JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan melantik kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 secara bertahap. Pelantikan dilakukan beberapa kali dengan waktu yang berbeda karena disparitas akhir masa jabatan kepala daerah cukup variatif. 

"Dengan semangat keserentakan dalam undang-undang ini (Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada), itu kenapa kami memastikan pelantikan nanti kita laksanakan secara serentak dan bertahap," ujar Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring, Rabu (17/2). 

Ia memerinci akhir masa jabatan (AMJ) kepala daerah di 270 daerah yang melaksanakan Pilkada 2020. Ada satu daerah dengan AMJ pada Mei 2019, 207 daerah dengan AMJ pada Februari 2021, 13 daerah dengan AMJ pada Maret 2021, 17 daerah dengan AMJ pada April 2021, 11 daerah dengan AMJ pada Mei 2021, 17 daerah dengan AMJ pada Juni 2021, satu daerah dengan AMJ pada Juli 2021, dua daerah dengan AMJ pada September 2021, dan satu daerah dengan AMJ pada Februari 2022. 

Akmal mengatakan, berdasarkan hal itu, pelantikan akan dilaksanakan serentak hingga tiga tahap. Pelantikan tahap pertama dilakukan pada 26 Februari 2021, tahap kedua pada akhir April 2021, dan tahap ketiga pada Juli 2021. Meskipun ada 207 daerah yang habis masa jabatannya Februari 2021, hanya sekitar 170 kepala daerah yang akan dilantik. Sebab, ada beberapa daerah yang masih harus menunggu putusan akhir sengketa hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Maret 2021. 

Presiden Joko Widodo (kiri) memberikan ucapan selamat kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara dan Kalimantan Utara seusai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/2/2021). Presiden melantik Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven OE Kandouw serta Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang dan Wakil Gubernur Yansen TP untuk masa jabatan 2021-2024. - (Rusman/ANTARA FOTO)

SHARE    

"Yang akan dilantik Februari ini adalah yang 122 daerah yang tidak ada sengketa. Lalu ditambah dengan jumlah yang ditolak sengketanya oleh MK. Kami memperkirakan ada kurang lebih jumlah 50 daerah. Jadi, demikian ada kurang lebih 170-an yang akan kita lantik di Februari," kata Akmal. 

Pelantikan tahap kedua dilaksanakan di daerah yang masa jabatan kepala daerahnya habis pada Maret dan April 2021. Ditambah dengan daerah yang terdapat perselisihan hasil pemilihan yang putusannya baru akan dibacakan MK pada 24 Maret. Pelantikan tahap ketiga akan digelar pada Juli dan akan diikuti 28 daerah. Kepala daerah yang dilantik pada tahap ini adalah 11 daerah yang masa jabatan kepala daerahnya habis pada Mei dan 17 daerah dengan akhir masa jabatan pada Juni. 

Status Orient

Sementara, Akmal menegaskan, keputusan melantik atau tidaknya Bupati Sabu Raijua terpilih Orient P Riwu Kore, sebelum 26 Februari. Saat ini, Kemendagri masih menunggu hasil kajian Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) atas status kewarganegaraan Orient. 

Dia berharap, Kemenkumham segera menyelesaikan penelitian karena keputusan Kemendagri sangat bergantung pada hasil penelitian tersebut. Di sisi lain, masa jabatan pejawat Bupati Sabu Raijua pun sudah berakhir pada 17 Februari 2021.

"Tentunya sebelum tanggal 26 kita sudah dapat keputusan dari Kemenkuham apakah yang bersangkutan diikutkan pelantikan atau diperpanjang tugasnya sekda. Nanti tanggal 25 kita informasikan," ujar Akmal.

Pelantikan Kepala Daerah:

Tahap I: 6 Februari 2021

Tahap II: Akhir April 2021

Tahap III: Juli 2021

Sumber: Kemendagri

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat