Prof Din Syamsuddin belakangan ini dituding telah berpolitik praktis oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan GAR ITB. | Republika/Putra M. Akbar
16 Feb 2021, 07:39 WIB

Alumni ITB: Kami Merasa Tercoreng

Gerakan Anti Radikalisme (GAR) Alumni ITB telah mencoreng nama baik alumni ITB.

 

 

JAKARTA –  Upaya kelompok yang melaporkan cendekiawan Muslim Prof Din Syamsuddin ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terus menuai protes. Terkini, sejumlah alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) ikut menyuarakan respons. Mereka tergabung dalam kubu yang menamakan diri Keluarga Alumni ITB Penegak Pancasila dan Anti-komunis (KAPPAK).

Menurut anggota Presidium KAPPAK Budi Rijanto, laporan Gerakan Anti Radikalisme (GAR) Alumni ITB telah mencoreng nama baik alumni ITB. Alumnus ITB angkatan 1973 itu mengatakan, GAR Alumni ITB tidak mewakili seluruh lulusan institut tersebut. 

Terkait

“Kita terpanggil untuk melakukan klarifikasi, GAR bukan alumni ITB secara keseluruhan. Kita sebagai alumni merasa tercoreng,” ucap Budi saat dihubungi Republika, Senin (15/2).

Ia menjelaskan, KAPPAK terdiri atas 1.721 orang alumni ITB. Mereka meyakini, apa yang telah dilakukan GAR Alumni ITB tidak merepresentasikan alumni ITB secara dominan. 

“Karena, justru masih sangat banyak alumni ITB yang bisa berpikir jernih, objektif, rasional, dan kritis, namun tetap cinta almamater dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,” demikian petikan pernyataan tertulis KAPPAK yang diterima Republika, kemarin.

KAPPAK juga menilai, GAR Alumni ITB telah bertindak tidak proporsional dengan melakukan framming radikal terhadap Prof Din. Seperti diketahui, mantan ketua umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah hingga kini masih tercatat sebagai anggota Majelis Wali Amanat (MWA) ITB periode 2019-2024.

Terakhir, KAPPAK mengimbau Ikatan Alumni (IA) ITB untuk bertindak proporsional atas polemik yang ditimbulkan laporan GAR Alumni ITB. Budi berharap, IA ITB dapat bersikap tidak berpihak demi menjaga nama baik institusi ITB.

Sebelumnya, grup yang menamakan diri Gerakan Anti Radikalisme Alumni Institut Teknologi Bandung melaporkan Din Syamsuddin ke KASN. Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah itu dituding telah “mengeksploitasi sentimen agama” sehingga dinilai melanggar kode etik dan kode perilaku ASN. Pelaporan tersebut sudah dilayangkan GAR Alumni ITB kepada KASN melalui surat elektronik pada Oktober 2020.

Pelaporan tersebut ditanggapi Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas. Orang nomor satu di jajaran Kementerian Agama (Kemenag) itu meminta semua kalangan untuk tidak mudah memberikan label radikal kepada seorang individu atau kelompok. Menurut dia, penyematan negatif yang tidak berbasis fakta dan data hanya menimbulkan potensi kerugian bagi pihak lain. 

“Persoalan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN sudah ada ranahnya. Namun, jangan sampai kita secara mudah melabeli Pak Din (Syamsuddin) radikal dan sebagainya,” tegas Menag Yaqut melalui pesan tertulis yang diterima Republika, Sabtu (13/2).

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, pemerintah tidak akan melakukan proses hukum terhadap Din Syamsuddin. Ia mengakui, tokoh kelahiran Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), itu termasuk yang kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah.

“Coba kapan pemerintah pernah menyalahkan pernyataan Pak Din Syamsuddin, apalagi sampai memprosesnya secara hukum? Tidak pernah. Dan, Insya Allah tidak akan pernah karena kami anggap beliau itu tokoh,” ucap Mahfud, dikutip Antara, Ahad (14/2).

Ia mengingatkan, mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu pernah menjadi Utusan Khusus Presiden RI untuk Dialog dan Kerja Sama Antar-Agama dan Peradaban. Semasa menjabat, Din memprakarsai dan menyelenggarakan banyak dialog global tentang Islam, perdamaian, dan hubungan harmonis antarumat.


×