Pengendara motor menerobos banjir di Jalan Pejaten Raya, Jakarta, Sabtu (20/2). | Republika/Putra M. Akbar
23 Feb 2021, 03:10 WIB

Serius Benahi Sistem Drainase

Pembenahan sistem drainase membutuhkan kerja serius pemerintah.

Sepanjang akhir pekan lalu, banjir kembali menyapa. Beberapa daerah di Jakarta, Bekasi, Tangerang, terendam cukup dalam. Selain menggenangi perumahan, banjir juga menyerbu sejumlah ruas tol dalam dan luar kota. 

Pada Senin (22/1), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeklaim banjir di wilayahnya sudah surut. Namun, gubernur Jakarta mengingatkan warganya untuk tetap waspada, terutama mereka yang tinggal di lintasan Ciliwung. 

Cuaca ekstrem yang terjadi pekan lalu, terpantau Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, bisa kembali sepanjang pekan ini. Korban banjir yang mulai bersih-bersih pada awal pekan, bersiap diri menghadapi ancaman banjir lagi.

 
Kemarin, perhitungan BMKG memperlihatkan curah hujan pada saat itu melebihi batas normal yang biasa terjadi. 
 
 

Setidaknya ada dua pemicu banjir akhir pekan kemarin. Pertama, memang harus diakui, curah hujan yang cukup tinggi. Ini terjadi saban tahun. Januari-Februari di wilayah Jabodetabek pasti mengalami musim hujan deras.

Terkait

Kemarin, perhitungan BMKG memperlihatkan curah hujan pada saat itu melebihi batas normal yang biasa terjadi. Meskipun curah hujan kemarin belum seekstrem pada tahun lalu, yang juga memicu banjir dahsyat di Ibu Kota. 

Yang kedua adalah tidak siapnya infrastruktur banjir di Jakarta menghadapi imbas curah hujan tersebut. Tidak hanya Jakarta, sebetulnya. Banjir yang melanda berbagai kota di Indonesia, termasuk banjir bandang di Kalsel, juga menuntut pemda/pemkot menyiapkan infrastruktur daerahnya dengan baik. 

Ini tanggung jawab pemerintah. Sesuatu yang bisa dan harus mereka kontrol serta awasi. Karena itu, publik yang menjadi korban banjir terutama, wajib mencermati dan mengkritisi langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan pemerintah kotanya untuk mengantisipasi hal tersebut. 

 
Banjir yang melanda berbagai kota di Indonesia, termasuk banjir bandang di Kalsel, juga menuntut pemda/pemkot menyiapkan infrastruktur daerahnya dengan baik. 
 
 

Gubernur Jakarta mengatakan, sistem drainase Ibu Kota saat ini terbatas kapasitasnya. Anies menyebut angka 100 mm per hari yang mampu ditampung oleh saluran air Jakarta. Angka ini baru dimunculkan kemarin, tanpa pemprov menjelaskan sejauh mana konteks seluruh sistem saluran air secara keseluruhan di Ibu Kota. 

Banyak pertanyaan yang harus dijawab oleh Pemprov DKI Jakarta. Misalnya, sejauh mana perkembangan sistem saluran air di Jakarta terkini. Apakah sejak dulu kapasitasnya hanya 100 mm, atau berkembang seterusnya? Kemudian, bagaimana dengan kerja menormalisasi saluran air yang ada? Berapa persen tepatnya saluran air yang berfungsi normal di Ibu Kota?

Sekitar tujuh tahun lalu, pakar tata air sudah memperingatkan kondisi saluran air di Jakarta yang hanya 33 persen normal. Sisanya buntu, mandek, karena sampah, endapan lumpur, rusak konstruksi. Pakar tersebut mengacu dari penelitian lapangannya yang ia lakukan beberapa tahun sebelumnya. Tahun lalu, pakar tata air juga menyatakan, sistem saluran air Jakarta yang berfungsi normal hanya 47 persen.

Saluran air, drainase, selokal, gorong-gorong, lintasan sungai, sempadan, tanggul, embung, waduk, adalah infrastruktur yang bisa dikontrol oleh setiap pemerintah kota. Ada perencanaannya, ada anggarannya, ada pelaksananya secara rutin. Karena itu, kerja normalisasi saluran air harusnya menjadi kerja rutin. Kerja yang seharusnya dilakukan jauh-jauh hari sebelum musim hujan. Bukan baru intensif sebulan sebelum awal tahun.

 
Sekitar tujuh tahun lalu, pakar tata air sudah memperingatkan kondisi saluran air di Jakarta yang hanya 33 persen normal.
 
 

Selain normalisasi, pembangunan sistem drainase baru juga wajib dilakukan. Adalah abai dan keanehan, misalnya, apabila pemerintah tahu bahwa saluran airnya tidak mencukupi, tetapi tidak ada upaya pembangunan saluran air baru untuk bisa mencegah bencana banjir datang lagi. Masalah dan solusinya sudah diketahui sejak lama maka implementasinya yang harus disorot. 

Pada akhir Desember 2012, Jokowi yang baru dilantik menjadi gubernur DKI Jakarta, turun dan masuk ke gorong-gorong air di Bundaran Hotel Indonesia. Ini ia lakukan setelah daerah tersebut mengalami banjir parah sebelumnya. Lima tahun kemudian, Desember 2017, Anies Baswedan yang juga baru dilantik menjadi gubernur Jakarta, meninjau ke selokan di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, setelah kawasan tersebut tergenang parah.

Gorong-gorong dan selokan, pada akhirnya, bukan sekadar pencitraan politik. Karena di situlah pangkal dan solusi permasalahan banjir, yang paling dekat dengan kita. Ini membutuhkan kerja serius pemerintah. 


×