Puluhan ribu pengunjuk rasa membawa poster di Yangon pada Senin (22/2/2021) menuntut pembebasan pimpinan sipil Aung San Suu Kyi yang ditahan militer Myanmar. | EPA-EFE/LYNN BO BO
24 Feb 2021, 03:15 WIB

KBRI Yangon Disenggol Demonstran

Sejumlah foto memperlihatkan KBRI Yangon dikepung warga lokal dengan papan tulisan protes.

YANGON -- Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon, Myanmar, digeruduk pengunjuk rasa antikudeta militer, Selasa (23/2). Kemarahan warga disulut oleh laporan bahwa Indonesia mendorong negara-negara ASEAN mengirimkan pengawas bagi pemilihan umum (pemilu) ulang yang direncanakan junta militer.

Aksi unjuk rasa tersebut dikabarkan seorang jurnalis Aljazirah yang merupakan mantan koresponden Reuters di Myanmar, Hin Zaw, melalui akun Twitter-nya. Akun terverifikasi itu menampilkan sejumlah foto yang memperlihatkan Kedutaan Besar RI di Yangon telah dikepung warga lokal dengan berbagai papan tulisan berisikan protes.

Foto pemimpin sipil Myanmar yang tengah ditahan militer, Aung San Suu Kyi, juga terlihat dibawa oleh para pengunjuk rasa. "Kita tidak butuh pemilihan lagi," tulis tanda dari pemrotes dilengkapi tagar #respectourvotes.

Duta Besar RI untuk Myanmar Iza Fadri menuturkan, aksi tersebut tak mengancam keselamatan awak kedutaan besar. "Aman," ujar Iza Fadri ketika ditanya Republika tentang kondisi terkini di KBRI Yangon, Selasa (23/2).

Terkait

Dubes Iza mengatakan, demo di depan KBRI Yangon dimulai sekitar pukul 09.00 waktu setempat. Setelah beberapa jam, pihak KBRI menemui para pendemo dan menjelaskan duduk perkaranya. "Kami temui dan jelaskan bahwa pemberitaan itu tidak benar, kemudian (warga) berangsur kembali," ujar dia.

Aksi kemarin agaknya dipicu laporan Reuters bahwa Indonesia mendorong rencana aksi ASEAN untuk mengirim pengawas dalam memastikan junta mengadakan pemilihan yang adil seperti yang telah dijanjikan. Warga meradang atas kabar itu karena mereka menilai Myanmar sudah menjalankan pemilu yang adil pada November 2020 lalu. 

Pemilu tersebut menempatkan parpol yang dipimpin Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLDP), sebagai pemenang dan berhak atas mayoritas kursi di parlemen. Namun, militer Myanmar alias Tatmadaw yang telah puluhan tahun menguasai parlemen Myanmar melalui partai proksi mereka secara sepihak menyatakan pemilu tersebut tidak sah karena diwarnai kecurangan. 

Tudingan itu kemudian dilanjutkan dengan aksi penangkapan para pimpinan sipil, seperti Suu Kyi yang menjabat sebagai kanselir negara dan Presiden Win Myint pada 1 Februari lalu. Panglima Militer Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing yang ditunjuk sebagai pimpinan sementara Myanmar kemudian mewacanakan pemilu ulang. 

Rakyat Myanmar terus melakukan aksi massa menolak kudeta, menuntut pembebasan para tokoh politik, dan meminta hasil pemilu November lalu dihormati. Setidaknya tiga pengunjuk rasa gugur ditembak aparat sejauh ini.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah menilai aksi di KBRI Yangon kemarin akibat kesalahpahaman pemberitaan oleh Reuters, seakan RI berniat mendorong pemilu baru di Myanmar. Sebaliknya, RI mengajak ASEAN untuk mencari solusi untuk kebuntuan politik dalam sengketa pemilu di Myanmar, bukan dengan pemilu baru. 

Menurut dia, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengikuti arahan dari pembicaraan antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin untuk membentuk pertemuan khusus antara menteri luar negeri ASEAN demi menyelesaikan kebuntuan politik di negara tersebut.

Dalam penjajakannya, Menlu Retno baru bertemu dengan dua menlu, yakni Brunei Darussalam dan Singapura. Faizasyah mengatakan, proses pertemuan dengan menlu negara anggota ASEAN lain masih berjalan hingga saat ini. 

"Terlalu dini jika dalam satu artikel sudah ada rencana aksi, yang salah satunya menyebutkan seakan-akan RI mendukung satu proses pemilu di Myanmar," ujar Faizasyah.

"Itu sama sekali bukanlah posisi Indonesia karena yang kita ingin garis bawahi adalah bagaimana kita mencari satu penyelesaian damai di Myanmar yang bersifat satu proses politik demokrasi inklusif yang melibatkan semua pihak," ujarnya.

Namun, kata Faiza, hal itu bukan perkara mudah karena Myanmar belum memiliki mekanisme penyelesaian sengketa pemilu yang dimiliki oleh banyak negara demokrasi, seperti Mahkamah Konstitusi (MK). Oleh karena itu, Indonesia mengajak negara anggota ASEAN untuk setidaknya menyampaikan salah satu prinsip prosedural yang berlaku di negara-negara demokrasi.

Faizasyah kembali menegaskan posisi Indonesia terhadap Myanmar mengenai situasi politik di negara tersebut. "Posisi Indonesia tetap sama. Sedari awal adanya perkembangan politik di Myanmar, Indonesia sudah mengeluarkan satu pernyataan yang sangat jelas," ujarnya.

photo
Pengunjuk rasa berkumpul dalam aksi menentang kudeta militer di Yangong, Senin (22/2).  - (EPA-EFE/LYNN BO BO)

Indonesia juga menekankan, sangat prihatin atas perkembangan politik di Myanmar dan mengimbau pihak-pihak di sana menggunakan prinsip yang terkandung dalam piagam ASEAN. Prinsip tersebut di antaranya ialah komitmen terhadap hukum pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi, dan pemerintahan yang konstitusional.

Indonesia juga menggarisbawahi bahwa perselisihan terkait hasil pemilu dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum yang tersedia. Indonesia pun mendesak pihak-pihak di Myanmar untuk menahan diri dan mengedepankan pendekatan dialog dalam mencari jalan keluar dari berbagai tantangan dan permasalahan sehingga tidak semakin memperburuk situasi di Myanmar.

Menlu Retno Marsudi sebelumnya turut menegaskan, transisi demokrasi inklusif harus diupayakan sesuai dengan keinginan rakyat Myanmar. Jalan apa pun ke depan adalah cara untuk mencapai tujuan ini.

"Indonesia sangat prihatin dengan situasi di Myanmar dan mendukung rakyat Myanmar. Kesejahteraan dan keamanan masyarakat Myanmar menjadi prioritas nomor satu," kata Retno. Dia juga meminta semua pihak untuk mengerahkan pengekangan maksimum untuk menghindari pertumpahan darah.

Perkembangan terbaru di Myanmar, yakni aksi unjuk rasa di KBRI Yangon, merupakan tekanan secara langsung kepada ASEAN untuk menyikapi krisis di Myanmar. Selama ini, ASEAN menjunjung prinsip nonintervensi yang kerap menjadi hambatan bagi organisasi tersebut untuk menindak secara tegas indikasi pelanggaran oleh satu negara tertentu.

Reuters melaporkan, Indonesia dan sejumlah negara ASEAN sejauh ini tengah mengambil “jalan belakang” guna mencoba mencapai kompromi agar Tatmadaw tak melakukan penindasan terhadap pengunjuk rasa. “Ini adalah keluarga kami, jadi pendekatan kami akan berbeda,” ujar seorang diplomat senior, dikutip Reuters.

 
Ini adalah keluarga kami, jadi pendekatan kami akan berbeda.
 
 

Militer Myanmar terus Ditekan

Negara anggota G-7 yang terdiri dari Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris dan Amerika Serikat mengecam aksi kekerasan aparat keamanan terhadap massa demonstran di Myanmar. Mereka mendesak para pelaku pembunuhan terhadap demonstran dimintai pertanggungjawaban.

“Kami mengecam intimidasi dan penindasan terhadap mereka yang menentang kudeta. Kami tetap bersatu dalam mengutuk kudeta di Myanmar," kata para menteri luar negeri negara anggota G-7 dalam sebuah pernyataan bersama pada Selasa (23/2).

Mereka menyerukan otoritas Myanmar membebaskan segera para tokoh yang telah ditahan secara sewenang-wenang. "Termasuk Kanselir Negara Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint," kata mereka.

Gelombang demonstrasi menentang kudeta militer di Myanmar masih berlangsung. Situasi memanas karena terdapat tiga warga sipil yang tewas akibat tindakan represif aparat. Sejumlah negara telah mendesak junta militer menghormati aksi unjuk rasa yang digelar secara damai.

Dalam siaran di MRTV yang dikelola pemerintah, junta militer telah mengeluarkan ancaman menjelang apa yang diperkirakan akan menjadi protes massal yang lebih besar pada Senin. "Ternyata para pengunjuk rasa telah meningkatkan hasutan mereka terhadap kerusuhan dan anarki pada 22 Februari. Para pengunjuk rasa sekarang menghasut orang-orang, terutama remaja dan pemuda yang emosional, ke jalur konfrontasi di mana mereka akan menderita kehilangan nyawa," kata pernyataan dari Tim Informasi Dewan Administrasi Negara.

Pada 1 Januari lalu, militer Myanmar melancarkan kudeta terhadap pemerintahan sipil di negara tersebut. Mereka menangkap pemimpin de facto Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan beberapa tokoh senior partai National League for Democracy (NLD).

Militer Myanmar telah mengumumkan keadaan darurat yang bakal berlangsung selama satu tahun. Sepanjang periode itu, militer akan mengontrol jalannya pemerintahan. Militer Myanmar telah berjanji akan mengadakan pemilu baru. Gagasan tersebut telah ditolak para demonstran. 

Sejauh ini, Amerika Serikat memberikan sanksi pada dua orang jenderal Myanmar. Sanksi terbaru ini diberikan terhadap anggota junta yang menggulingkan pemerintahan sah pada kudeta 1 Februari lalu.  

Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS mengatakan langkah ini mengincar Letnan Jenderal Moe Myint Tun dan Jenderal Maung Maung Kyaw. "Militer harus mencabut kembali aksinya dan segera menyerahkan kekuasaan pada pemerintah Burma yang dipilih secara demokratis atau Departemen Keuangan AS tidak akan ragu mengambil langkah lebih lanjut," kata Departemen Keuangan AS dalam pernyataannya.

Sanksi ini membekukan aset orang-orang yang menjadi target sanksi di AS dan melarang warga Amerika berhubungan dengan mereka. "Seperti yang telah dikatakan Presiden Joe Biden dan Menteri Luar Negeri Antony Blinken, Amerika Serikat akan terus memimpin upaya diplomatik untuk mendorong masyarakat internasional mengambil aksi bersama terhadap mereka yang bertanggung jawab atas kudeta,"  kata juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Ned Price, pekan lalu.


×