Petani memberikan pupuk tanaman padi, di Desa Dasok, Pamekasan, Jawa Timur, Sabtu (9/1/2021). | ANTARA FOTO/Saiful Bahri
24 Feb 2021, 03:10 WIB

Kebijakan Subsidi Pupuk

Anggaran subsidi pertanian melonjak sejak 2008 disebabkan naiknya pengeluaran pemerintah untuk pupuk.

MUHAMMAD FIRDAUS, Guru Besar Ilmu Ekonomi IPB

Beberapa waktu terakhir, subsidi pupuk kembali menjadi isu hangat. Wacana mengemuka hingga sampai pada perlunya penggantian subsidi harga input ke subsidi harga (output).

Di lapangan, petani dan Dinas Pertanian merasa, pengurangan subsidi menjadi Rp 25,3 triliun pada 2021, akan menyebabkan kelangkaan karena masih jauh dari daftar usulan melalui sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).

Kisruh kelangkaan pupuk ditambah penimbunan pupuk bersubsidi, seharusnya ditindak tegas. Subsidi pupuk adalah salah satu alokasi belanja terbesar pemerintah untuk mendukung pembangunan pertanian. Isu ini harus dicermati serius.  

Terkait

 
Kisruh kelangkaan pupuk ditambah penimbunan pupuk bersubsidi, seharusnya ditindak tegas. 
 
 

Adanya kecenderungan sampai saat ini untuk mempertahankan kebijakan “pangan pokok murah” menyebabkan usaha pertanian di Indonesia, khususnya beras, sulit memberikan pengembalian hasil ekonomi memadai bagi petani.

Dengan karakteristik penguasaan lahan kecil-kecil yang terus terfragmentasi karena diwariskan dan konversi ke sektor usaha lain, disertai produktivitas cenderung levelling off, terutama di Pulau Jawa, bercocok tanam padi bukan pilihan menarik bagi generasi muda.

Maka itu, sebagian petani berperilaku sebagai net consumer: menjadi pembeli beras saat persediaan di lumbung kosong. Ditambah, komoditas ini memacu inflasi, maka kebijakan membuat harga gabah atau beras tak naik secepat barang lain tetap diupayakan pemerintah.

Berbagai negara, seperti AS, Cina, Brasil termasuk Indonesia mengeluarkan anggaran cukup besar untuk pertanian. Hanya 10 negara di dunia secara total menyubsidi sektor pertanian tak kurang dari Rp 13 ribu triliun setiap tahunnya.

 
Anggaran subsidi pertanian melonjak sejak 2008, antara lain,  disebabkan naiknya pengeluaran pemerintah untuk pupuk, lebih dari 200 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
 
 

Di Indonesia, subsidi pertanian dalam bentuk faktor produksi serta prasarana dan sarana pertanian. Bantuan diberikan dalam potongan dari harga keekonomian untuk pupuk dan benih, bunga kredit lebih murah, perbaikan irigasi, serta alat dan mesin pertanian.

Anggaran subsidi pertanian melonjak sejak 2008, antara lain,  disebabkan naiknya pengeluaran pemerintah untuk pupuk, lebih dari 200 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Masihkah diperlukan?

Efektivitas  pengeluaran yang besar untuk pupuk sudah mendapatkan perhatian lembaga internasional, Bank Dunia. Pada 2011, Bank Dunia memublikasikan kertas kerja bertajuk Who is Benefiting from Fertilizer Subsidy in Indonesia.

Menggunakan model ekonometrika yang robust dan data dari Sensus Pertanian 2003 serta survei antarsensus 2008; studi ini menemukan, banyak subsidi pupuk diterima petani dengan luasan lahan lebih dari yang dipersyaratkan.

Hal lainnya, ada pola regresif subsidi pupuk, khususnya urea, yang membentuk kurva U terbalik. Tingkat optimal penggunaan urea yang berdampak terbesar terhadap produktivitas, pada jumlah 250 kg per hektare. Penggunaan aktualnya, rata-rata di atas 400 kg per hektare.

photo
Petani menabur pupuk bersubsidi pada tanaman padi di Aceh Besar, Aceh, Ahad (21/2/2021). - (ANTARA FOTO / Irwansyah Putra)

Kelebihan dosis ini didorong “kepuasan” petani melihat batang padi tumbuh subur dengan warna hijau mengkilap. Namun, juga bisa efisiensi pemupukan belum dicapai akibat ketidaktepatan waktu dan cara.

Kesangsian, apakah subsidi pupuk memang diterima petani, pernah ditanyakaan Presiden Jokowi pada 2016. Tahun berikutnya, sebetulnya akan dilaksanakan uji coba subsidi langsung, menyempurnakan yang sudah pernah dicoba di Karawang pada 2008.

Namun, kajian Tim ITAPS FEM IPB dan Badan Keuangan Fiskal Kemenkeu menyebutkan, ternyata harus ada prasyarat dari hasil pemadanan data usulan subsidi pupuk, yaitu RDKK dengan data hasil validasi lapangan oleh penyuluh.

Kajian menunjukkan, rata-rata sekitar 30-an persen saja data petani yang padan untuk kasus di empat kabupaten dan satu kota di Pulau Lombok.

Selain itu, efektivitas subsidi pupuk yang dinilai dengan prinsip 6T (tepat waktu, harga, jumlah, sasaran, jenis, dan mutu), menunjukkan, terutama tepat waktu dan harga, masih perlu perhatian lebih serius.

 
Di beberapa daerah, petani masih mengeluhkan ketidaktepatan waktu pupuk bersubsidi datang. 
 
 

Di beberapa daerah, petani masih mengeluhkan ketidaktepatan waktu pupuk bersubsidi datang. Ini diduga karena persoalan persetujuan subsidi pupuk dari tingkat pusat sampai pimpinan pemerintah daerah.

Salah satu rasionalisasi subsidi pupuk adalah tingginya biaya memproduksi gabah, terutama dari dua komponen, yaitu sewa lahan dan tenaga kerja yang menghabiskan 70 persen dari total pengeluaran petani.

Studi IRRI pada 2016, yang dikonfirmasi Bank Dunia pada 2020, menunjukkan, dibandingkan beberapa produsen beras di Asia, petani padi Indonesia mengeluarkan biaya paling tinggi, lebih dari dua kali dari Vietnam.

Namun, dari semua komponen pengeluaran, harga pupuk di Indonesia relatif rendah dibandingkan negara lain, kecuali India. Beberapa survei ke petani atau lembaga pertanian, sebagian besar menjawab subsidi pupuk tetap diperlukan, tetapi efektivitas penyalurannya diperbaiki.

 
Namun, dari semua komponen pengeluaran, harga pupuk di Indonesia relatif rendah dibandingkan negara lain, kecuali India.
 
 

Peta jalan

Pemerintah baru melaksanakan beberapa strategi subsidi pupuk, di antaranya, perubahan formula pupuk  NPK dari 15: 15: 15 menjadi 15: 10: 12,  penurunan harga pokok produksi  lima persen, dan menaikkan harga eceran tertinggi yang sudah cukup lama tidak berubah.

Namun, setidaknya ada empat strategi terkait subsidi pupuk, yang hendaknya dilaksanakan dalam peta jalan secara komprehensif. Pada tahun pertama misalnya, fokus penyediaan data kebutuhan pupuk bersubsidi secara sahih. Rencana tanam divalidasi.

Implementasi teknologi informasi di balai penyuluhan pertanian semestinya mendukung penyediaan data akurat terkait identitas petani, luas lahan, dan sebagainya. Langkah ini tepat karena peningkatan daya saing pertanian bisa dilakukan dalam kawasan.

Kedua, setelah persoalan data diselesaikan, tahun berikutnya pemerintah mempertimbangkan penerapan subsidi pupuk langsung. Banyak alternatif instrumen bisa diaplikasikan. Kartu atau kupon, contohnya.

 
Belajar dari negara lain dan kajian di Indonesia, penggunaan sistem digital sebaiknya dengan “bundling”. 
 
 

Tentu, penyediaan infrastruktur langit tak boleh “mubazir” demi mendukung akses petani di pelosok. Sampai saat ini, dari jutaan kartu tani, ditengarai banyak belum efektif digunakan petani. Terlupanya kata kunci, rusaknya kartu di antara penyebabnya.

Belajar dari negara lain dan kajian di Indonesia, penggunaan sistem digital sebaiknya dengan “bundling”. Penggunaan kartu atau akses dengan telepon selular, dikaitkan kebutuhan lain, seperti pembayaran listrik atau belanja di ritel waralaba yang menjangkau perdesaan.

Ketiga, rasionalisasi penggunaan urea serta penentuan prioritas jenis tanaman yang perlu disubsidi. Berbagai studi menunjukkan, penggunaan urea sudah over usage. Produktivitas tanaman ditentukan jenis pupuk yang tepat sesuai kebutuhan tanah.

Kandungan unsur makro penting tak hanya nitrogen. Dengan riset dan pengembangan, penggunaan pupuk organik yang sering dikeluhkan petani karena sifat voluminous-nya, dapat disediakan perusahaan pupuk dengan meramunya dalam bentuk lebih terkonsentrasi.

 
BUMN misalnya, juga bisa didorong memproduksi lebih banyak pupuk nonsubsidi. 
 
 

Pemerintah juga dapat mendorong kebijakan subsidi pupuk fokus pada tanaman pangan utama saja, seperti padi, jagung, dan kedelai (pajale), terutama untuk menyederhanakan berbagai persoalan kompleks yang sudah berlangsung puluhan tahun.

BUMN misalnya, juga bisa didorong memproduksi lebih banyak pupuk nonsubsidi. Produksi pupuk khusus kakao oleh Pupuk Kaltim atau pupuk khusus hortikultura yang selama ini dominan impor, oleh Pupuk Kujang Cikampek, bisa terus dikembangkan.  

Selain itu, untuk sebagian besar petani dengan skala kecil, penerapan pertanian presisi, dapat dimulai misalnya dengan uji tanah sebelum pengolahan sehingga diketahui berapa kebutuhan hara dan kadar asam-basa.

Tidak mudah mengubah budaya produksi petani yang banyak bergantung pada pupuk anorganik. Teknologi seperti fertigasi untuk lahan hamparan harus diupayakan, meskipun tak mudah. Pemupukan merupakan salah satu tantangan pertanian berkelanjutan. 


×