SMA Negeri 70, Bulungan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (24/2). | Republika/Thoudy Badai
25 Feb 2021, 03:20 WIB

Sekolah Tatap Muka Setelah Vaksinasi Guru

Vaksinasi untuk guru dan tenaga kependidikan ditargetkan selesai pada Juni 2021.

JAKARTA -- Program vaksinasi Covid-19 untuk guru dan tenaga kependidikan (GTK) dimulai pada Rabu (24/2). Sebagai pembuka, sebanyak 600 GTK mengikuti vaksinasi di SMAN 70 Jakarta. Vaksinasi perdana bagi guru ini juga disaksikan langsung Presiden Joko Widodo.

Jokowi mengatakan, prioritas vaksinasi diberikan kepada guru dan tenaga kependidikan agar pembelajaran tatap muka bisa dimulai pada Juli 2021 atau bertepatan dengan tahun ajaran baru 2021/2022. Ia pun berharap vaksinasi bagi guru selekasnya dilakukan di provinsi lain.

"Tenaga pendidik, kependidikan, guru, kita berikan prioritas agar nanti di awal semester kedua pendidikan tatap muka bisa kita mulai lakukan," ujar Jokowi di SMAN 70 Jakarta, Rabu (24/2).

Jokowi menargetkan ada sebanyak 5 juta guru dan tenaga kependidikan yang divaksin hingga Juni mendatang, sehingga saat memasuki Juli 2021, pembelajaran tatap muka bisa berjalan. "Semuanya, insya Allah, sudah bisa kita selesaikan, sehingga di bulan Juli saat mulai ajaran baru semuanya bisa berjalan normal kembali. Saya kira targetnya itu," ujar Jokowi.

Terkait

Program vaksinasi Covid-19 sudah memasuki tahap kedua. Setelah pada tahap pertama vaksinasi diberikan untuk tenaga kesehatan, vaksinasi tahap kedua menyasar pekerja publik, seperti guru, TNI-Polri, wartawan, hingga pedagang pasar.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyampaikan, guru yang akan divaksin diprioritaskan dari jenjang yang paling muda dan sekolah luar biasa (SLB). Menurut Nadiem, murid jenjang SD, PAUD, dan SLB adalah yang paling membutuhkan pembelajaran tatap muka.

"Jadi, jenjang SD, PAUD, SLB, baru ke SMP, SMA, dan SMK, baru ke perguruan tinggi. Kenapa begitu? Karena semakin muda (usia pelajar), semakin sulit melaksanakan PJJ," kata Nadiem.

Ia menjelaskan, vaksinasi untuk guru dan tenaga kependidikan ditargetkan selesai pada Juni 2021. Setelah itu, pemerintah ingin sekolah tatap muka bisa berlangsung pada Juli 2021, tentunya dilaksanakan dengan protokol kesehatan.

photo
Tenaga pendidikan memeriksa kesehatan sebelum jalani vaksinasi Covid-19 di SMA Negeri 70, Bulungan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (24/2). - (Republika/Thoudy Badai)

Nadiem menegaskan, walaupun belajar tatap muka sudah dilakukan, bukan berarti metode pembelajaran di sekolah dilakukan seperti biasa. Nadiem menyebut akan ada peraturan masuk sekolah tatap muka sebanyak dua kali atau tiga kali dalam satu pekan. "Jadi, mungkin bukan 100 persen kapasitas atau dengan sistem rotasi, karena protokol kesehatan masih harus dijaga," kata dia.

Mengenai sasaran vaksinasi, sebanyak 5,5 juta tenaga pendidik yang akan divaksin sudah mencakup guru dan dosen swasta atau negeri di bawah Kementerian Agama dan di bawah Kemendikbud, termasuk juga guru pendidikan formal dan nonformal. "Jadi, kami upayakan sebaik mungkin untuk memastikan semua itu (vaksinasi) selesai di akhir Juni," kata dia.

Pembelajaran tatap muka pernah diwacanakan untuk dimulai pada semester genap 2020/2021, yaitu pada Januari 2021. Pemerintah pusat pun telah melimpahkan kewenangan pemberian izin sekolah tatap muka kepada pemerintah daerah. Namun, daerah-daerah memutuskan menunda sekolah tatap muka karena kasus Covid-19 terus melonjak. 

Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi menyambut baik dimulainya vaksinasi pada tenaga pendidik. Menurut dia, vaksinasi bagi guru merupakan langkah strategis untuk mempercepat pembelajaran tatap muka.

Ia mengatakan, tahap awal vaksinasi diperuntukkan bagi 650 guru dan dosen, pendidik nonformal dan informal, serta beberapa pegiat pendidikan. Menurut catatan PGRI, jumlah guru yang mengikuti vaksinasi perdana terdiri atas 50 guru PAUD, 90 guru SD, 70 guru SMP, 111 guru SMA, 50 guru SMK, 25 guru SLB, 50 guru madrasah, 130 dosen, 24 tutor paket A, B, dan C, serta organisasi guru sebanyak 50 orang.

"Semua guru, baik yang berstatus ASN dan honorer akan mendapatkan vaksinasi. Bahkan, dalam peluncuran program vaksinasi, lebih banyak guru honorer," kata Unifah.

Ia menambahkan, PGRI sebagai organisasi guru terus mendorong agar seluruh guru mendapatkan vaksinasi. Namun, para guru diminta bersabar menunggu giliran vaksinasi.

photo
Gubernur DKI Jakarta Anies Basewedan meninjau vaksinasi Covid-19 di SMA Negeri 70, Bulungan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (24/2). - (Republika/Thoudy Badai)

Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo mengungkapkan, FSGI selama ini banyak menerima pertanyaan dari orang tua dan masyarakat mengenai sekolah tatap muka. Sebab, masyarakat menilai pembelajaran daring berisiko menimbulkan learning lost.

Perihal persiapan sarana dan prasarana, khususnya di DKI Jakarta, Heru melihat kepala sekolah sudah berkomitmen untuk menganggarkan dana. Namun, hal yang masih perlu didorong adalah persiapan protokol kesehatan nonfisik, yaitu sosialisasi mengenai prosedur di sekolah. Menurut dia, prosedur tersebut harus dibuat sedetail mungkin. "Bagaimana siswa datang, bagaimana guru datang, bagaimana pengaturan pembelajaran, itu perlu disiapkan," katanya.

Guru PTM Perlu Didahulukan

Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) menanggapi jalannya vaksinasi Covid-19 yang ditujukan pada guru mulai Rabu (24/2) di Jakarta. P2G mengusulkan agar guru yang melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) diprioritaskan memperoleh vaksin.

Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim menyampaikan, vaksinasi pada Rabu kemarin baru menyasar beberapa ratus guru perwakilan sekolah negeri di Jakarta. Ia menilai, pemerintah punya pekerjaan rumah luar biasa untuk memvaksin semua guru di Tanah Air.

Satriwan menyarankan pemerintah sebaiknya fokus memvaksin guru pelaksana PTM. Berikutnya, barulah vaksinasi menyasar guru yang menjalankan pembelajaran jarak jauh (PJJ). "Penting terutama buat yang PTM. Itu perlu diprioritaskan karena sejak Januari lalu, sudah ada daerah yang terapkan PTM. Mestinya, guru-guru yang laksanakan PTM jadi pertama divaksin baru menyusul guru-guru yang belum PTM," kata Satriwan kepada //Republika//, Rabu (24/2).

Satriwan memperkirakan, jumlah guru nasional sekitar 3,2 juta orang. Jumlah ini masih bisa ditambah ratusan ribu tenaga kependidikan, seperti pustakawan, staf TU sekolah, satpam, hingga pramubakti. Menurut dia, pemerintah wajib memfasilitasi vaksinasi bagi mereka semua.

"Jadi harus diperhatikan vaksinasi mereka. Mereka semuanya juga mestinya divaksin," ujarnya.

Satriwan memandang PTM secara nasional bisa dimulai efektif pada tahun ajaran baru 2021-2022 jika target vaksinasi sampai Juli 2021 sudah terpenuhi. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah memastikan semua guru dan tenaga kependidikan sudah divaksin hingga Juli ini.

photo
Tenaga pendidikan memeriksa kesehatan sebelum disuntik vaksin Covid-19 di SMA Negeri 70, Bulungan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (24/2).  - (Republika/Thoudy Badai)

"Tentu ini agar pembelajaran tatap muka betul-betul siap di 514 kota atau kabupaten dan 34 provinsi tanpa kecuali," ucap Satriwan.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menargetkan sasaran vaksinasi tahap kedua bagi pendidik, yaitu guru, dosen, dan tenaga pendidik mencapai 5.057.582 orang. Pada Rabu, vaksinasi perdana bagi guru dilakukan di SMAN 70 Jakarta.

Di daerah lainnya, vaksinasi bagi tenaga pendidik juga mulai dilakukan. Vaksinasi tahap II bagi pekerja publik salah satunya digelar di klinik pratama Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP). Ada sebanyak 25 unsur UMP yang mendapatkan vaksin.

''Dalam program vaksinasi tahap II ini, tenaga pendidik termasuk dosen UMP seharusnya masuk dalam program vaksinasi tahap II. Namun, saat klinik UMP baru mendapat jatah vaksin untuk 25 pegawai UMP'' kata staf Humas UMP, Tegar.

Dengan keterbatasan jatah vaksin tersebut, maka yang mendapat suntikan vaksin baru dari jajaran pimpinan UMP. Pejabat yang mendapat suntikan vaksin, antara lain, Rektor UMP Jebul Suroso dan para wakil rektor, para kepala biro, beberapa dekan, dan beberapa tenaga staf UMP.

''Dalam pelaksanaan penyuntikan vaksin ini, ada beberapa pejabat yang seharusnya mendapat suntikan, tapi tidak memenuhi syarat untuk divaksin. Untuk efisiensi, penyuntikan vaksin akhirnya dilakukan pada staf pegawai lain yang memenuhi syarat,'' katanya.

Rektor UMP Jebul Suroso meminta agar masyarakat dan keluarga besar UMP tak perlu takut untuk divaksin. “Vaksinasi Covid-19 ini dilakukan untuk membuat kekebalan pada tubuh kita. Jadi tidak perlu takut,'' katanya.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mengatakan, prosedur pendaftaran vaksinasi tahap kedua bagi pekerja publik harus melalui institusi terkait yang menaungi. Pendaftaran tidak dilakukan secara mandiri.

"Jadi, untuk pemberi layanan publik, siapa pun juga itu lewat unit atau instansi yang terkait. Jadi tidak ada pendaftaran melalui sistem aplikasi (Peduli Lindungi)," kata dia, kemarin.

photo
Tenaga pendidikan jalani vaksinasi Covid-19 di SMA Negeri 70, Bulungan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (24/2). - (Republika/Thoudy Badai)

Pekerja publik yang dimaksud, antara lain pekerja media, pendidik, pejabat negara, pegawai di kementerian/lembaga, wakil rakyat, pegawai ASN yang berhubungan langsung dengan masyarakat, dan pekerja pariwisata. Selain itu, termasuk pula pekerja transportasi publik, petugas pemadam kebakaran, perangkat desa, dan perangkat BUMD.

Pekerja publik yang belum terdaftar dalam pelaksanaan vaksinasi, menurut dia, bisa menanyakan hal tersebut kepada instansi tempatnya bekerja agar segera didaftarkan ke Dinkes setempat. Terkait jadwal pelaksanaan dan lokasi vaksinasinya, pekerja publik perlu menunggu pemberitahuan lebih lanjut dari dinkes, yang kemungkinan dapat mengonsentrasikan lokasi dan waktu pelaksanaan pada satu waktu atau lokasi tertentu.

Sumber : Antara


×